Perdebatan mengenai sistem kontestasi politik di Indonesia kembali menghangat dan memicu perhatian publik.
Penerapan pemilu proporsional tertutup dinilai menyimpan bom waktu yang sangat membahayakan bagi masa depan demokrasi di tanah air.
Sistem ini tidak hanya berpotensi menjauhkan rakyat dari wakilnya, tetapi juga memicu praktik politik uang yang jauh lebih masif di internal partai politik.
Pernyataan tegas tersebut muncul dari legislator senior yang melihat adanya indikasi kemunduran dalam sistem kepemiluan jika regulasi tersebut dipaksakan.
Menurutnya, penolakan terhadap wacana ini harus disuarakan sejak dini demi menjaga kedaulatan di tangan rakyat.
Sejak awal, penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup sudah disuarakan secara tegas karena dinilai menyimpan potensi bahaya yang besar bagi demokrasi.
Jika sistem ini diterapkan, dampaknya dikhawatirkan akan memicu maraknya praktik politik uang yang jauh lebih masif di lingkungan internal partai.
Selain itu, para kader parpol diprediksi hanya akan fokus berebut nomor urut strategis demi mengamankan kursi di parlemen.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung usai Agun Gunandjar Sudarsa menghadiri agenda Edukasi Keuangan yang ditujukan bagi pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung KH Irfan Hilmy, yang berada di dalam Komplek Islamic Center Ciamis.
Ringkasan Berita
Bahaya Terselubung Jual Beli Nomor Urut Partai
Secara prinsip, sistem pemilu proporsional tertutup membatasi hak pemilih untuk menentukan secara langsung siapa figur yang mereka percayai di parlemen.
Masyarakat hanya mencoblos logo partai, sementara penentuan siapa yang duduk di kursi dewan sepenuhnya menjadi hak prerogatif elite partai berdasarkan nomor urut.
Kondisi inilah yang dinilai menjadi celah maut bagi lahirnya transaksi di bawah meja.
Proses kampanye yang seharusnya menjadi sarana adu gagasan di masyarakat berpotensi bergeser menjadi ajang perebutan nomor urut satu.
Agun Gunandjar Sudarsa kemudian menyoroti potensi rusaknya kualitas demokrasi akibat perebutan nomor urut atas di internal partai.
Menurutnya, sistem ini membuat para calon legislatif kehilangan motivasi untuk turun ke masyarakat selama masa kampanye.
Ketika seorang kader telah berhasil mengamankan nomor urut satu, mereka merasa kursi parlemen sudah pasti berada di tangan.
Agun sangat menyayangkan jika dinamika politik kita harus bergeser menjadi sekadar transaksional demi mengejar nomor urut strategis tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fenomena ini jauh lebih merusak tatanan politik daripada dinamika yang ada saat ini.
“Jadi, daripada turun ke akar rumput, lebih baik orang-orang tersebut membeli nomor urut di awal kepada elite. Hal ini jelas jauh lebih berbahaya bagi ekosistem politik kita,” cetusnya dengan nada retoris.
Memilih Wakil Rakyat Bukan Seperti Membeli Kucing dalam Karung
Jika berkaca pada sistem yang berjalan saat ini, skema proporsional terbuka dinilai masih menjadi opsi terbaik bagi Indonesia.
Dengan sistem terbuka, rakyat mengenal, menilai, dan menentukan sendiri siapa representasi mereka di parlemen.
Sebaliknya, pemilu proporsional tertutup dianggap memaksa rakyat memilih kucing dalam karung, atau seperti memilih katak di dalam tempurung.
Kebebasan publik untuk menilai rekam jejak calon legislatif menjadi terpasung oleh keputusan sepihak partai.
Oleh karena itu, penolakan terhadap pemilu proporsional tertutup bukan sekadar masalah teknis pemungutan suara.
Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan hak konstitusional warga negara agar suara mereka tetap bernilai tinggi dan tidak dimanipulasi oleh kepentingan segelintir elite.
Konsisten Kawal Agenda Politik dan Kaderisasi Masif
Di samping menyoroti dampak buruk pemilu proporsional tertutup, dinamika internal partai berlambang pohon beringin ini juga terus bergerak dinamis.
Menghadapi konstelasi politik ke depan, internal partai dipastikan tetap solid dan konsisten pada keputusan organisasi yang telah disepakati bersama.
Hingga saat ini, tongkat komando dukungan untuk posisi calon Presiden Indonesia masih tertuju secara mutlak kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Seluruh elemen kader di daerah diminta tetap fokus pada garis perjuangan tersebut dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang memecah belah.
“Kalau berbicara mengenai strategi saat ini, kita sangat konsisten dengan apa yang telah diputuskan dalam forum tertinggi partai. Sampai hari ini, kita masih mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden,” tegasnya secara optimistis.
Guna mengimbangi tantangan politik yang semakin kompleks, konsolidasi organisasi di tingkat akar rumput terus digenjot secara berkala.
Langkah ini diambil untuk memastikan lahirnya wakil rakyat yang tidak hanya populer, tetapi juga representatif dan memiliki kapasitas mumpuni dalam merumuskan berbagai kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
“Kami terus melakukan pendidikan politik secara masif. Ini adalah komitmen jangka panjang demi menghasilkan kader yang berkualitas dan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen,” pungkasnya.
