Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat peran Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Hingga awal 2026, sebanyak 14 titik Sekolah Rakyat di Jawa Tengah telah beroperasi aktif, dan pemerintah daerah berkomitmen menambah titik baru pada tahun mendatang.
Komitmen tersebut sejalan dengan peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang dipusatkan di BBPPKS Regional IV Kalimantan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin, 12 Januari 2026.
Dari total tersebut, 14 titik berada di Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menjelaskan bahwa ke-14 Sekolah Rakyat tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota dan merupakan sekolah rintisan yang telah mulai beroperasi sejak Juli, Agustus, hingga September 2025.
Sekolah-sekolah ini menampung 1.275 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sekolah Rakyat tersebut berada di sejumlah daerah, antara lain Pati, Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Sragen, Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Surakarta, Banjarnegara, Kebumen, dan Blora.
“Alhamdulillah, dari total 1.275 anak yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat ini, seluruhnya diasramakan dan mereka betah,” ujar Imam Maskur saat ditemui di sela kegiatan peresmian.
Tidak berhenti pada capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penambahan Sekolah Rakyat pada tahun 2026 melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Setidaknya, empat kabupaten, yakni Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang, direncanakan akan membangun Sekolah Rakyat baru yang mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027.
Imam Maskur mengungkapkan, pengembangan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah dilaksanakan sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyentuh pemberdayaan keluarga siswa.
“Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan desil 2, tetapi juga melakukan intervensi kepada keluarganya,” jelas Imam.
Intervensi tersebut mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, fasilitasi sambungan listrik bagi keluarga yang belum berlistrik, penyediaan akses air bersih dan jamban, hingga bantuan lain yang mendukung kualitas hidup keluarga siswa.
Selain itu, Dinas Sosial juga akan memberikan program usaha ekonomi produktif agar keluarga siswa mampu bangkit dan mandiri secara ekonomi.
“Anak-anaknya disekolahkan, sementara keluarganya kami berdayakan agar benar-benar berdaya dan keluar dari jerat kemiskinan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat relevan dengan upaya penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Saat ini, selain 14 titik Sekolah Rakyat rintisan, Pemprov Jateng juga mengelola sekolah vokasi milik daerah, yakni SMK Jateng di Semarang, Pati, dan Purbalingga.
“Ini merupakan bukti kehadiran negara dalam menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Di Jawa Tengah, Luthfi menambahkan, Sekolah Rakyat tidak hanya menekan kemiskinan ekstrem, tetapi juga mendukung pengembangan pendidikan vokasi seiring proyeksi investasi padat karya di daerah.
Lebih lanjut, sistem boarding school yang diterapkan di Sekolah Rakyat dinilai penting dalam membentuk karakter peserta didik.
Pola pendidikan berasrama mendorong pembentukan nilai moral, kedisiplinan, kemandirian, serta ketangguhan mental sebagai bekal anak-anak menghadapi masa depan.
Melalui perluasan Sekolah Rakyat yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dapat menciptakan dampak nyata dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
