Di tengah euforia perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia yang diwarnai upacara, karnaval, dan pesta rakyat, kondisi ekonomi Kabupaten Ciamis justru mendapat sorotan serius.
Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan HMI Cabang Ciamis sekaligus Koordinator Wilayah 4 ISMEI, M. Rifqi Alauddin, menilai ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi pemerintah daerah.
Menurut Rifqi, kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga kemandirian ekonomi.
“Tanpa kemandirian fiskal, daerah hanya akan merdeka secara simbolik, namun terjajah secara anggaran,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis terus menurun dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2022 pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,02%, turun menjadi 4,99% pada 2023, dan kembali melemah menjadi 4,97% pada 2024.
Meski masih berada di kisaran 4–5 persen, tren penurunan ini dinilai menunjukkan melemahnya daya dorong ekonomi.
Struktur ekonomi Ciamis yang masih bertumpu pada sektor primer, seperti pertanian dan peternakan dengan kontribusi 30,5 persen terhadap PDRB, disebut menjadi salah satu faktor utamanya.
Minimnya industrialisasi lokal membuat nilai tambah produk lebih banyak lari ke daerah lain.
Kondisi fiskal daerah juga semakin tertekan. Bupati Ciamis sebelumnya mengakui bahwa APBD tahun ini mengalami defisit sekitar Rp138 miliar.
Bahkan, rancangan perubahan APBD 2025 memproyeksikan defisit struktural yang lebih besar, mencapai Rp251 miliar.
“Jika pola defisit ini terus berulang, Ciamis akan masuk ke dalam fiscal trap, di mana sebagian besar belanja hanya untuk kebutuhan rutin sementara ruang pembangunan semakin sempit,” kata Rifqi.
Ia menekankan perlunya pemerintah memangkas agenda seremonial berlebihan, mengefektifkan program kerja, dan mengambil langkah strategis agar defisit tidak semakin melebar.
Selain defisit, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren menurun. Pada 2022, PAD tercatat sekitar Rp301 miliar, turun menjadi Rp274 miliar pada 2023, dan realisasi per Desember 2024 hanya mencapai Rp285 miliar.
Masalah utama bukan hanya angka yang kecil, tetapi juga komposisi dan ketergantungan. Lebih dari 80 persen pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pusat dan antar-daerah.
Sementara kontribusi pajak dan retribusi masih rendah akibat basis pajak sempit, kepatuhan yang belum optimal, serta lemahnya sistem pendataan dan penagihan.
“Potensi PAD dari hotel, restoran, parkir, pasar daerah, hingga retribusi jasa publik belum tergarap maksimal. Dengan ketergantungan besar pada transfer pusat, Ciamis sangat rentan bila dana transfer menurun,” jelas Rifqi.
Dalam refleksi kemerdekaannya, Rifqi menyampaikan sejumlah rekomendasi agar Ciamis dapat keluar dari persoalan fiskal dan ekonomi:
- Optimalisasi PAD berbasis data dan teknologi.
- Hilirisasi sektor unggulan dengan membentuk sentra industri olahan daging, ikan air tawar, dan hasil pertanian.
- Melibatkan BUMD, koperasi, dan UMKM dalam rantai pasok agar nilai tambah tetap di Ciamis.
- Fokus pada pengelolaan pasar, parkir, serta logistik pertanian.
- Menargetkan dividen BUMD sebagai penerimaan tahunan yang konsisten.
Rifqi menegaskan, perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum refleksi: apakah Ciamis sudah benar-benar mandiri secara fiskal.
“Ciamis punya potensi besar, tetapi akan tetap menjadi modal tidur jika tidak diolah dengan strategi berbasis data, teknologi, dan keberanian mengubah pola lama. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang mampu mandiri,” pungkasnya.
