LBH Ansor Kota Banjar Kecam Perusakan Mushola dan Kekerasan terhadap Petani

spot_img

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Banjar, Syaeful Akbar, S.H., mengecam keras tindakan perusakan mushola yang dibangun oleh warga serta kekerasan yang dialami para petani di Kota Banjar.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Apapun dalihnya, kata Syaeful Akbar, perusakan mushola yang dibangun oleh warga adalah perbuatan keji dan melanggar hukum.

“Tindakan sewenang-wenang seperti ini tidak boleh dibiarkan karena mengancam ketertiban, merusak harmoni sosial, dan menciderai nilai-nilai keadilan,” tegas Syaeful Akbar dalam pernyataannya.

Menanggapi peristiwa tersebut, LBH Ansor Kota Banjar mengambil sikap tegas dengan menyampaikan tiga tuntutan utama:

Mengecam Keras Tindakan Kekerasan dan Perusakan Mushola

Syaeful Akbar menyatakan bahwa LBH Ansor Kota Banjar mengutuk keras tindakan melanggar hukum berupa perusakan mushola dan kekerasan terhadap para petani.

Ia menilai bahwa aksi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.

Mendesak Aparat Kepolisian untuk Mengusut Tuntas Pelaku

LBH Ansor Kota Banjar mendesak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Banjar, untuk segera bertindak dan mengusut tuntas kasus ini.

“Kami meminta aparat kepolisian untuk menindak pelaku kekerasan dan perusakan mushola, baik yang dilakukan oleh preman maupun oleh pihak yang diduga merupakan suruhan dari PTPN I Regional II Batulawang Afdeling Mandalare,” ujar Syaeful Akbar.

Menurutnya, negara harus hadir dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” ujar Syaeful Akbar.

Mendesak Pemerintah dan DPRD Kota Banjar untuk Bertindak Cepat

Selain meminta penegakan hukum, LBH Ansor Kota Banjar juga mendesak Pemerintah Kota Banjar serta DPRD Kota Banjar untuk segera mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

“Kami menuntut pemerintah dan DPRD untuk mengutamakan kepentingan warga dengan menjamin perlindungan hukum serta memberikan solusi yang adil bagi masyarakat yang terdampak,” tambahnya.

Syaeful Akbar menegaskan bahwa LBH Ansor akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

Ia juga mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh tindakan premanisme yang merugikan rakyat dan merusak nilai-nilai keadilan.


Eksplorasi konten lain dari Reportasee.com™

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Hot Minggu Ini

Tahun 2024, Taiwan Masih Jadi Destinasi Utama Pekerja Migran Ciamis

Pada tahun 2024, Taiwan tetap menjadi negara tujuan utama...

Kepala Kemenag Ciamis Apresiasi Suksesnya Ekspo 2025 MAN 2 Ciamis

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis, Asep Lukman...

Tingkat Pengangguran Terbuka di Ciamis Menurun, Generasi Z Lebih Memilih Berwirausaha

Kabupaten Ciamis mencatat penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)...

Presiden BEM INU Ciamis Langsung Tancap Gas Gelar Rapat Kerja Pasca Pelantikan

Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)...

Lewat Program KKN, Unigal Terjunkan 508 Mahasiswa ke Cikoneng dan Sadananya Ciamis

Universitas Galuh (Unigal) secara resmi melepas 508 mahasiswa dalam...

Topik

Tahun 2024, Taiwan Masih Jadi Destinasi Utama Pekerja Migran Ciamis

Pada tahun 2024, Taiwan tetap menjadi negara tujuan utama...

Kepala Kemenag Ciamis Apresiasi Suksesnya Ekspo 2025 MAN 2 Ciamis

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis, Asep Lukman...

Tingkat Pengangguran Terbuka di Ciamis Menurun, Generasi Z Lebih Memilih Berwirausaha

Kabupaten Ciamis mencatat penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)...

Presiden BEM INU Ciamis Langsung Tancap Gas Gelar Rapat Kerja Pasca Pelantikan

Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)...

Lewat Program KKN, Unigal Terjunkan 508 Mahasiswa ke Cikoneng dan Sadananya Ciamis

Universitas Galuh (Unigal) secara resmi melepas 508 mahasiswa dalam...

Optimalisasi Peran Diskominfo dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Ciamis

Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya mewujudkan tata kelola data...

Sanitasi yang Buruk Berpotensi Sebabkan Stunting dan Penurunan Kecerdasan

Sanitasi yang buruk, terutama kebiasaan buang air besar sembarangan...

DKUKMP Ciamis Fasilitasi 8 IKM Miliki Hak Karya Intelektual

Sepanjang tahun 2024, DKUKMP Ciamis telah berhasil memfasilitasi delapan...

Berita Terkait

Ketegori Populer

spot_imgspot_img