Anggaran Rp 2,6 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat diduga terbuang sia-sia untuk proyek pembangunan SMKN 1 Cijeungjing di Kabupaten Ciamis.
Alih-alih berdiri kokoh dan digunakan siswa, bangunan sekolah justru mangkrak, retak-retak, ambles, dan belum pernah digunakan sejak dibangun tahun 2023.
Satu pertanyaan besar pun menggantung di udara: Ke mana uang rakyat itu mengalir?
Proyek yang semula digadang-gadang akan mendukung kemajuan pendidikan vokasi di Ciamis ini justru menjadi monumen memalukan kegagalan tata kelola proyek publik.
Bangunan dibiarkan kosong dan rusak, berdiri di lokasi curam di tepi Sungai Cimuntur, dengan akses jalan yang nyaris tidak layak dilalui.
Dinding dan lantai bangunan dipenuhi retakan, struktur turap penahan tanah amblas, dan hingga kini belum pernah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Tragisnya, murid-murid yang dijadwalkan menempati gedung ini akhirnya harus dipindahkan ke SMK lain karena bangunan dinilai berbahaya.
CV Amira Hasna Kreasi keluar sebagai pemenang tender setelah mengajukan penawaran terendah dari pagu anggaran Rp 2,6 miliar.
Namun seperti banyak kasus serupa di Indonesia, harga murah justru menjadi pintu masuk bagi kualitas bobrok dan pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi.
“Murah” bukan berarti efisien—nyatanya, yang murah adalah kualitas, pengawasan, dan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan siswa.
Kejaksaan Negeri Ciamis telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk pihak sekolah dan Dinas Pendidikan.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun tersangka yang diumumkan. Semua pihak berlindung di balik proses yang katanya “masih menunggu audit BPKP”.
Jika audit jadi alasan pembiaran, maka publik berhak curiga: Apakah hukum juga ikut mangkrak seperti bangunannya?
Kasus SMKN 1 Cijeungjing adalah ironi tragis dari sistem pendidikan yang justru dikorbankan demi kepentingan proyek.
Ketika sekolah dijadikan lahan basah oleh oknum yang hanya peduli anggaran, maka masa depan murid-murid pun ikut terjual diam-diam.
Pendidikan seharusnya menjadi pondasi bangsa. Tapi dalam proyek ini, yang terlihat adalah:
- Ambisi proyek tanpa analisis kelayakan lokasi
- Proses tender yang hanya berpacu pada harga
- Minimnya pengawasan teknis dari awal hingga akhir
- Tidak adanya tanggung jawab setelah proyek mangkrak
Kasus ini bukan hanya tentang sebuah sekolah di pelosok Ciamis. Ini adalah refleksi nasional dari bobroknya sistem pengadaan, lemahnya kontrol pemerintah, dan hilangnya empati pejabat terhadap masa depan pendidikan.
Jika dibiarkan, proyek seperti ini akan terus terulang: miliaran rupiah melayang, siswa ditelantarkan, dan pelaku tetap tersenyum dalam bayang-bayang impunitas.
Apakah kita sedang mendidik generasi masa depan—atau sedang mendidik para koruptor muda lewat contoh nyata bahwa uang negara bisa digelapkan tanpa konsekuensi?
Bangunan SMKN 1 Cijeungjing telah gagal menjadi sekolah. Tapi semoga ia bisa sukses menjadi peringatan keras: cukup sudah rakyat dibohongi.
