Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil X Jawa Barat, Ir. Herry Dermawan, menegaskan bahwa seluruh bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang diberikan kepada kelompok tani tidak dipungut biaya sepeserpun.
Ia pun mendorong para petani untuk segera melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) apabila menemukan adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penyaluran bantuan tersebut.
“Laporkan saja ke APH jika ada pungli. Saya tegaskan bahwa bantuan Alsintan ini tidak dikenakan biaya apa pun kepada kelompok penerima. Semuanya diberikan secara gratis, termasuk pengantaran sampai ke kantor Dinas Pertanian,” ujar Herry Dermawan.
Hal itu Herry Dermawan sampaikan dalam keterangan pers usai menyerahkan bantuan Alsintan tahun 2025 di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, akhir pekan lalu.
Herry menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah tidak main-main soal ketahanan pangan. Bahkan, unsur TNI dan Polri kini dilibatkan secara aktif dalam mendukung program-program pertanian strategis,” tambahnya.
Pada tahun 2025 ini, bantuan Alsintan yang disalurkan meliputi sejumlah peralatan penting seperti mini traktor, cultivator, serta handsprayer.
Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kelompok tani di wilayah Ciamis dan sekitarnya.
Terkait dengan penggunaan BBM subsidi untuk pengoperasian Alsintan, Herry menjelaskan bahwa akses barcode sebagai syarat pengambilan bahan bakar memang bisa diperoleh melalui dua jalur.
Yakni lewat pemerintah desa maupun melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di bawah Dinas Pertanian setempat.
“Memang ada perbedaan mekanisme, ada yang mengakses melalui desa, ada juga yang melalui BPP. Tapi kebutuhan BBM untuk Alsintan ini sebenarnya tidak terlalu besar. Saya sarankan para petani mengikuti saja regulasi yang ada, agar semuanya berjalan tertib dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Penyerahan bantuan ini mendapat apresiasi positif dari para petani yang hadir.
Mereka berharap bantuan alat dan mesin pertanian ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga mampu menekan biaya operasional dan mempercepat proses budidaya di lapangan.
Dengan pernyataan terbuka dari anggota DPR RI ini, pemerintah daerah dan kelompok tani diimbau untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan bantuan.
Petani pun didorong untuk tidak ragu menyuarakan permasalahan jika menemukan kendala, khususnya yang menyangkut indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.
