Pendopo Wretikendayun, kawasan Situs Budaya Karangkamulyan, menjadi pusat perhatian pada Senin siang (24/11/2025).
Ratusan peserta dari berbagai kalangan tumpah ruah menghadiri Festival Aspirasi yang digelar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Acara bertema “Konglomerasi Politik; Peluang dan Tantangan Generasi Muda di Tengah Pusaran Arus Money Politic” itu dibuka langsung oleh Ketua BAM DPR RI, H. Ahmad Heryawan (Kang Aher).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya para anggota DPR RI; Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya bersama jajaran;
Ketua DPRD Ciamis H. Nanang Permana, MH; anggota DPRD Jabar H. Didi Sukardi, SE; para pimpinan partai politik lokal;
Komisioner KPU dan Bawaslu Ciamis; akademisi; tokoh masyarakat; para kepala desa; serta ratusan aktivis pemuda dan mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Ciamis.
Penggagas Festival Aspirasi, Dr. (H.C.) H. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc. IP, yang juga anggota Komisi XIII DPR RI dari Dapil Jabar X (Kuningan–Ciamis–Banjar–Pangandaran), menjelaskan bahwa BAM merupakan alat kelengkapan DPR RI yang baru satu tahun dibentuk.
“Ada aspirasi masyarakat yang datang langsung ke DPR, tetapi banyak juga yang harus kita jemput. Melihat langsung permasalahan di lapangan menjadi tugas kami,” ujar Agun.
Menurutnya, kegiatan Festival Aspirasi menjadi cara strategis BAM untuk memperluas kanal komunikasi antara masyarakat dan parlemen.
Tahun ini, BAM telah menggelar tiga festival serupa: di Bandung Barat, Bogor, dan kini Ciamis. Agenda berikutnya direncanakan berlangsung di Kota Solo.
Tema besar yang diangkat di Ciamis disebut Agun sebagai isu yang sangat sensitif namun mendesak untuk dibahas: politik uang (money politic).
“Faktor money politic ini tidak pernah benar-benar terungkap secara lugas, padahal ini salah satu problem utama setiap kali ada pemilihan langsung, baik legislatif maupun pilkada,” jelasnya.
Agun menyoroti tingginya biaya politik dalam pemilihan langsung, yang kini bahkan dapat mencapai puluhan miliar rupiah.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak hanya membebani calon, tetapi juga mengikis kesempatan generasi muda serta aktivis muda untuk maju ke kontestasi politik.
“Jika tidak segera diantisipasi, peluang generasi muda untuk tampil di panggung parlemen semakin hilang,” tegasnya.
Di forum diskusi, beragam suara mengemuka. Selain para mahasiswa dan aktivis muda, sejumlah tokoh intelektual dan pejabat daerah ikut memberikan pandangan.
Mereka di antaranya:
- Dr. Sumadi Jo dari Universitas Islam Darul ‘Ulum (UID)
- Dr. Uep Nurwahdan dari Universitas Galuh (Unigal)
- Ketua DPRD Ciamis H. Nanang Permana, MH
- Anggota DPRD Jabar H. Didi Sukardi, SE
- Mantan Ketua KPU Kota Banjar, Dani Danial
Masing-masing menyampaikan persoalan, tantangan, dan harapan mereka mengenai kondisi demokrasi, khususnya terkait maraknya praktik politik uang.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Ciamis H. Nanang Permana, MH mengajukan usulan yang memantik perhatian: agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, bukan lagi melalui pemilihan langsung.
Menurutnya, mekanisme pilkada langsung membutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Pilkada langsung di Ciamis menelan anggaran hingga Rp62 miliar. Jika diserahkan kepada DPRD, biayanya hanya sekitar Rp382 juta,” ungkap Nanang.
Ia juga menilai pengawasan terhadap praktik politik uang akan lebih efektif jika pemilihan dilakukan oleh hanya 50 anggota DPRD, dibanding mengawasi ratusan ribu pemilih di pemilihan langsung.
Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya, MM menilai Festival Aspirasi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, terutama bagi kaum muda.
Ia menyoroti bahwa praktik politik uang yang berulang di setiap momen kontestasi tidak muncul tanpa sebab.
“Pragmatisme politik tumbuh karena tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Ketika ada pesta demokrasi, sebagian warga mudah tergoda imbalan. Ini tidak baik,” tegas Herdiat.
Ia mendorong generasi muda untuk menjadi kekuatan pendobrak.
“Anak muda harus berani menolak money politic dan mengajak masyarakat sadar bahwa pemimpin harus dipilih karena integritasnya, bukan transaksinya,” pesannya.
Semua masukan yang disampaikan peserta dirangkum dalam sebuah naskah berita acara.
Dokumen tersebut kemudian diserahkan oleh Bupati Herdiat kepada Ketua BAM DPR RI, Kang Aher, sebagai bentuk komitmen bersama.
Aher menegaskan bahwa BAM hadir untuk menjadi jembatan yang lebih efektif antara masyarakat dan parlemen.
“Banyak aspirasi yang selama ini terpendam. Di Ciamis, persoalan yang muncul ternyata juga merupakan persoalan nasional,” ujarnya.
Di akhir acara, dilakukan penandatanganan deklarasi bersama, dengan Kang Aher sebagai salah satu penandatangan utama.
Agun menambahkan bahwa masukan dari Ciamis akan dibawa ke Senayan sebagai bahan perumusan regulasi pemilu yang lebih bersih.
“Kami berharap pada tahun 2026 akan ada perubahan ekosistem pemilu menuju kualitas dan integritas yang lebih baik,” katanya.
Ia menegaskan perlunya membangun pemilu yang murah, transparan, dan bebas dari intervensi, termasuk dalam proses rekrutmen KPU dan Bawaslu.
“Tujuan akhirnya adalah melahirkan pemimpin terbaik dari proses demokrasi yang sehat,” tutup Agun.
