Pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak di tanah air.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak adanya evaluasi tata kelola mbg demi menjamin keselamatan anak.
Langkah tegas ini diambil menyusul adanya berbagai laporan miring terkait pelaksanaan program nasional tersebut di lapangan.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyatakan bahwa penilaian terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh disamakan dengan program pemerintah biasa.
Menurutnya, program pemberian makan memiliki dampak yang sangat instan terhadap seluruh penerima manfaat.
Oleh karena itu, momentum pergantian pimpinan ini harus dimanfaatkan untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem distribusi.
Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal.
“Karena itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan,” ujar Jasra Putra secara tertulis kepada media.
Ringkasan Berita
Urgensi Evaluasi Tata Kelola MBG Akibat Kasus Keracunan
KPAI mencatat berbagai masukan dari masyarakat sipil, netizen, hingga lembaga pengawas independen mengenai dinamika program ini.
Muncul dugaan tingginya angka kejadian keracunan dalam pelaksanaan program yang disebut telah menyentuh puluhan ribu penerima manfaat.
Kelompok terdampak ini mencakup anak-anak, ibu hamil, bayi, hingga lansia di berbagai daerah. Hal ini semakin memperkuat alasan mengapa pemerintah harus segera menjalankan evaluasi tata kelola mbg secara transparan.
Meski langkah pencopotan Kepala BGN dinilai terlambat oleh sebagian pihak, KPAI menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus menjadi titik balik.
Perbaikan arah program secara menyeluruh tidak boleh ditunda lagi demi memulihkan kepercayaan publik.
KPAI mengapresiasi langkah evaluatif ini, namun tetap memberikan catatan kritis agar program tidak sekadar menjadi formalitas bagi-bagi makanan gratis.
“Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan semata,” kata Jasra menambahkan.
Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas.
Selain itu, aspek keamanan pangan terpadu wajib ditekankan melalui kebijakan evaluasi tata kelola mbg yang lebih ketat dari sebelumnya.
KPAI Desak Transparansi Data Stunting dari Kemenkes
Selain menyoroti masalah teknis pembagian makanan, KPAI juga meminta Kementerian Kesehatan untuk memberikan jawaban terbuka mengenai efektivitas program.
Pemerintah wajib membuka data capaian program terhadap anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Penurunan angka stunting secara riil di Indonesia harus dibuktikan dengan basis data yang valid. Oleh karena itu, instrumen evaluasi tata kelola mbg harus melibatkan kementerian teknis terkait.
Langkah pengawasan ketat ini juga sejalan dengan perhatian internasional terhadap kondisi kesehatan anak-anak di Indonesia.
Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya sempat menyoroti kesenjangan layanan kesehatan yang masih tinggi di wilayah Indonesia Timur.
Beberapa wilayah yang menjadi sorotan khusus antara lain Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Komite PBB tersebut menekankan pentingnya perluasan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil serta penanganan wasting.
Selain itu, promosi pola makan sehat bagi bayi sangat mendesak demi mencegah obesitas pada anak usia sekolah.
Masalah ini muncul akibat tingginya konsumsi makanan olahan dan ultra-olahan yang belum terkontrol dengan baik di lingkungan sekolah.
Melihat kompleksitas masalah pangan tersebut, pelaksanaan evaluasi tata kelola mbg menjadi kunci utama dalam membenahi ekosistem kesehatan anak.
KPAI mengingatkan bahwa upaya negara memperbaiki gizi melalui program ini tidak boleh berjalan tanpa adanya pengendalian produk adiktif. Negara harus hadir membatasi peredaran makanan dan minuman yang berisiko merusak kesehatan generasi muda.
“Jangan sampai di satu sisi negara memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain lingkungan pangan justru dipenuhi industri yang mempromosikan konsumsi tidak sehat bagi anak,” tegas Jasra.
Dia juga menyoroti maraknya paparan produk adiktif seperti rokok, alkohol, hingga pola konsumsi yang dipengaruhi iklan manipulatif.
Tujuh Rekomendasi Nyata untuk Pembenahan Sistem BGN
Di tengah proses transisi kepemimpinan baru di BGN, KPAI kembali mengingatkan 7 rekomendasi masyarakat sipil.
Rekomendasi ini dirumuskan berdasarkan hasil pengawasan intensif selama 1,5 tahun pelaksanaan program di berbagai provinsi:
- Memprioritaskan penyaluran program secara bertahap ke wilayah dengan kerawanan pangan, masalah gizi, dan kerentanan sosial-ekonomi tinggi.
- Melakukan evaluasi tata kelola mbg secara menyeluruh, termasuk pengembangan model alternatif seperti pelibatan kantin sekolah guna mengurangi risiko kontaminasi silang.
- Melibatkan anak secara bermakna dalam perencanaan menu, edukasi gizi, hingga evaluasi program melalui mekanisme aman dan partisipatif.
- Menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan dengan standar ketat dan kolaborasi lintas sektor, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.
- Mendorong pola hidup sehat dan edukasi gizi komprehensif, mulai dari gizi seimbang, PHBS, hingga aktivitas fisik anak.
- Mendorong partisipasi aktif dari elemen masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program di lapangan.
- Memastikan tidak ada intimidasi maupun kelalaian yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, maupun keselamatan anak.
Poin-poin di atas membuktikan bahwa agenda evaluasi tata kelola mbg mencakup seluruh aspek hulu hingga hilir perlindungan anak.
KPAI menegaskan bahwa pergantian pucuk kepemimpinan harus menjadi momentum besar untuk mengembalikan program ke jalur yang benar.
Fokus utama harus diletakkan pada program kesehatan promotif dan preventif bagi keluarga berisiko tinggi.
Menyambut Kepemimpinan Baru Badan Gizi Nasional
Berdasarkan data pengawasan khusus klaster kesehatan KPAI, kasus aduan tertinggi saat ini masih diduduki oleh anak menderita stunting.
Selanjutnya diikuti oleh kasus pelanggaran hak dasar kesehatan anak serta pemenuhan asupan produk makanan yang tidak sehat.
Fenomena ini mempertegas bahwa perbaikan sistem melalui evaluasi tata kelola mbg mutlak diperlukan sesegera mungkin.
KPAI juga mencatat aduan mengenai anak dengan gizi buruk, anak disabilitas yang terabaikan, hingga korban malpraktek layanan kesehatan.
Masalah ini semakin kompleks dengan munculnya tren anak korban kecanduan online di berbagai daerah. Semua tantangan ini memerlukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi dari jajaran pengurus pimpinan BGN yang baru.
Sebagai penutup, KPAI siap bersinergi dengan sisa waktu periode ini untuk mengawal implementasi kebijakan yang ramah anak.
Melalui evaluasi tata kelola mbg yang matang, diharapkan target penurunan angka stunting nasional dapat tercapai secara optimal tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan.
“Tentu kami mengucapkan Selamat Kepada Kepala BGN yang baru Ibu Nanik Sudaryati Deyang. Kami berharap dengan kepemimpinan baru, MBG menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan,” tutup Jasra Putra.
Pihaknya optimis pimpinan baru akan segera melaksanakan evaluasi tata kelola mbg demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa.
