Pemerintah Kabupaten Ciamis kini tengah mengambil langkah taktis untuk membenahi akurasi basis data daerah secara menyeluruh.
Hal ini sangat krusial demi memaksimalkan berbagai program pembangunan strategis ke depannya.
Sebagai buktinya, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, baru saja menerima kunjungan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS).
Pertemuan di Pendopo Bupati pada Selasa (3/3/2026) lalu ini bertujuan khusus untuk mematangkan koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Ciamis.
Dalam audiensi penting tersebut, Bupati Herdiat menyambut langsung rombongan BPS dengan penuh antusiasme.
Beliau turut didampingi oleh sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Ciamis.
Turut hadir dalam pertemuan strategis itu antara lain Asisten Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Bappeda Ciamis.
Kehadiran para petinggi daerah ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menyambut hajatan statistik dekadal ini demi kemajuan ekonomi warga Tatar Galuh.
Ringkasan Berita
Mengungkap Skala Prioritas Sensus Ekonomi 2026 di Ciamis
Kepala BPS Kabupaten Ciamis, Ahmad Luqman, memberikan penjelasan rinci di hadapan bupati beserta jajarannya.
Ia menyebutkan bahwa sensus tahun ini merupakan agenda krusial yang berskala nasional.
Pendataan komprehensif ini secara resmi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Oleh karena itu, kegiatan pemetaan ekonomi ini wajib dilaksanakan secara serentak setiap sepuluh tahun sekali di seluruh pelosok negeri.
Selanjutnya, Ahmad Luqman memaparkan jadwal teknis pelaksanaan yang akan segera bergulir di lapangan.
Rencananya, pendataan akan berlangsung secara intensif mulai bulan Mei hingga Juli 2026 mendatang.
“Untuk menyukseskan agenda besar ini, kami telah menyiapkan tenaga kerja yang masif.
Kami akan melibatkan sebanyak 1.699 petugas yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten,” ungkap Ahmad Luqman.
Ribuan petugas ini nantinya akan menjadi ujung tombak dalam mengumpulkan berbagai fakta empiris di lapangan selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Ciamis berlangsung.
Bukan Sekadar Menghitung Jumlah Tempat Usaha
Lebih jauh lagi, Ahmad menegaskan bahwa hasil atau output dari pendataan ini akan sangat luas dan mendalam.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Ciamis dipastikan tidak sekadar memotret jumlah atau persebaran lokasi usaha milik masyarakat.
Sebaliknya, sensus ini dirancang secara khusus untuk memetakan kondisi riil pasar saat ini.
Tujuannya adalah untuk menggambarkan struktur perekonomian daerah secara lebih utuh, dinamis, dan komprehensif.
Selain itu, petugas lapangan juga akan menggali karakteristik dan profil setiap perusahaan yang beroperasi.
Tingkat produktivitas, daya saing usaha lokal, hingga sejauh mana perkembangan tren ekonomi digital akan diukur secara presisi.
Tentu saja, data yang dihimpun nantinya akan mencakup identitas usaha, status badan hukum, hingga seberapa besar kemampuan serapan tenaga kerja setempat.
Pada akhirnya, hasil dari pendataan ini diproyeksikan menjadi fondasi kuat untuk perencanaan pembangunan.
Arah kebijakan perekonomian akan jauh lebih terarah karena murni berbasis pada data faktual dari hasil rekapitulasi Sensus Ekonomi 2026 di Ciamis, bukan sekadar asumsi di atas kertas.
Ambisi Besar Bupati Herdiat Wujudkan “Ciamis Satu Data”
Merespons pemaparan komprehensif dari pihak BPS, Bupati Herdiat Sunarya langsung menyatakan dukungan penuh.
Pemerintah daerah memastikan kesiapan totalnya dalam memfasilitasi seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 di Ciamis.
Sebagai orang nomor satu di lingkungan Pemkab Ciamis, beliau sangat memahami urgensi akurasi sebuah pendataan.
Herdiat menegaskan kembali bahwa ketersediaan informasi yang terintegrasi merupakan “nyawa” dari setiap rumusan kebijakan pemerintah.
“Saya sejak dulu memiliki keinginan dan komitmen kuat agar segera terwujud Ciamis Satu Data,” tegas Herdiat.
Menurutnya, mesin birokrasi tidak akan pernah bisa bekerja secara maksimal tanpa dukungan data yang mutakhir.
Hal ini menjadi sangat krusial ketika pemerintah ingin melakukan intervensi program secara langsung ke masyarakat.
“Apalagi ketika kita ingin mengeksekusi program spesifik, misalnya dalam penanganan masalah stunting.
Tentu saja angkanya harus benar-benar akurat dan riil,” imbuhnya dengan nada serius.
Mengakhiri Era Tumpang Tindih Informasi Nasional
Dalam kesempatan yang sama, bupati juga tidak ragu untuk menyoroti masalah klasik yang selama ini sering terjadi.
Administrasi pemerintahan di Indonesia sering kali menghadapi kendala sinkronisasi yang parah.
Menurut pengamatan beliau, di lapangan masih sangat kerap ditemukan perbedaan angka antara satu kementerian dengan lembaga lainnya.
Fenomena ego sektoral ini sering kali membingungkan para pelaksana kebijakan di tingkat daerah.
Tentu saja, tumpang tindih informasi semacam ini dinilai sangat merugikan bagi pembangunan.
Kondisi tersebut sangat berpotensi menghambat tingkat efektivitas berbagai program bantuan sosial dari pemerintah.
Selain itu, distribusi program dari pusat maupun daerah menjadi rawan tidak tepat sasaran.
Oleh karenanya, momentum Sensus Ekonomi 2026 di Ciamis diharapkan bisa menjadi jalan keluar yang konkret.
Sinergi antara Pemkab dan BPS ini adalah langkah krusial untuk membenahi sengkarut pendataan tersebut hingga ke akar-akarnya.
Harapan Baru bagi Ekosistem Ekonomi Inklusif
Dengan pemetaan yang terstruktur dan presisi dari agenda Sensus Ekonomi 2026 di Ciamis ini, pemerintah bisa merancang strategi jitu.
Harapannya, laju pertumbuhan di Tatar Galuh pada masa depan bisa bergerak lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.
Semua upaya keras yang dilakukan secara sinergis ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan utama.
Tidak lain dan tidak bukan adalah demi peningkatkan taraf kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara merata dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan hajatan penting ini.
