Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pengurus Koperasi Merah Putih Ciamis yang baru saja diresmikan.
Langkah tegas ini diambil agar lembaga keuangan mikro tingkat desa tersebut tidak berakhir tragis seperti koperasi-koperasi di masa lalu yang mengalami kegagalan akibat tata kelola yang buruk.
Momentum peresmian ini digelar secara khidmat di Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, pada Sabtu (16/05), dan terhubung langsung secara virtual dengan Presiden RI Prabowo Subianto serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Ciamis.
Menanggapi amanat besar dari pemerintah pusat, Herdiat menekankan bahwa operasional lembaga ini mengemban misi yang sangat sakral.
Oleh sebab itu, ia melarang keras para pengurus di tingkat desa dan kelurahan menjadikan institusi ekonomi ini sebatas formalitas administratif belaka.
Menurutnya, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) harus benar-benar dihidupkan demi kepentingan hajat hidup orang banyak.
Selain itu, Herdiat mengingatkan bahwa esensi utama dari kehadiran koperasi ini adalah untuk memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi masyarakat kecil di akar rumput.
Namun, tujuan mulia tersebut mustahil tercapai jika moralitas dan komitmen para pengelola di lapangan masih menggunakan paradigma lama yang tidak profesional.
Ringkasan Berita
Belajar dari Kegagalan Koperasi Masa Lalu
Dalam pidatonya yang sarat akan ketegasan, Bupati Ciamis sengaja mengungkit sejarah kelam dunia perkoperasian di tanah air.
Banyak entitas koperasi di masa lampau tumbang bukan karena kekurangan modal usaha, melainkan akibat runtuhnya integritas para pengurus yang menyalahgunakan kepercayaan anggotanya.
Oleh karena itu, tata kelola Koperasi Merah Putih Ciamis wajib direformasi total sejak hari pertama beroperasi dengan menerapkan standar akuntabilitas yang tinggi.
Herdiat tidak ingin mendengar adanya laporan miring mengenai penyelewengan dana atau konflik kepentingan yang merugikan masyarakat desa.
“Koperasi bukan sekadar urusan administratif semata. Tetapi, bagaimana kita semua mampu membangun tata kelola Koperasi Merah Putih Ciamis yang transparan dan partisipatif,” cetus Herdiat dengan nada bicara yang berwibawa di hadapan khalayak yang hadir.
Tuntutan Manajemen Modern di 265 Desa
Lebih lanjut, tantangan pengelolaan institusi ini dipastikan akan sangat kompleks mengingat skalanya yang sangat masif.
Saat ini, pergerakan Koperasi Merah Putih Ciamis diproyeksikan berjalan serentak di 265 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Ciamis.
Berdasarkan data terkini di lapangan, sebanyak 200 unit koperasi telah mulai melaksanakan operasional awal secara bertahap.
Di sisi lain, tercatat sudah ada 49 gedung baru yang telah selesai dibangun secara fisik dan siap digunakan.
Sementara itu, sisanya masih berada dalam tahap pengerjaan konstruksi serta penyelesaian dokumen pertanahan.
Melihat progres ekspansi yang begitu masif tersebut, manajemen modern menjadi sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh pengelola.
Pengurus Koperasi Merah Putih Ciamis dituntut untuk melek teknologi informasi guna memastikan pencatatan keuangan berjalan secara presisi, real-time, dan dapat diakses oleh publik secara terbuka.
Mengawal Aliran Dana Program Makan Bergizi Gratis
Di samping masalah manajemen internal, pengurus Koperasi Merah Putih Ciamis juga harus bersiap menghadapi tanggung jawab ekonomi yang sangat besar.
Salah satunya adalah menjadi motor penggerak dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program MBG dipastikan akan mendatangkan aliran dana yang sangat besar ke wilayah pedesaan karena membutuhkan pasokan bahan baku pangan harian dalam jumlah melimpah.
Di sinilah integritas pengurus Koperasi Merah Putih Ciamis akan diuji untuk mengelola rantai pasok lokal secara jujur, adil, serta tanpa adanya praktik monopoli terselubung.
Saat ini, Kabupaten Ciamis sebenarnya sudah mampu berswasbada untuk komoditas beras lokal.
Namun, tantangan besar masih membayangi sektor hortikultura, di mana sekitar 30 hingga 40 persen kebutuhan sayuran segar masyarakat masih harus didatangkan dari luar wilayah Ciamis.
Melalui kehadiran Koperasi Merah Putih Ciamis, pemerintah daerah berharap ketimpangan pasokan pangan ini bisa segera diselesaikan dengan cepat.
Koperasi harus mampu mendanai serta memfasilitasi para petani sayur lokal agar kapasitas produksinya meningkat tajam dan mampu menyuplai kebutuhan program nasional tersebut secara mandiri.
Sinergi Bersama Aparat Penegak Hukum dan Warga Desa
Guna mengantisipasi adanya penyimpangan di masa mendatang, Bupati Herdiat mengundang keterlibatan aktif dari aparat penegak hukum dan seluruh warga desa untuk melakukan pengawasan melekat.
Partisipasi aktif masyarakat dinilai sebagai benteng pertahanan terbaik dalam menjaga transparansi tata kelola keuangan mikro di tingkat lokal.
Warga desa selaku anggota aktif jangan ragu untuk bersuara dan mengkritik jika menemukan indikasi kejanggalan dalam pembukuan keuangan bulanan.
Sebaliknya, jajaran pengurus Koperasi Merah Putih Ciamis harus berlapang dada serta selalu siap sedia memberikan sirkulasi laporan pertanggungjawaban secara berkala tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Alhasil, dengan adanya pengawasan ketat dari berbagai lini, ruang gerak bagi oknum yang berniat buruk akan semakin sempit.
Kesuksesan pengelolaan Koperasi Merah Putih Ciamis kelak tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan warga, melainkan juga menempatkan Ciamis sebagai daerah percontohan nasional dalam hal tata kelola koperasi desa terbaik di Indonesia.
“Niatkan sejak awal untuk membantu masyarakat desa kita sendiri. Jaga perputaran ekonomi lokal agar uang tidak terlalu banyak keluar ke daerah lain,” pungkas Herdiat mengakhiri arahannya.
