DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Ciamis secara tegas mendesak realisasi nyata dari Program 1 Desa 1 Mantri.
Gagasan visioner yang sebelumnya digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat, KDM, ini dinilai masih membutuhkan kejelasan operasional di tingkat akar rumput.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD PPNI Ciamis, Deni, dalam momentum peringatan Hari Perawat Internasional (IND) pada Selasa (12/05/2026) di Kantor Sekretariat PPNI setempat.
Menurut Deni, para tenaga kesehatan di daerah menaruh harapan besar agar Program 1 Desa 1 Mantri tidak hanya berhenti sebagai wacana publik semata.
Transformasi layanan kesehatan dasar melalui kehadiran mantri atau perawat di setiap pelosok desa adalah kunci utama untuk menekan angka kesakitan masyarakat.
“Kami sangat berharap ada tindak lanjut atau realisasi secara komprehensif dari gagasan untuk menghidupkan kembali Program 1 Desa 1 Mantri dari Gubernur Jabar KDM,” ungkap Deni saat dikonfirmasi oleh awak media.
Ringkasan Berita
Momentum Hari Perawat dan Tantangan Layanan Primer
Peringatan Hari Perawat Internasional tahun 2026 ini mengusung tema global “Our Nurse, Our Future, Empowered Nurse, Saving Lives” (Perawat Kita, Masa Depan Kita, Perawat yang Berdaya, Menyelamatkan Nyawa).
Berkaitan dengan tema tersebut, keberadaan Program 1 Desa 1 Mantri dianggap sangat relevan untuk memaksimalkan peran perawat dalam menyelamatkan nyawa pasien di pelosok.
Di sisi lain, pihak PPNI Ciamis juga memberikan apresiasi tinggi kepada sejumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).
Terutama bagi instansi yang telah gigih mengaplikasikan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP) di wilayah kerja mereka.
Integrasi ini dilakukan melalui penguatan jejaring yang menghubungkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) di tingkat desa, hingga Posyandu di lingkup RT dan RW.
Namun sayangnya, pemerataan program ILP dan fondasi dasar untuk Program 1 Desa 1 Mantri hingga saat ini masih belum terlihat maksimal di seluruh Fasyankes Kabupaten Ciamis.
Minimnya Regulasi Program 1 Desa 1 Mantri
Ketidakmerataan implementasi tersebut ternyata berakar dari masalah regulasi. Deni menyoroti bahwa landasan hukum atau petunjuk teknis (juknis) turunan dari tingkat provinsi ke kabupaten masih abu-abu.
Hal ini tentu membuat Program 1 Desa 1 Mantri sulit untuk segera dieksekusi oleh pemerintah daerah.
“Ke depannya, kami tentu akan terus mengawal implementasi program tersebut secara ketat. Sambil membuka ruang kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten Ciamis, ternyata kami menemukan fakta bahwa masih belum ada juklak atau juknis yang jelas ke tingkat kabupatennya,” ujar Deni menambahkan.
Tanpa adanya pedoman teknis yang baku, arah kebijakan Program 1 Desa 1 Mantri berpotensi tumpang tindih.
Oleh karena itu, percepatan regulasi dari tingkat birokrasi provinsi sangat krusial bagi kepastian kerja para tenaga medis di lapangan.
Kesejahteraan Perawat dan Pembaruan Poskesdes
Lebih lanjut, Deni menegaskan bahwa pelaksanaan Program 1 Desa 1 Mantri tidak bisa berjalan mandiri tanpa dukungan finansial yang terukur.
Program strategis ini wajib dibarengi dengan skema penganggaran pemerintah yang jelas regulasinya.
Anggaran tersebut nantinya tidak hanya difokuskan pada penyediaan obat-obatan, melainkan juga untuk menjamin tingkat kesejahteraan para perawat desa.
Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) juga menjadi syarat mutlak keberhasilan Program 1 Desa 1 Mantri di masa mendatang.
Ketersediaan alat kesehatan yang mumpuni akan sangat menentukan kualitas pertolongan pertama.
“Agar para mantri atau perawat ini bisa melakukan tindakan pelayanan secara memadai, seperti untuk observasi pasien yang membutuhkan pertolongan kegawatdaruratan dalam waktu 2 hingga 6 jam, tentu dibutuhkan fasilitas Poskesdes yang memadai,” paparnya.
Mewujudkan Perawat Berdaya Menyelamatkan Nyawa
Tanggal 12 Mei selalu menjadi waktu refleksi yang penting bagi profesi keperawatan. Deni menitipkan harapan besar agar seluruh perawat di berbagai jenjang fasilitas—mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas, hingga klinik—dapat terus meningkatkan profesionalisme pelayanannya.
Apabila Program 1 Desa 1 Mantri dapat terwujud dengan sistem yang tertata, ini akan menjadi bukti nyata pemberdayaan tenaga medis.
Sesuai dengan makna tema “Perawat Kita. Masa Depan Kita. Perawat yang Berdaya Menyelamatkan Nyawa.”, perawat desa harus menjadi garda terdepan pelindung masyarakat.
Tema peringatan tahun 2026 ini juga mengandung makna filosofis terkait jaminan lingkungan kerja.
Harapan besarnya adalah para perawat harus bisa bekerja dalam kondisi yang aman, terfasilitasi, dan nyaman setiap kali mengabdi melayani pasiennya.
Publik kini menanti langkah konkret dari Pemprov Jawa Barat. Apakah janji manis Program 1 Desa 1 Mantri akan segera terealisasi menjadi solusi nyata, atau masyarakat harus kembali menunggu tanpa kepastian? Jawabannya ada pada ketegasan regulasi yang segera diterbitkan.
