Berita

Legislator DPR RI Minta Pemerintah Tak Hentikan Program Makanan Bergizi Gratis Meski Ada Kasus Keracunan

Menyusul maraknya kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa sekolah setelah menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG), wacana penghentian program nasional tersebut mencuat di berbagai daerah.

Namun, anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. H. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP., M.Si., menilai langkah menghentikan program bukanlah solusi yang tepat.

Dalam keterangannya kepada wartawan seusai kegiatan Kunjungan Reses Empat Pilar di Gedung Puspita Ciamis, Jumat (3/10/2025), Agun menegaskan bahwa program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.

Ia menilai, pemerintah justru perlu memperkuat pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaannya, bukan menghentikan programnya secara total.

“Program Makanan Bergizi Gratis itu bagus. Tujuannya jelas, untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang agar tumbuh sehat dan cerdas. Jadi, kenapa harus dihentikan?” ujar Agun menegaskan.

Agun menjelaskan, program MBG merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses gizi dan kesehatan bagi anak-anak di seluruh Indonesia.

Menurutnya, di tengah kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, tantangan gizi masih menjadi persoalan serius, terutama dalam upaya pencegahan stunting.

“Kasus stunting masih banyak ditemukan di berbagai daerah. Program MBG ini menjadi salah satu solusi agar anak-anak tidak kekurangan gizi,” katanya.

Baca Juga :  Istana Singkong Ciamis, Rest Area Unik dan Representatif

Politisi senior asal Ciamis itu juga mengaitkan MBG dengan program serupa di masa lalu.

Ia mengenang kebijakan pemerintah pada era Orde Baru yang menggulirkan program pembagian susu gratis untuk siswa sekolah dasar sebagai upaya memperbaiki gizi generasi muda.

“Saya termasuk yang menikmati program pembagian susu gratis di masa Orde Baru. Dampaknya luar biasa bagi anak-anak saat itu,” ujarnya.

Menanggapi maraknya insiden keracunan makanan di sejumlah daerah, Agun mengingatkan agar publik tidak langsung menyalahkan program MBG itu sendiri.

Ia menegaskan, masalah yang terjadi harus dievaluasi dan diperbaiki melalui sistem pengawasan yang lebih ketat, bukan dijadikan alasan untuk menghentikan kebijakan.

“Kalau ada masalah, jangan programnya yang dihentikan. Ibarat lumbung yang ada tikusnya, jangan lumbungnya yang dibakar, tapi tikusnya yang harus ditangkap,” ujarnya memberi perumpamaan.

Agun juga meminta agar pemerintah dan aparat terkait mengusut tuntas penyebab kasus keracunan yang terjadi.

Menurutnya, proses hukum harus berjalan transparan untuk memastikan apakah insiden tersebut murni kelalaian atau terdapat unsur kesengajaan.

“Kalau terbukti ada unsur pidananya, tentu pelakunya harus dihukum. Tapi jangan sampai program yang baik malah terhenti hanya karena segelintir kesalahan,” imbuhnya.

Selain memberi manfaat gizi bagi anak-anak, Agun menilai MBG juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Baca Juga :  Anggaran Jadi Kendala, Wali Kota Banjar Akui Sulit Pertahankan Dua Atlet Balap Motor

Melalui program ini, banyak pelaku usaha kecil, penyedia bahan pangan, petani, dan pelaku UMKM ikut terlibat dalam rantai penyediaan makanan bergizi.

“Program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di tingkat daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, pelibatan pelaku usaha lokal dalam program MBG dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di akar rumput.

Agun menegaskan, langkah terbaik bagi pemerintah saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses distribusi, hingga standar kebersihan dan penyimpanan makanan.

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat mematuhi standar keamanan pangan. Evaluasi berkala sangat penting agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.

Ia menambahkan, program MBG memiliki nilai strategis bagi masa depan bangsa karena menyentuh dua aspek fundamental: pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan.

Oleh karena itu, penghentian program dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya menciptakan generasi sehat dan berdaya saing.

“Program ini mulia dan berdampak luas. Jadi bukan dihentikan, tapi diperbaiki dan diawasi lebih ketat agar tujuannya tercapai,” pungkas Agun.

Back to top button

Eksplorasi konten lain dari Reportasee.com™

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca