Berita

HMI Desak Bongkar Tuntas Mafia Pungli Desa di Ciamis

Advertisements

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis mendesak pemerintah daerah untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang mencemari birokrasi desa di wilayah Kabupaten Ciamis.

Desakan ini muncul setelah HMI menerima berbagai keluhan dari kepala desa terkait maraknya pungutan tidak resmi yang terjadi dalam proses administrasi pengajuan proposal pembangunan desa.

Keluhan tersebut menjadi pokok utama dalam audiensi antara HMI dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis yang digelar pada Kamis, 24 Juli 2025.

Dalam pertemuan itu, HMI mengungkap indikasi kuat bahwa oknum tertentu telah memanfaatkan celah birokrasi untuk meraup keuntungan pribadi.

Modusnya dengan meminta sejumlah uang agar proposal pembangunan desa bisa ditandatangani dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menurut Azmi Fikri, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa HMI Ciamis, pungli bukan hanya terjadi dalam pengajuan proposal.

Praktik serupa juga diduga terjadi dalam proses seleksi perangkat desa.

Bahkan, muncul informasi mengejutkan bahwa calon perangkat desa harus membayar hingga Rp15 juta untuk dapat diloloskan dalam proses seleksi.

“Kami mendapatkan informasi bahwa agar lolos menjadi aparat desa, ada yang harus menyetor Rp15 juta. Jika itu benar, maka ini bukan lagi sekadar pungli biasa, melainkan praktik mafia yang mengakar dan sistemik,” ujar Azmi.

Baca Juga :  Komunitas Gada Membaca Ciamis Launching Pojok Baca Digital

Ia juga menambahkan adanya dugaan kebocoran soal dalam proses seleksi tersebut, yang menambah panjang daftar penyimpangan yang harus segera diusut.

HMI pun meminta DPMD untuk tidak menutup mata terhadap berbagai praktik yang merusak kredibilitas dan integritas pemerintahan desa tersebut.

Dalam kesempatan itu, HMI menuntut agar DPMD Kabupaten Ciamis melakukan investigasi menyeluruh dan transparan.

Mereka meminta nama-nama pelaku yang terbukti melakukan pungli agar diungkap ke publik dan dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Advertisements

Tak hanya itu, HMI juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik mengenai perkembangan penanganan kasus ini.

Menurut mereka, publik berhak mengetahui sejauh mana langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk membongkar jaringan pungli yang disebut-sebut sudah “mendarah daging”.

Menanggapi tekanan dari HMI, Kepala DPMD Kabupaten Ciamis, Asep Kholid, menyatakan dukungannya terhadap pengawasan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Ia mengapresiasi keberanian HMI dalam menyuarakan suara masyarakat desa yang selama ini mungkin enggan bersuara karena takut akan intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu.

“Kami menyambut baik peran serta masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam melakukan kontrol sosial. Kami telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah desa agar memperketat pengawasan internal dan mencegah potensi terjadinya pungli,” kata Asep Kholid.

Baca Juga :  Leuwi Pamipiran, Destinasi Wisata Tersembunyi di Pinggiran Kota Ciamis

Ia menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Ciamis guna menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk.

Tujuannya adalah untuk membersihkan birokrasi desa dari praktik-praktik tidak terpuji dan memastikan bahwa proses administrasi dan rekrutmen berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Asep pun mendorong masyarakat, termasuk aparatur desa, untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi praktik pungli di lingkungan mereka.

Pemerintah daerah, menurutnya, akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan menindaklanjuti laporan secara profesional.

Dengan langkah ini, DPMD berharap bisa memutus mata rantai pungli dan membangun birokrasi desa yang bersih serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kasus yang mencuat ini menjadi sinyal penting bahwa pemberantasan pungli di sektor pemerintahan desa harus menjadi prioritas.

Tanpa keberanian untuk membongkar praktik-praktik gelap tersebut, pembangunan desa yang seharusnya menjadi ujung tombak kemajuan daerah akan terus terganjal oleh kepentingan sempit segelintir oknum.

HMI pun menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan akan menggalang kekuatan masyarakat sipil lainnya untuk memastikan pemerintah benar-benar serius menuntaskan masalah ini.

Advertisements

Back to top button

Eksplorasi konten lain dari Reportasee.com™

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker