Pemerintah Kabupaten Pangandaran akhirnya menunjukkan komitmennya dalam merespons keresahan para nelayan penangkap benih lobster atau benur, dengan membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan langsung.
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, dijadwalkan akan bertemu langsung dengan perwakilan nelayan pada Jumat, 25 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa ratusan nelayan yang berlangsung di depan Pendopo Bupati Pangandaran, Kamis, 24 Juli 2025.
Dalam aksi tersebut, para nelayan mendesak pemerintah daerah agar memberikan kepastian hukum terkait aktivitas penangkapan benur yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan damai, dengan melibatkan sekitar 15 orang perwakilan nelayan yang kemudian diterima langsung oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Hadir dalam dialog tersebut antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kusdiana, Asisten Daerah (Asda) III, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP), serta Kapolres Pangandaran, AKBP Andri Kurniawan.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Sekda Kusdiana menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat memahami keresahan yang dirasakan masyarakat pesisir, khususnya mereka yang bergantung pada aktivitas penangkapan benur.
Ia memastikan bahwa aspirasi para nelayan telah dicatat dan langsung dilaporkan kepada Bupati.
“Kami tidak ingin ada kesan bahwa pemerintah daerah abai terhadap persoalan di lapangan. Pemkab siap bersikap responsif dan membuka dialog agar solusi yang diambil tepat dan seimbang,” ujar Kusdiana.
Lebih lanjut, Kusdiana menjelaskan bahwa pemerintah akan mengupayakan solusi terbaik yang mampu menyeimbangkan antara pelestarian sumber daya laut, kepatuhan terhadap kebijakan pusat, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Sebagai langkah awal, pihaknya telah menginstruksikan dinas teknis untuk melakukan kajian terhadap regulasi yang ada, termasuk mekanisme penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).
Evaluasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi faktual di daerah.
“Besok pagi, Ibu Bupati akan menerima perwakilan nelayan secara langsung tanpa perantara, agar aspirasi yang disampaikan bisa didengarkan dengan lebih jernih,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan turut memberikan apresiasi atas tertibnya aksi demonstrasi.
Ia menyebut bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dilindungi undang-undang, dan pihak kepolisian siap mengawal proses ini secara aman dan damai.
“Pangandaran ini rumah kita bersama. Kami dari Polres siap hadir di tengah masyarakat untuk menjaga komunikasi tetap terbuka antara pemerintah dan nelayan,” ungkap Kapolres.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi komunikasi lebih lanjut antara masyarakat dan pihak pemerintah apabila diperlukan.
Massa demonstrasi akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah mendapat kepastian bahwa aspirasi mereka akan ditindaklanjuti melalui dialog langsung dengan Bupati.
Meski demikian, para nelayan tetap menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal hasil pertemuan hingga ada kebijakan yang konkret dan berpihak pada kesejahteraan mereka.
Langkah terbuka yang diambil oleh Pemkab Pangandaran ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan dialog antara pemerintah dan masyarakat nelayan.
Diharapkan pertemuan esok hari dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat keberlanjutan ekonomi dan pelestarian lingkungan pesisir Pangandaran.
