Pemerintah Kabupaten Purbalingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Langkah mitigasi dini difokuskan pada pengendalian kenaikan permintaan, khususnya terhadap komoditas bahan pokok yang kerap menjadi pemicu tekanan inflasi musiman apabila tidak diantisipasi secara matang.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, dalam HLMTPID dan TP2DD Kabupaten Purbalingga, yang digelar di Operation Room Graha Adiguna, Kompleks Pendopo Dipokusumo, Selasa (16/12/2025).
Menurut Dimas, momentum libur panjang berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari secara signifikan.
Kondisi tersebut, apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai, dapat memicu kelangkaan barang dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Sebentar lagi kita akan menghadapi libur panjang. Permintaan bahan pokok dan kebutuhan harian biasanya meningkat tajam dan berpotensi menimbulkan kelangkaan,” katanya.
Dimas mengungkapkan, ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan ini bisa memicu inflasi musiman, seperti yang terjadi pada momen Ramadan sebelumnya.
“Saya berharap TPID sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang konkret,” ujar Dimas.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat dari hulu hingga hilir.
Dalam kesempatan tersebut, Dimas juga mengapresiasi berbagai intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengapresiasi dukungan semua pihak, termasuk kejaksaan dan kepolisian, yang telah mengawal program-program pemerintah daerah.
“Mulai dari penyaluran pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga distribusi benih dari hulu ke hilir,” kata Wabup yang akrab disapa Dimas.
Selain isu inflasi, Dimas turut menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah.
Menurutnya, infrastruktur digital, khususnya koneksi internet yang andal, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap sistem keuangan nontunai, menjadi faktor krusial dalam mendukung transformasi digital.
“Kita harus memastikan infrastruktur pendukung digitalisasi tersedia dengan baik, terutama koneksi internet. Implementasi e-retribusi secara cashless di tiga pasar, serta penggunaan QRIS untuk retribusi parkir, juga menjadi fokus kami,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christoveny, memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 4,26 persen.
Ia juga menyampaikan bahwa inflasi nasional pada 2025 masih terjaga dalam kisaran 2,5 persen ± 1 persen, dan Kabupaten Purbalingga masih berada dalam rentang target inflasi nasional tersebut.
“Capaian ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah serta instansi terkait dalam mendukung pengendalian inflasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Purbalingga, Gunanto Eko Saputro, menjelaskan bahwa sepanjang 2025 pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi.
Di sektor hulu, upaya yang dilakukan meliputi pembangunan jaringan irigasi di 13 lokasi dan jalan usaha tani di 29 lokasi, pengawasan distribusi pupuk dan pestisida.
Pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemanfaatan pesawat nirawak (drone) untuk budidaya padi, serta pemberian bantuan benih cabai dan alat mesin pertanian kepada kelompok tani.
Pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan budidaya ikan disertai bantuan benih dan pakan.
“Sementara di sektor hilir, kami melakukan koordinasi dan monitoring distribusi LPG 3 kilogram, inspeksi mendadak minyak goreng, serta pengawasan kesesuaian timbangan dan harga pangan di pasar, terutama saat terjadi gejolak harga,” ungkap Gunanto.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, Pemkab Purbalingga juga terus mendorong percepatan digitalisasi daerah.
Rencana pengembangan pada tahun 2026 mencakup penambahan pilot project Kartu Kredit Indonesia (KKI) di tiga organisasi perangkat daerah.
Penerapan SP2D daring, pengajuan SPM daring dengan tanda tangan elektronik, serta pilot project pembayaran PBB-P2 nontunai di Kecamatan Purbalingga.
Pengembangan pusat pembayaran (billing center), digitalisasi setoran BLUD dan puskesmas, perluasan e-retribusi di tiga pasar tambahan.
Serta digitalisasi pengelolaan retribusi parkir dan objek wisata juga menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah daerah ke depan.
Melalui penguatan koordinasi TPID dan TP2DD, Pemerintah Kabupaten Purbalingga optimistis dapat menjaga stabilitas harga, menekan laju inflasi, serta mendorong transformasi digital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
