Isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan kini menjadi perhatian serius di tingkat daerah. Menjawab tantangan tersebut, KP2RL Ciamis menggelar Forum Group Discussion (FGD) strategis bertajuk “Ekonomi Hijau untuk Lingkungan Hidup Berkelanjutan” di Agrowisata Leuwi Keris, Desa Handapherang, Selasa (17/02/2026).
Ketua KP2RL sekaligus Dewan Daerah Walhi Jawa Barat, Turehan Ashuri, menegaskan bahwa transformasi ekonomi tidak boleh lagi sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi harus selaras dengan kelestarian alam.
Menurutnya, konsep ekonomi hijau adalah kebutuhan mendesak yang harus segera masuk ke dalam kebijakan konkret pemerintah daerah.
Apa Saja Pilar Utama Implementasi Ekonomi Hijau di Ciamis?
Dalam paparannya, Turehan Ashuri atau yang akrab disapa Rehan, menjelaskan bahwa implementasi ekonomi hijau di Kabupaten Ciamis akan bertumpu pada tiga sektor strategis. Pilar ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Tatar Galuh tanpa merusak ekosistem.
- Pertanian Organik Berkelanjutan: Fokus pada penggunaan pupuk alami dan pelestarian kesuburan tanah.
- Ekonomi Sirkular: Optimalisasi pengelolaan sampah melalui bank sampah digital dan pengolahan limbah industri menjadi produk bernilai guna.
- Ekowisata Rendah Karbon: Pengembangan destinasi wisata yang menjaga kelestarian hutan dan menekan emisi gas rumah kaca.
Rehan juga membocorkan target ambisius, yakni Deklarasi Ciamis sebagai Kabupaten Pertanian Organik pada 2026.
“Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi 265 hektare lahan bengkok desa, pengolahan limbah tahu menjadi pupuk organik, serta pengembangan demplot padi organik berbasis System of Rice Intensification (SRI),” jelasnya.
Bagaimana Peran Pemerintah dalam Mendukung Agenda Rendah Karbon?
Pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan sinyal positif terhadap inisiatif ini. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DPRKPLH Ciamis, Irwan Effendi, yang hadir mewakili Bupati Ciamis, menyampaikan bahwa pembangunan rendah karbon adalah tulang punggung transisi ekonomi masa depan.
Irwan menjelaskan bahwa landasan hukum transformasi ini sangat kuat, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
Regulasi ini memungkinkan daerah mendapatkan keuntungan melalui mekanisme pasar karbon (offsetting) maupun Result Based Payment (RBP) atau pembayaran berbasis hasil nyata penurunan emisi.
“Perpres ini menjadi instrumen penting. Melalui skema RBP, setiap aksi nyata komunitas atau pemerintah daerah dalam menurunkan emisi karbon berpeluang memperoleh kompensasi berbasis kinerja,” terang Irwan.
Forum ini pun membahas penggunaan energi terbarukan dan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi nasional mencapai Net-Zero Emissions 2060.
Mengenal Konsep Green Zakat dari Baznas Ciamis
Satu hal yang menarik dalam FGD kali ini adalah keterlibatan Baznas Kabupaten Ciamis melalui inovasi Green Zakat. Diluncurkan pada Agustus 2025, Green Zakat merupakan langkah strategis yang menggabungkan kewajiban agama dengan prinsip konservasi alam.
Konsep ini bertujuan mewujudkan kualitas hidup berkelanjutan yang sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga lingkungan. Program nyata dari Green Zakat meliputi:
- Pendanaan rehabilitasi hutan dan mangrove.
- Pemasangan panel surya di fasilitas umum.
- Pemberdayaan mustahik melalui usaha mikro ramah lingkungan (green economy).
- Penerapan Green Office (kantor ramah lingkungan) di internal lembaga.
Dengan adanya dukungan pendanaan dari zakat yang berorientasi lingkungan, masyarakat kecil tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga teredukasi untuk menjaga kelestarian alam di sekitar mereka.
Sinergi Komunitas dan Harapan Masa Depan
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh berbagai organisasi lingkungan ternama, seperti Walhi Jawa Barat, Sarekat Hijau Indonesia, dan Paguyuban Bale Rahaya.
Kehadiran berbagai elemen ini menandai adanya ruang konsolidasi yang kuat antara pemerintah, komunitas, dan lembaga sosial.
Melalui program Sustainable Ways Project dan revitalisasi kawasan Situ Lengkong Panjalu sebagai model ekowisata rendah karbon, Ciamis optimis bisa menjadi pelopor ekonomi hijau di Jawa Barat.
Forum ini diharapkan menjadi momentum penyelarasan misi perlindungan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pembangunan Ciamis ke depan diproyeksikan tidak hanya sekadar membangun fisik, tetapi membangun peradaban yang harmonis dengan alam, selaras dengan visi global Living Harmony with Nature 2050.
