Pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) oleh PT. PBS di perairan Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, sejak awal Juli 2025, menimbulkan keresahan yang semakin meluas di kalangan pelaku usaha wisata.
Para pengusaha watersport menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak signifikan proyek tersebut terhadap ruang usaha dan kelangsungan ekonomi lokal.
Iwan Sofa, salah satu pelaku usaha wisata air di kawasan tersebut, menyatakan bahwa keberadaan KJA secara langsung mengganggu aktivitas usaha yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir.
“Jelas kami terganggu, ruang lingkup usaha jadi terbatas. Lokasi-lokasi yang biasa digunakan untuk permainan air kini tidak bisa diakses dengan leluasa,” ungkap Iwan kepada media, Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, pembatasan ruang laut akibat pemasangan keramba telah menyempitkan area operasional bagi wisatawan yang menggunakan fasilitas seperti banana boat, jet ski, dan snorkeling.
Tidak hanya mengurangi kenyamanan pengunjung, kondisi ini juga berpotensi menurunkan jumlah wisatawan yang datang, sehingga berimbas pada pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh sejumlah pelaku usaha lainnya yang ikut turun dalam aksi damai menolak keberadaan KJA.
Mereka menganggap proyek tersebut mengancam keseimbangan antara pelestarian lingkungan, kehidupan sosial masyarakat lokal, dan roda ekonomi daerah.
Aksi penolakan terhadap KJA dilakukan secara damai pada Kamis pagi (24/7/2025).
Ratusan pelaku usaha wisata bersama nelayan jaring arad melakukan long march dari sekitar Hotel Sunrise menuju Plaza Air Mancur, lokasi pemasangan KJA.
Mereka membentangkan spanduk berisi penolakan dan mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran segera turun tangan menanggapi keresahan ini.
Meski telah beberapa kali diadakan pertemuan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah—terakhir pada Jumat (18/7/2025) yang difasilitasi oleh DPRD Pangandaran—belum ada kesepakatan yang memuaskan semua pihak.
Kebuntuan ini semakin menambah kegelisahan para pelaku usaha yang berharap ada kejelasan dan perlindungan dari pemerintah.
“Harapan kami sederhana, evaluasi atau batalkan proyek ini demi menjaga ketertiban dan keamanan. Jangan sampai kondisi ini malah memicu konflik horizontal,” tambah Iwan.
Aksi penolakan KJA oleh pelaku usaha wisata juga didorong oleh kekhawatiran terhadap dampak ekologis jangka panjang.
Mereka menilai bahwa wilayah Pantai Timur yang selama ini menjadi salah satu destinasi unggulan, seharusnya dijaga kelestariannya dari aktivitas budidaya yang bisa memicu pencemaran laut.
Pihak pemerintah daerah hingga kini belum memberikan keputusan final terkait kelanjutan proyek KJA.
Masyarakat berharap suara mereka didengar dan menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang menyangkut ruang hidup dan ruang usaha masyarakat pesisir Pangandaran.
