Badan Pusat Statistik (BPS) bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, yang akan menyasar seluruh pelaku usaha di Indonesia—mulai dari perusahaan besar hingga pedagang mikro seperti penjual gorengan dan cilok di pinggir jalan.
Kepala BPS Kabupaten Ciamis, Ahmad Luqman, mengungkapkan bahwa sensus tersebut akan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua kegiatan ekonomi tanpa terkecuali.
“Semua pelaku usaha, tanpa pengecualian, akan menjadi bagian dari pendataan ini—mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro seperti tukang cilok atau gorengan sekalipun,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu.
Menurut Luqman, kegiatan sensus ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, dan pada tahun 2026 mendatang akan kembali digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia.
“Sensus akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2026, mencakup seluruh daerah dari tingkat kabupaten hingga desa,” jelasnya.
Pendataan untuk Pemetaan Ekonomi Nasional
Lebih lanjut, Luqman menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk mendata dan memetakan secara menyeluruh seluruh kegiatan ekonomi di Tanah Air.
Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
“Melalui sensus ini, kami ingin memperoleh gambaran lengkap tentang struktur dan kinerja ekonomi Indonesia. Termasuk di dalamnya data mengenai usaha besar, menengah, kecil, mikro, hingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa sensus ekonomi tidak hanya mencatat jumlah pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan persebaran sektor usaha, jenis kegiatan ekonomi, hingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan nasional.
Belum Tentukan Jumlah Petugas Sensus
Meski persiapan awal sudah dilakukan, Luqman mengaku pihaknya belum menentukan secara pasti jumlah sumber daya manusia (SDM) yang akan dilibatkan dalam kegiatan sensus tersebut.
“Kami belum mengkalkulasi secara rinci berapa jumlah petugas sensus yang akan diterjunkan di lapangan. Namun, seluruh tahapan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan cakupan wilayah,” katanya.
BPS, lanjutnya, telah mulai melakukan sosialisasi awal kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sebagai langkah persiapan pelaksanaan sensus.
Sosialisasi ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan nasional tersebut.
“Sensus Ekonomi adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran angka enam. Sejak dimulai pada tahun 1986, sensus ini telah dilaksanakan empat kali—yakni pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Sensus tahun 2026 akan menjadi pelaksanaan yang kelima,” jelasnya.
Dukungan dan Partisipasi Pelaku Usaha Diharapkan
Melalui kegiatan sensus ekonomi mendatang, BPS berharap seluruh pelaku usaha, baik individu maupun kelompok, dapat berpartisipasi aktif memberikan data yang akurat dan jujur.
Partisipasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan basis data ekonomi nasional yang valid dan bermanfaat bagi pembangunan.
“Dengan adanya sensus ini, pemerintah dapat mengetahui kondisi ekonomi terkini secara lebih detail, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran,” ujar Luqman.
Ia juga menekankan bahwa data yang diperoleh dari sensus tidak akan digunakan untuk tujuan lain di luar kepentingan statistik dan kebijakan publik.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Statistik,” tandasnya.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu kegiatan strategis nasional untuk mendukung penguatan sistem statistik Indonesia.
Dengan pemetaan yang akurat, hasil sensus diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang potensi, tantangan, dan dinamika ekonomi nasional, sekaligus menjadi pijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
