Pemerintah Kabupaten Ciamis mengambil langkah cepat demi menjamin keberlanjutan arah pembangunan daerah yang matang dan terintegrasi.
Langkah strategis ini diawali dengan penyusunan RPD Kabupaten Ciamis 2025-2026 sebagai kompas utama pembangunan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis sukses menggelar Forum Konsultasi Publik di Aula Adipati Angganaya Bappeda Kabupaten Ciamis pada Kamis, 28 Desember 2023.
Kegiatan krusial ini dilaksanakan guna membahas rancangan rencana pembangunan jangka menengah masa transisi.
Selain membahas agenda makro, momentum ini sekaligus dimeriahkan dengan agenda Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025.
Perpaduan dua agenda besar ini menegaskan komitmen Pemkab Ciamis dalam mempercepat akselerasi pembangunan.
Secara regulasi, rancangan RPD Kabupaten Ciamis 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah.
Aturan ini merupakan amanat langsung dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023.
Dokumen transisi tersebut memiliki peran yang sangat krusial bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024.
Tanpa adanya pedoman yang jelas, stabilitas pembangunan di daerah dikhawatirkan dapat terganggu selama masa transisi politik.
Ringkasan Berita
Urgensi dan Target Strategis RPD Kabupaten Ciamis 2025-2026
Forum Konsultasi Publik ini digelar dengan tujuan utama untuk menjaring masukan, saran, dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.
Keterbukaan informasi ini menjadi kunci utama dalam menyempurnakan draf dokumen yang telah dirancang sebelumnya.
- [Masukkan Internal Link Ke Artikel Terkait Reportasee di sini]
Melalui keterlibatan publik, arah kebijakan tata kelola pemerintahan diharapkan menjadi lebih inklusif dan akuntabel.
Di sisi lain, Kick Off Meeting RKPD 2025 berfungsi menginformasikan prioritas program prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran tersebut.
Penyusunan rencana pembangunan daerah untuk wilayah Ciamis ini diselenggarakan secara hybrid. Skema ini memadukan kehadiran fisik di lokasi acara dengan partisipasi virtual via aplikasi pertemuan daring.
Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra, jajaran unsur DPRD Kabupaten Ciamis, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
Turut hadir pula para kepala perangkat daerah, camat, organisasi wanita, hingga komite perencana.
Sementara itu, peserta yang hadir secara daring meliputi Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Ciamis.
Kelompok instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya juga tampak antusias menyimak jalannya forum.
Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra memberikan penegasan penting terkait arah baru tata kelola administrasi ini.
Ia menyatakan bahwa meskipun periode RPJMD berakhir tahun 2024, daerah tidak boleh mengalami kekosongan dokumen perencanaan.
Menurut Yana, rancangan pembangunan jangka menengah daerah dalam format RPD Kabupaten Ciamis 2025-2026 ini akan menjadi fondasi yuridis yang sah.
Pedoman ini mengikat secara hukum untuk menyusun RKPD Tahun 2025 yang lebih operasional.
Proses transisi ini berjalan sembari menunggu terpilihnya kepala daerah definitif pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Oleh karena itu, dokumen rancangan strategis ini harus dibuat se-fleksibel namun se-akurat mungkin.
Yana juga menekankan agar rancangan rencana kerja tata ruang dan wilayah Ciamis digarap secara cermat. Evaluasi kinerja dari tahun-tahun sebelumnya harus menjadi bahan pertimbangan utama agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Kita harus memperhatikan isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini, mulai dari pemulihan ekonomi hingga pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujar Yana tegas.
Guna memperkuat validitas data, panitia menghadirkan narasumber tepercaya dari Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Provinsi Jawa Barat secara daring.
Hadir pula secara langsung Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis untuk memaparkan materi teknis.
Langkah menghadirkan narasumber multi-sektoral ini sengaja diambil demi menciptakan sinkronisasi yang selaras.
Kebijakan pembangunan nasional, arah program Provinsi Jawa Barat, dan visi Kabupaten Ciamis harus berjalan seiring sejalan.
Antisipasi Isu Strategis Menuju Tahun 2025
Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, David Firda SH., M.M., secara gamblang memaparkan laporan komprehensif terkait peta jalan daerah.
Pemaparan tersebut mencakup analisis mendalam mengenai permasalahan aktual dan solusi taktis penanganannya.
David menguraikan target makro mengenai isu strategis, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.
Seluruh poin penting tersebut telah termaktub secara rinci dalam naskah akademik RPD Kabupaten Ciamis 2025-2026.
Ia juga optimistis bahwa sinergi lintas sektor akan membuat target pembangunan lebih mudah tercapai.
Dokumen ini dipastikan menjadi acuan tunggal bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program kerja turunan.
Pada akhir sesi, David kembali mengingatkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat adalah modal sosial terbesar daerah.
Masukan dari para pemangku kepentingan akan menyaring program mana yang benar-benar mendesak untuk masyarakat Tatar Galuh.
Melalui forum ini, seluruh agenda perencanaan pembangunan tahun 2025 telah tersampaikan dengan transparan kepada seluruh stakeholder.
Pemerintah berharap implementasi nyata dari dokumen RPD Kabupaten Ciamis 2025-2026 ini mampu membawa kemajuan signifikan bagi kesejahteraan warga Ciamis.
