
Peta politik menjelang Pilgub Jabar 2024 kian menarik perhatian publik setelah munculnya perbedaan pandangan di internal partai berlambang pohon beringin.
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), yang belakangan ini santer dikabarkan bakal diboyong ke Pilkada DKI Jakarta, ternyata mendapatkan respons berbeda dari kader senior di daerah.
Secara blak-blakan, internal partai justru lebih menginginkan pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut untuk tetap fokus mempertahankan kursi kepemimpinannya di Tanah Pasundan.
Pernyataan mengejutkan ini mencuat di tengah momentum konsolidasi daerah di Priangan Timur.
Langkah politik ini dinilai menjadi sinyal bahwa dinamika di dalam tubuh partai masih sangat cair dan penuh dengan pertimbangan strategis yang matang.
Ringkasan Berita
Alasan Strategis Ridwan Kamil Harus Tetap di Jawa Barat
Keinginan agar Ridwan Kamil kembali bertarung dalam bursa Pilgub Jabar 2024 disampaikan langsung oleh politisi senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa.
Saat ditemui awak media usai menghadiri Deklarasi Pasangan Herdiat-Yana untuk Pilkada Ciamis di Gedung Islamic Center Ciamis, Agun memberikan pandangan personalnya yang cukup kontras dengan wacana yang berkembang di tingkat pusat.
Secara tegas, ia menyatakan bahwa secara pribadi dirinya jauh lebih menghendaki RK untuk kembali memimpin Jawa Barat dua periode.
Menurutnya, potensi kemenangan partai akan jauh lebih terukur dan aman jika inkumben tetap melanjutkan program-program yang belum tuntas di periode sebelumnya.
“Kalau ditanya tentang sikap pribadi saya, tentu saya menghendaki beliau (Ridwan Kamil) untuk kembali mencalonkan diri di Pilgub Jabar 2024 ini,” ujar Agun dengan nada optimis.
Agun menambahkan bahwa aspirasi ini bukan tanpa dasar yang kuat.
Menurutnya, kepemimpinan RK di Jawa Barat selama lima tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan dan memiliki kedekatan emosional yang mendalam dengan masyarakat Sunda.
Oleh karena itu, memindahkan RK ke Jakarta dianggap sebagai langkah yang penuh risiko politik yang tidak perlu.
Menanti Keputusan Final DPP Partai Golkar
Meskipun menyuarakan sikap pribadinya dengan sangat lantang, Agun menyadari bahwa konstelasi politik tidak hanya ditentukan oleh opini individu kader.
Ia menegaskan bahwa wacana pemindahan RK ke Pilgub DKI merupakan hak prerogatif yang saat ini sedang digodok di tingkat pusat.
Kendati demikian, suara dari akar rumput daerah dinilai tetap menjadi bahan pertimbangan penting bagi para petinggi partai di Jakarta.
Sebagai politisi yang taat pada asas organisasi, ia menyebutkan bahwa proses pencalonan kepala daerah dalam Pilgub Jabar 2024 memiliki mekanisme baku yang wajib dihormati oleh seluruh kader.
Oleh karena itu, segala keputusan akhir mengenai ke mana tiket rekomendasi akan berlabuh sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Kita semua tahu ada mekanisme internal yang sangat ketat. Proses penyaringan, survei elektabilitas, hingga komunikasi lintas koalisi terus berjalan. Jadi, biarkan DPP Partai Golkar yang nanti memberikan keputusan finalnya,” imbuh Agun secara diplomatis.
Membaca Rivalitas dan Kepentingan Jakarta vs Jawa Barat
Dinamika perebutan figur Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta atau tetap bertahan di Pilgub Jabar 2024 memang memicu perdebatan hangat di kalangan pengamat politik.
Di satu sisi, Jakarta menawarkan panggung politik nasional yang sangat strategis sebagai batu loncatan menuju pemilu mendatang.
Di sisi lain, Jawa Barat merupakan basis massa terbesar di Indonesia yang menjadi lumbung suara krusial bagi partai mana pun.
Saat ini, tensi politik di ibu kota juga tidak kalah sengit. Kelompok relawan pendukung RK bahkan sudah mulai bergerak masif membentuk struktur pemenangan di berbagai wilayah Jakarta.
Pergerakan relawan yang progresif ini memicu spekulasi bahwa restu dari pusat sebenarnya sudah condong ke arah Jakarta.
Namun, mengabaikan peta kekuatan di Pilgub Jabar 2024 juga bisa menjadi blunder besar bagi Golkar.
Jika RK benar-benar hijrah ke Jakarta, Golkar harus bekerja ekstra keras untuk mencari figur pengganti yang memiliki popularitas setara demi mengamankan kemenangan di Jawa Barat.
Faktor inilah yang diduga membuat sejumlah tokoh senior di daerah mendesak agar RK tidak dilepas dari radar Pilkada Jawa Barat.
Bagaimanakah keputusan akhir yang akan diambil oleh DPP Partai Golkar?
Apakah mereka akan mendengarkan aspirasi daerah untuk mengamankan Pilgub Jabar 2024, atau justru nekat menerjunkan sang arsitek ke belantara politik Jakarta yang penuh ketidakpastian?
Perkembangan ini dipastikan akan terus bergulir dinamis dalam beberapa pekan ke depan.





