Dalam momentum Hari Tani Nasional 2025, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciamis menyerukan pentingnya reposisi petani sebagai aktor utama pembangunan.
Melalui forum diskusi bertajuk “Petani di Persimpangan: Antara Program Prioritas Pemerintah dan Realitas Kesejahteraan,” organisasi mahasiswa ini merumuskan lima rekomendasi konkret yang ditujukan kepada pemerintah daerah agar nasib petani tidak semakin terpinggirkan.
Diskusi yang digelar pada Jumat, 26 September 2025, menghadirkan perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, praktisi pertanian, akademisi, hingga mahasiswa.
Forum ini berlangsung hangat sekaligus kritis, dengan satu benang merah yang mengemuka: program besar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) belum menunjukkan kejelasan mekanisme yang berpihak kepada petani kecil.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Dadan Hardianto, mengakui bahwa pertanian masih menjadi penopang utama pangan daerah.
Namun, masalah klasik—mulai dari kelangkaan pupuk, biaya produksi tinggi, hingga lemahnya posisi tawar petani di pasar—belum teratasi.
Sementara itu, dari sisi kelembagaan ekonomi, Dinas Koperasi dan UKM menegaskan bahwa koperasi desa hanya akan berfungsi bila dijalankan secara transparan dan memiliki manajemen yang sehat. Jika tidak, risiko munculnya “koperasi semu” tetap menghantui.
Praktisi pertanian yang hadir dalam forum juga menyuarakan keresahan serupa.
Menurutnya, harga hasil panen kerap ditekan oleh tengkulak, sementara program pemerintah sering kali tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan.
“Yang kami butuhkan sederhana: kepastian bahwa hasil panen dibeli dengan harga layak,” ujarnya.
Ketua PC PMII Ciamis, Muhamad Rifa’i, menegaskan bahwa petani tidak boleh hanya dijadikan objek proyek politik atau administratif.
Menurutnya, pemerintah wajib menghadirkan kebijakan yang menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan.
“Negara harus memastikan adanya mekanisme konkret, mulai dari jaminan pembelian hasil tani lokal untuk program MBG, koperasi yang benar-benar berjalan untuk petani, hingga skema pembiayaan yang tidak menjerat,” tegasnya.
Dari hasil FGD tersebut, PMII Ciamis merumuskan lima rekomendasi utama bagi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Ciamis:
- Regulasi daerah untuk MBG berbasis petani kecil
Pemerintah diminta menyusun aturan yang mewajibkan petani lokal menjadi pemasok utama dalam program Makan Bergizi Gratis. - Penguatan kelembagaan koperasi
Koperasi desa harus berfungsi sebagai instrumen ekonomi rakyat yang nyata, bukan sekadar lembaga administratif. Pengawasan ketat diperlukan agar tidak hanya berhenti di atas kertas. - Penetapan harga dasar hasil pertanian
Kebijakan harga dasar dianggap penting untuk melindungi petani dari permainan tengkulak dan fluktuasi pasar yang merugikan. - Transparansi anggaran dan pengawasan program
Pelaksanaan MBG dan Kopdes Merah Putih harus dijalankan secara terbuka, dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan publik agar tidak menjadi proyek elitis. - Meneguhkan petani sebagai pilar pembangunan daerah
PMII menegaskan bahwa keberadaan petani harus dipandang sebagai fondasi pembangunan, bukan sekadar angka dalam laporan kinerja pemerintah.
Enam dekade setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, PMII menilai petani masih menghadapi marginalisasi struktural.
Momentum Hari Tani Nasional 2025 di Ciamis pun dijadikan pengingat bahwa janji reforma agraria dan kesejahteraan petani belum tuntas.
PMII Ciamis menutup forum dengan komitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah.
Bagi mereka, petani tidak boleh hanya menjadi simbol, melainkan harus benar-benar ditempatkan sebagai pusat pembangunan ekonomi daerah.
