Ciamis tengah menyiapkan langkah besar dalam bidang ketahanan pangan. Pada tahun 2026 mendatang, daerah ini akan resmi dideklarasikan sebagai Kabupaten Pertanian Organik sekaligus Kabupaten Swasembada Pangan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, MM, dalam acara pengukuhan pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Kabupaten Ciamis periode 2025–2030 di Aula Gedung PKK Ciamis, Jumat (26/9/2025) siang.
Menurut Bupati Herdiat, kondisi lahan pertanian di Ciamis, khususnya sawah, selama puluhan tahun telah terpapar pupuk kimia dan pestisida.
Akibatnya, tingkat kesuburan tanah menurun drastis dan hasil panen padi pun menyisakan residu bahan kimia. Situasi ini dianggap mengkhawatirkan karena berpotensi mengancam kesehatan masyarakat serta generasi penerus.
“Mulai 2026, Ciamis akan kita deklarasikan sebagai kabupaten organik, sekaligus mewujudkan swasembada pangan,” tegas Bupati Herdiat dalam sambutannya.
Kesadaran untuk kembali ke sistem pertanian alami sebenarnya telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Sejumlah komunitas dan lembaga lokal, seperti Gaccors dan PPOC, mulai mempelopori gerakan pertanian organik dengan tujuan menyuburkan kembali tanah sawah yang telah tercemar pupuk kimia.
Pemkab Ciamis pun mendukung penuh inisiatif ini. Salah satu target konkret adalah menghadirkan demplot pertanian organik di setiap desa dan kelurahan mulai tahun 2025 hingga 2026.
Minimal satu hektare lahan sawah bengkok (kalungguhan) di tiap wilayah akan dijadikan lahan percontohan padi organik.
“Pemerintah daerah akan menyiapkan benih dan pupuk organik untuk mendukung program ini,” ujar Herdiat.
Saat ini, Ciamis memiliki 258 desa dan 7 kelurahan, sehingga pada tahun 2026 diperkirakan ada sedikitnya 265 hektare sawah organik yang dikelola dengan dukungan penuh dari pemerintah.
Bupati Herdiat menegaskan, upaya menuju kabupaten organik bukan sekadar program pembangunan pertanian, melainkan bagian dari investasi besar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Ciamis di masa depan.
Ia juga mengajak para pensiunan yang tergabung dalam PPI untuk ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, masa pensiun bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal baru untuk berkontribusi lebih luas tanpa sekat birokrasi.
“Walaupun sudah memasuki masa pensiun, semangat harus tetap ada. Hidup harus bermanfaat, terutama bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ungkap Herdiat penuh makna.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PPI Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Dra. Hj. Erliana Hasan, menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu dari tujuh program unggulan PPI.
Ia menyebutkan, PPI Jawa Barat kini tengah mengembangkan program peternakan lele organik yang berbasis keluarga dan lingkungan.
“Pensiunan harus tetap sehat, aktif, produktif, dan sejahtera. Dengan begitu, PPI bisa memberi manfaat bukan hanya bagi anggotanya, tetapi juga masyarakat luas,” jelas Prof. Erliana, yang pernah menjabat sebagai Direktur STPDN dan Wakil Gubernur Lemhanas.
Sementara itu, Ketua PPI Kabupaten Ciamis periode 2025–2030, Dr. H. Tatang, M.Pd, menyampaikan bahwa PPI menjadi wadah silaturahmi lintas profesi pensiunan.
Anggotanya meliputi pensiunan dari unsur legislatif, yudikatif, eksekutif, TNI, Polri, ASN, BUMN, BUMD, hingga perangkat desa.
“Masa pensiun bukan akhir dari pengabdian, tetapi justru awal dari kesempatan baru untuk terus berkarya dan memberi manfaat,” ujar Tatang, yang juga mantan Sekda Ciamis.
Deklarasi Ciamis sebagai Kabupaten Pertanian Organik dan Kabupaten Swasembada Pangan pada 2026 mendatang diharapkan menjadi tonggak penting menuju masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.
Dengan dukungan pemerintah daerah, komunitas lokal, serta para pensiunan yang tetap aktif berkontribusi, visi ini diyakini dapat terwujud.
