Kejati Jatim Periksa Wali Kota Surabaya Terkait Korupsi

0
77
Kejati Jatim Periksa Wali Kota Surabaya Terkait Korupsi
Foto : Kajati Jatim, Sunarta (IDNTimes)

JATIM,- Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/ Kejati Jatim lakukan pemanggilan terhadap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terkait dugaan korupsi, Kamis (20/06/2019).

Dilansir dari Antara, Kamis (20/06/2019), pemeriksaan yang dilakukan Kejati Jatim dikuatkan dengan kasus megakorupsi mengenai pengalihan aset milik Pemerintah Kota Surabaya atas nama Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya.

Kepala Kejati Jatim, Sunarta mengatakan, Wali Kota Surabaya itu akan langsung memenuhi panggilan setelah merampungkan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Terkait masalah panggilan tersebut, sebelumnya sudah ditegaskan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, Rabu (19/06/2019).

Didik menerangkan, panggilan terkait dugaan korupsi itu langsung dirampungkan Ibu Risma setelah kelar urusannya dengan Presiden Jokowi Kamis, pukul 13.00 WIB.

Sejak tadi pagi sekitar pukul 09.10 WIB, dugaan kasus megakorupsi YKP itu diperiksa oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Surabaya, Armuji.

Titik Terang

Sejumlah wartawan telah mendatangi ketibaan Armuji di halaman Kejati Jatim Surabaya. Mereka menanyakan apakah masalah itu betul-betul terjadi atau hanya desas-desus semata.

“Tenang, engko’ wae nek kasuse mari, bar tak kandani (nanti saja kalau kasusnya selesai, baru saya bilang),” jawab Armuji.

Seusai meninggalkan para wartawan, Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut memasuki ruang pemeriksaan untuk menggelar persidangan kasus megakorupsi YKP.

Pada berita sebelumnya, penyidik Kejati Jatim sudah menggelar penggeledahan yang berpusat di PT YEKAPE dan Kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya. Beberapa dokumen penting yang ada sudah tersita.

Melawan Hukum

Faktanya, Kejati sudah melakukan pemblokiran 7 nomor rekening bank yang ada sangkut pautnya dengan YPK dan juga mencekal 5 anggota YKP yang pada saat itu akan melancong ke Luar Negeri.

Kasus megakorupsi YKP beberapa tempo lalu sudah sering muncul di persidangan. Terbukti, pada tahun 2012 silam, hak angket sudah pernah dilakukan DPRD Kabupaten Surabaya dengan melakukan panggilan pada pihak yang terkait.

Penyidik Kejati Jatim menemukan pelanggaran hukum atas YKP dengan kerugian negara kurang lebih Rp 60 Triliun. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here