Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap sejumlah produk Indonesia dinilai tidak terlepas dari dinamika geopolitik dan kepentingan ekonomi domestik AS.
Kebijakan ini, yang efektif mulai Agustus 2025, menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi yang menyoroti dampak seriusnya terhadap perekonomian daerah di Indonesia.
Dendy Syaiful Akbar, S.E., M.Si., Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh sekaligus Akademisi Bidang Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa kebijakan AS ini dilatarbelakangi oleh anggapan ketidakseimbangan perdagangan serta kekhawatiran terhadap praktik yang dianggap merugikan industri dalam negeri AS.
“Selain itu, ada motif perlindungan tenaga kerja AS dan tekanan terhadap negara berkembang untuk membuka akses pasar lebih luas,” ujar Dendy, yang juga Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA) Universitas Jenderal Soedirman.
Meskipun pemerintah Indonesia telah mengupayakan diplomasi ekonomi, termasuk rencana Presiden Prabowo Subianto untuk bernegosiasi langsung, kebijakan tarif tinggi ini tetap diberlakukan.
Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas ekspor produk unggulan Indonesia, yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kenaikan tarif impor sebesar 32% dinilai akan memberikan efek domino yang meluas. Produk-produk lokal yang selama ini menjadi bagian dari rantai ekspor nasional terancam kehilangan daya saing.
“Pelaku usaha di daerah berpotensi menghadapi penurunan permintaan, pengurangan produksi, bahkan risiko penghentian operasional,” papar Dendy.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor riil, melainkan juga merambat ke sektor ketenagakerjaan, keuangan daerah, hingga kestabilan sosial ekonomi masyarakat.
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar bersumber dari aktivitas industri dan ekspor, diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan.
“Ketika basis penerimaan daerah melemah, ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik akan semakin sempit. Dalam jangka menengah, hal ini dapat memicu ketidakseimbangan struktur anggaran dan menghambat efisiensi belanja daerah,” jelas Dendy.
Menghadapi situasi ini, Dendy menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif dari pemerintah daerah.
“Tidak ada ruang untuk bersikap pasif. Pemerintah daerah harus segera mengoptimalkan dana transfer pusat, melakukan refocusing anggaran secara akuntabel, serta mempercepat digitalisasi ekonomi lokal,” tegasnya.
Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan publik harus dijaga untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor.
“Prinsip akuntabilitas dan responsivitas menjadi kunci dalam tata kelola fiskal di tengah ketidakpastian ini,” imbuhnya.
Strategi jangka panjang yang dinilai penting adalah diversifikasi ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor alternatif yang tidak bergantung pada ekspor ke AS.
“Peningkatan kapasitas UMKM, penyederhanaan perizinan, dan penguatan infrastruktur digital harus menjadi prioritas,” ujar Dendy.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memitigasi dampak kebijakan internasional ini.
“Kolaborasi ini penting agar transformasi ekonomi berjalan menyeluruh dan selaras dengan kebutuhan lokal,” tambahnya.
Kebijakan tarif AS ini bukan sekadar isu perdagangan, melainkan alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan transformasi ekonomi yang lebih mandiri dan adaptif.
“Ini momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal dan menerapkan tata kelola yang responsif,” pungkas Dendy.
Dengan kajian mendalam dari aspek fiskal, sosial, dan ekonomi, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
