Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya peran aktif dan kecakapan para kepala daerah dalam mendukung kelancaran investasi di tingkat daerah.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kota Bandung, Selasa (5/8/2025).
Menurut Dedi, proses investasi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dari pusat, tetapi sangat ditentukan oleh kemampuan kepala daerah.
Baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota, dalam menjalin koordinasi lintas wilayah dan memastikan jalur birokrasi berjalan secara efektif dan efisien.
“Kemudahan berinvestasi itu sangat tergantung pada kecerdasan kepala daerah. Bagaimana seorang Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bisa berkoordinasi agar prosesnya tidak terhambat,” ujar Dedi yang kerap disapa KDM.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki peran sebagai pengorkestra antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi teknis di kabupaten/kota.
Oleh karena itu, kepala daerah dituntut mampu menyelaraskan kebijakan dan menjembatani kepentingan antar sektor demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana kepemimpinan strategis di Jawa Barat berhasil mendorong tingginya capaian investasi.
Data hingga semester pertama tahun 2025 mencatat bahwa realisasi investasi di Jawa Barat telah mencapai angka Rp72,5 triliun—tertinggi secara nasional.
“Jabar saat ini rangking investasinya tertinggi se-Indonesia, Rp72,5 triliun sudah masuk hingga hari ini. Kita harapkan terus meningkat,” ungkap KDM.
Dedi menyebut, keberhasilan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kebijakan terarah dan pendekatan kolaboratif yang diterapkan oleh seluruh jajaran pemerintahan di Jawa Barat.
Salah satu kebijakan penting yang disebut Gubernur Dedi adalah pemberantasan praktik premanisme di kawasan industri.
Menurutnya, menurunnya angka premanisme merupakan indikator bahwa iklim keamanan di daerah industri sudah membaik, sehingga meningkatkan kepercayaan investor.
“Penurunan angka premanisme di sektor industri adalah hasil dari strategi kebijakan yang konsisten. Hari ini kita bisa lihat, kawasan industri di Jabar lebih aman dan ramah bagi pelaku usaha,” jelasnya.
Selain keamanan, reformasi birokrasi dan sinkronisasi perizinan juga menjadi fokus penting.
Hal ini hanya bisa tercapai jika kepala daerah menunjukkan kecerdasan dalam membaca situasi, serta responsif dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika investasi global dan nasional.
KDM juga menggarisbawahi pentingnya distribusi pembangunan industri yang merata.
Ia menyebut bahwa industri padat karya kini mulai bergeser ke wilayah seperti Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, sementara industri padat modal mulai tumbuh signifikan di Subang.
“Hari ini terjadi perkembangan yang cukup positif. Industri padat karya mulai menyebar ke daerah timur Jabar, sementara Subang mulai menunjukkan pertumbuhan industri padat modal yang menggembirakan,” paparnya.
Menurutnya, ini merupakan hasil dari kecakapan para kepala daerah dalam memahami keunggulan wilayah masing-masing serta mampu menyesuaikan infrastruktur dan regulasi sesuai kebutuhan industri.
Dalam konteks Rakerkonas Apindo, Dedi menilai bahwa forum ini merupakan sarana strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif.
“Forum seperti ini sangat penting untuk menyamakan frekuensi antara dunia usaha dan pemerintah. Kita harus membangun ekosistem yang bersih, ramah investasi, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dengan kepemimpinan yang cerdas dan kolaboratif dari seluruh kepala daerah, ia yakin Jawa Barat akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan kawasan industri, dan kemudahan investasi.
