Nama Halim Kalla, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kini menjadi sorotan publik setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi reputasi sang pengusaha yang selama ini dikenal sebagai pelopor inovasi di sektor energi dan otomotif.
Penetapan status tersangka diumumkan oleh Korps Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri pada 6 Oktober 2025, setelah serangkaian proses penyelidikan panjang yang dilakukan sejak proyek ini mulai bermasalah pada akhir dekade 2000-an.
Proyek PLTU yang Mangkrak dan Dugaan Pengaturan Tender
Proyek PLTU 1 Kalimantan Barat dengan kapasitas 2 × 50 MW di Kabupaten Mempawah awalnya digadang-gadang sebagai solusi defisit listrik di wilayah barat Kalimantan.
Namun, sejak awal pelaksanaan pada 2008, proyek ini justru terjerat berbagai masalah. Menurut penyidik, terdapat indikasi kuat adanya permufakatan jahat dalam proses tender.
Konsorsium PT Bumi Rama Nusantara (BRN) yang dipimpin Halim Kalla diduga telah diatur sebagai pemenang lelang meskipun tidak memenuhi syarat teknis dan administratif.
Setelah memenangkan kontrak, pekerjaan utama proyek justru dialihkan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kemampuan teknis memadai, di antaranya PT Praba Indopersada.
Praktik pengalihan ini dianggap menjadi akar ketidakefisienan proyek.
Selama proses pelaksanaan, terjadi sepuluh kali adendum kontrak antara 2008 hingga 2018, yang menyebabkan keterlambatan signifikan dan pembengkakan biaya di luar kewajaran.
Kerugian Negara Mencapai Rp 1,3 Triliun
Hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut proyek PLTU ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar USD 62,41 juta dan Rp 323,19 miliar.
Jika dikonversi ke rupiah secara keseluruhan, jumlahnya mencapai sekitar Rp 1,3 triliun.
Yang lebih ironis, berdasarkan temuan audit, proyek tersebut belum pernah beroperasi penuh dan bahkan dinyatakan sebagai “total loss”, alias gagal total secara teknis maupun finansial.
Penyidik kini tengah menelusuri aliran dana untuk memastikan apakah terdapat praktik pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh para pihak terkait.
Belum Ditahan, Tapi Dicegah ke Luar Negeri
Kepolisian menegaskan bahwa penetapan tersangka ini didasarkan pada bukti kuat hasil audit dan investigasi.
Namun, hingga kini, Halim Kalla belum ditahan. Polri menyebut masih menunggu kelengkapan berkas dan pemeriksaan lanjutan.
“Penyidik masih melengkapi alat bukti dan berkoordinasi dengan kejaksaan. Untuk sementara, kami berlakukan pencegahan bepergian ke luar negeri,” ujar salah satu pejabat Bareskrim Tipidkor dalam konferensi pers, Minggu (6/10).
Selain Halim, tiga pihak lain juga ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Utama PLN periode 2008–2019, Fahmi Mochtar, serta dua pihak swasta lain berinisial RR dan HYL.
Profil Halim Kalla; Pebisnis Multisektor dan Penggagas Inovasi
Terlepas dari kasus yang membelitnya, Halim Kalla dikenal luas sebagai figur bisnis visioner dari keluarga besar Kalla yang telah membangun imperium usaha di berbagai sektor — mulai dari energi, otomotif, konstruksi, hingga media.
Ia merupakan Presiden Direktur PT Bumi Rama Nusantara dan pendiri Haka Group, yang memiliki lini bisnis energi, telekomunikasi, hingga otomotif.
Salah satu kiprahnya yang pernah menuai apresiasi publik adalah peluncuran bioskop digital pertama di Indonesia melalui Madama Radio dan Cinema, serta proyek mobil listrik nasional melalui Haka Motors.
Dalam organisasi bisnis, Halim juga aktif sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Industri Hijau, yang kerap menyuarakan transisi energi bersih dan penguatan ekonomi hijau sebagai masa depan industri nasional.
Bahkan dalam berbagai forum, ia mengemukakan potensi energi terbarukan Indonesia mencapai lebih dari 400 gigawatt, jika mampu dimanfaatkan secara optimal melalui investasi dan kebijakan yang berpihak pada inovasi.
Antara Ambisi Hijau dan Realitas Kelam Proyek PLTU
Ironisnya, di tengah reputasi sebagai pebisnis yang mendorong energi bersih, Halim justru terjerat kasus dari proyek berbasis batu bara — energi fosil yang kini mulai ditinggalkan dunia.
Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik dan pengamat industri:
bagaimana mungkin figur yang vokal dalam advokasi energi hijau justru terlibat dalam proyek yang diduga sarat penyimpangan dan berbasis energi kotor?
Kasus ini menjadi ujian bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat kini menunggu sejauh mana aparat akan konsisten dan transparan dalam memproses kasus yang melibatkan tokoh berpengaruh.
Bagi dunia usaha, kasus ini memberi sinyal penting tentang pentingnya tata kelola proyek strategis dan akuntabilitas korporasi, terutama pada proyek-proyek yang melibatkan dana publik atau BUMN.
Jika tidak ditangani dengan tuntas, kasus ini dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan investor dan memperburuk persepsi terhadap iklim bisnis di Indonesia.
Kini, masa depan Halim Kalla dan proyek-proyek bisnisnya berada di persimpangan. Di satu sisi, ia masih dikenal sebagai visioner industri hijau; di sisi lain, ia harus menghadapi proses hukum panjang yang bisa menjadi titik balik bagi reputasi dan kariernya.
Masyarakat menunggu, apakah kasus ini akan membuka babak baru penegakan hukum yang tegas terhadap elite bisnis, atau sekadar menjadi episode lain dari drama panjang proyek mangkrak di negeri ini.
