Anggota Komisi XI DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X, Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi representasi DPR RI secara bersih dengan mengawal ketat penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) di Kabupaten Ciamis agar tidak dipotong satu sen pun.
Langkah ini diambil sebagai bentuk keteladanan partai politik dalam memerangi korupsi sekaligus memastikan bantuan ketahanan pangan bernilai ratusan juta rupiah per kelompok tani terserap secara utuh.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Agun usai menggelar kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dihadiri oleh ratusan warga di Gedung Graha Ayoe, Kabupaten Ciamis.
Agun menjelaskan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan implementasi nyata dari amanat konstitusi.
Menurutnya, seluruh jajaran legislatif harus mampu menunjukkan integritas tinggi saat membawa program pusat ke daerah.
Ringkasan Berita
Menjaring Aspirasi Rakyat Lewat Fungsi Representasi DPR RI
Dalam kesempatan tersebut, Agun menjabarkan secara rinci mengenai esensi dari tugas legislatif di lapangan. Menurutnya, pilar utama dari kehadiran seorang anggota dewan adalah mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan serta kebutuhan mendasar masyarakat bawah.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki kewajiban mutlak dalam menjalankan fungsi representasi DPR RI. Tahap awal dari fungsi representasi itu yang paling pertama dan utama adalah menyerap aspirasi,” ujar Agun di hadapan para peserta program sosial.
Ia menambahkan, serapan aspirasi ini tidak boleh dilakukan secara satu arah. Masyarakat harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk berdialog, menyampaikan kritik, serta mengajukan pertanyaan terkait kebijakan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak.
“Kita harus mendengar keluhan, harapan, dan keinginan mereka. Seperti memberikan kesempatan mereka bertanya dan lain sebagainya,” tuturnya secara terbuka.
Dari Serapan Aspirasi Menjadi Kebijakan Nyata Pemerintah
Lebih lanjut, politisi senior ini memaparkan alur kerja legislasi, di mana setiap pertanyaan dan keluhan warga akan ditampung untuk kemudian dibawa ke tingkat pusat.
Aspirasi-aspirasi sektoral tersebut nantinya digodok bersama pemerintah untuk dikonversi menjadi regulasi atau program bantuan konkret.
Setelah kebijakan tersebut disahkan, tugas berikutnya dalam fungsi representasi DPR RI adalah melakukan pengawasan ketat pada fase eksekusi di lapangan.
Hal ini dilakukan agar anggaran negara yang dikucurkan tidak mengalami kebocoran di tingkat birokrasi daerah.
“Nah, hari ini kebijakan sudah jadi dalam bentuk program bantuan sosial. Kita lihat langsung di lapangan, dan saya sampaikan dengan sangat tegas bahwa tidak boleh ada uang yang berkurang satu sen pun,” ucapnya dengan nada retoris.
Mengawal Dana Ketahanan Pangan Ciamis Hingga Rp700 Juta
Selain mengawal program PSBI, Agun juga menjadwalkan agenda pertemuan strategis dengan kelompok tani (poktan) lokal serta jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.
Langkah ini diambil demi memperkuat sektor agraris dan menjaga kedaulatan pangan di wilayah Priangan Timur.
Melalui jaringan kerja di parlemen, ia berhasil mendorong pengalokasian anggaran stimulan yang cukup besar untuk para petani di Ciamis.
Dana stimulan ini diharapkan mampu memodernisasi infrastruktur pertanian setempat.
“Alhamdulillah, saya masih bisa memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Ciamis. Jadi, ada beberapa kelompok tani di sini yang menerima bantuan bervariasi, mulai dari Rp300 juta, Rp500 juta, bahkan sampai ada yang menembus Rp700 juta,” katanya mendetail.
Ia mengingatkan agar dana besar tersebut dialokasikan sepenuhnya pada sektor produktif yang menunjang produktivitas lahan, seperti perbaikan sistem irigasi, pengadaan benih unggul, maupun alat mesin pertanian (alsintan).
Ia juga mewanti-wanti pihak dinas terkait agar tidak mencoba mengambil keuntungan sepihak.
“Saya minta uang itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan ketahanan pangan seperti irigasi dan lainnya. Jangan sampai ada potongan, baik dari pihak Dinas Pertanian maupun dari pihak manapun,” tambahnya secara lugas.
Teladan Parpol dalam Memerangi Praktik Korupsi daerah
Di akhir sesinya, Agun menekankan bahwa pengawalan anggaran tanpa potongan ini merupakan pembuktian bahwa parpol yang menjalankan fungsi representasi DPR RI harus menjadi garda terdepan dalam memberikan teladan anti-korupsi kepada publik.
Ia menjamin bahwa seluruh proses pengurusan bantuan dari pusat hingga turun ke tingkat kelompok tani di Kabupaten Ciamis ini bersih dari praktik transaksional maupun biaya komisi.
“Saya mengurus itu semua tidak ada uang satu sen pun yang saya ambil. Jadi ketika nanti kelompok tani menerima uang sebesar Rp300 juta atau lebih, jangan sampai ada yang kurang satu sen pun. Kalau ada oknum yang meminta potongan, segera catat namanya dan lapor langsung kepada saya,” pungkas Agun menutup pembicaraan.
