Dinamika iklim global mendesak banyak negara mengambil langkah radikal dalam pembangunan. Dalam konteks ini, transformasi ekonomi hijau Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan darurat.
Isu ini menjadi sorotan utama dalam agenda Forum Ekonomi Hijau (FEH) yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad).
Acara yang berlangsung pada 17 Juni 2026 di Kantor Pusat PLN Jakarta ini mengumpulkan banyak pemikir dan pembuat kebijakan.
Mereka sepakat bahwa model pembangunan konvensional yang eksploitatif harus segera ditinggalkan. Oleh karena itu, transisi energi dan pembangunan rendah karbon menjadi sangat krusial bagi negara.
Ketua Umum IKA Unpad, Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., mengingatkan bahwa waktu yang tersisa semakin sempit. Dunia bergerak sangat cepat menuju tatanan industri yang berkelanjutan.
Daya saing dan masa depan bangsa akan sangat bergantung pada seberapa presisi transformasi ekonomi hijau Indonesia diimplementasikan secara komprehensif.
Ringkasan Berita
Urgensi Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia di Tengah Krisis
Ferry, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Koperasi RI, menekankan bahwa kelambanan adaptasi akan mematikan daya saing nasional.
“Dunia melaju sangat cepat menuju energi terbarukan. Kita tidak boleh sekadar menjadi penonton pasif di negeri sendiri,” tegasnya di hadapan para peserta forum.
Forum strategis ini sejatinya dirancang untuk mempercepat lahirnya sinergi antar pemangku kepentingan.
Kolaborasi pentahelix sangat esensial guna memastikan transformasi ekonomi hijau Indonesia berjalan selaras dengan peta jalan pembangunan nasional berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar ruang diskusi seremonial, tetapi momentum nyata untuk membangun akselerasi. Kita butuh aksi konkret antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, serta masyarakat sipil,” tambah Ferry.
Lebih lanjut, IKA Unpad berharap ajang strategis ini mampu merumuskan gagasan dan rekomendasi yang aplikatif. Transisi menuju sistem pembangunan rendah emisi, tangguh, dan inklusif adalah tujuan utama yang harus diwujudkan.
Modal Strategis dan Potensi Kekayaan Alam Nasional
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH RI, Moh Jumhur Hidayat, turut memberikan pandangan kritisnya. Ia mengungkap bahwa perubahan paradigma perancangan pembangunan sudah mutlak tak bisa ditawar lagi.
“Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang sungguh luar biasa. Kekayaan hutan, laut, keanekaragaman hayati, serta energi alternatif adalah modal strategis untuk membangun kesejahteraan,” papar Jumhur dalam sambutannya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional wajib berjalan seirama dengan konservasi ekosistem. Di titik inilah, transformasi ekonomi hijau Indonesia memegang peranan krusial sebagai fondasi kokoh untuk menjamin kelestarian sekaligus kemakmuran rakyat.
Kebijakan keberlanjutan ini tentu menuntut kerangka implementasi yang konkret dan aturan yang terintegrasi. Tujuannya agar arah pembangunan mampu mencetak pertumbuhan inklusif, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta konsisten menjaga alam.
“Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan saat ini. Dengan langkah yang cepat, transformasi ekonomi hijau Indonesia akan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas dan mendongkrak kesejahteraan merata,” tegas Jumhur.
Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci Keberhasilan
Dewan Pakar BA Center, Prof. Dr. Ir. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., juga menyampaikan persetujuannya. Alumni FMIPA Unpad ini menilai model ekonomi lama yang bertumpu pada eksploitasi masif kini memperlihatkan berbagai batasan fatalnya.
“Kelemahan model konvensional tersebut makin terlihat nyata. Sebab itu, kita wajib menjadikan transformasi ekonomi hijau Indonesia sebagai arus utama dalam setiap rancangan kebijakan strategis nasional,” jelas Prof. Laode.
Indonesia sesungguhnya memegang peluang emas untuk menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi sirkular di kawasan Asia Tenggara. Syarat utamanya, negara mampu memanfaatkan momentum transisi global ini dengan cepat, cerdas, dan strategis.
Sementara itu, Head of Center for Environment and Sustainability Science (CESS) Unpad, Dr. Susanti Withaningsih, M.Si., menyoroti krisis ekologi yang mendesak.
“Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi dan ancaman krisis ketahanan pangan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata,” ungkapnya khawatir.
Pendekatan ilmu pengetahuan sangat penting dalam merespons tantangan iklim multidimensi ini.
Keberhasilan implementasi dari transformasi ekonomi hijau Indonesia membutuhkan sokongan penuh dari riset empiris, inovasi teknologi terapan, dan peningkatan literasi masyarakat.
Komitmen Kolektif Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan
Forum bersejarah ini juga dihadiri oleh Komisaris Utama PLN, Dr. (HC) Ir. Burhanuddin Abdullah H., M.A., serta Direktur Utama BPDLH, Dr. Joko Tri Haryanto, S.E., M.S.E.
Kehadiran para pimpinan tertinggi ini membuktikan bahwa keberlanjutan lingkungan kini telah menjadi prioritas tertinggi.
Fakta ini mengonfirmasi bahwa transformasi ekonomi hijau Indonesia mutlak menuntut partisipasi seluruh elemen bangsa secara holistik.
Pada penghujung acara, para pemangku kepentingan secara resmi mendeklarasikan komitmen bersama lintas sektor. Kesepakatan ini menjadi simbol penyatuan visi besar untuk mempercepat pergeseran menuju ekosistem energi yang lebih bersih.
Inisiatif tersebut diharapkan kian mempererat sinergi antara pelaku bisnis, aparatur negara, akademisi, dan rakyat. Inovasi teknologi ramah lingkungan kini menjadi modal esensial dalam menghadapi kompetisi global yang makin tajam.
Kesuksesan sebuah peradaban saat ini tidak lagi semata-mata diukur dari sekadar angka Produk Domestik Bruto (PDB). Menyeimbangkan kemajuan progres ekonomi dengan upaya nyata menjaga ekosistem bumi bernilai jauh lebih tinggi.
Pada akhirnya, masa depan stabilitas perekonomian nasional kita dipertaruhkan dari keputusan hari ini.
Konsistensi dalam merealisasikan transformasi ekonomi hijau Indonesia adalah satu-satunya jalan demi mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi penerus.
