Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Barat X, Hj. Rina Saadah, mengimbau seluruh pemangku kepentingan—mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga distributor—untuk bersama-sama mengawal proses distribusi pupuk bersubsidi agar benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.
Seruan tersebut ia sampaikan melalui sambutan virtual dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang digelar di Aula Pondok Pesantren Cijantung, Kabupaten Ciamis, Sabtu (22/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Manager Penjualan Jabar III Pupuk Indonesia, Reyza Nugraha, Ketua Muslimat NU Ciamis Hj. Lismayanti, Ketua DPC PKB Ciamis Hj. Ai Ratna Intan Solihah, serta ratusan peserta dari berbagai kelompok tani.
Dalam sambutannya, Rina terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung.
Ia tengah menjalani agenda kunjungan kerja bersama Panitia Kerja (Panja) Pangan Komisi IV DPR RI di Bali.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa komitmennya untuk mengawal pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani tidak berkurang sedikit pun.
“Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal distribusi pupuk bersubsidi. Kita ingin memastikan pendistribusiannya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Tidak boleh ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk,” tegas Rina melalui sambungan daring.
Rina menjelaskan, keberhasilan pendistribusian pupuk yang tepat sasaran akan sangat menentukan tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Ciamis maupun daerah lain.
Menurutnya, pupuk merupakan kebutuhan pokok bagi petani, sehingga kelancaran penyalurannya berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Penguatan koordinasi antara pemerintah, BUMN, kelompok tani, serta organisasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kelangkaan maupun penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
Pada kesempatan yang sama, Reyza Nugraha dari PT Pupuk Indonesia memastikan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia terus meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk melalui penyederhanaan prosedur penebusan.
“Jika dua tahun lalu petani di Ciamis masih menggunakan Kartu Tani, kini penebusan pupuk bersubsidi cukup dengan KTP,” ujar Reyza.
Ia juga menginformasikan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah akan memperluas jenis komoditas yang berhak menerima pupuk bersubsidi.
Selain sepuluh komoditas yang telah diatur sebelumnya—padi, kedelai, jagung, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, kopi, dan singkong—peternak ikan juga akan masuk dalam daftar penerima.
Pengajuan kebutuhan tetap dilakukan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), baik secara individu maupun melalui kelompok tani dengan melampirkan surat kuasa.
Melalui Bimtek ini, baik Rina maupun Pupuk Indonesia berharap tumbuh pemahaman yang sama mengenai tata kelola pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga prosesnya semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada para petani.
