Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya memberikan penjelasan terkait pemecatan politikus Effendi Simbolon dari partai.
Juru Bicara DPP PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pertemuan antara Effendi dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip dan nilai yang dijunjung tinggi oleh partai.
Menurut Seno, pertemuan yang terjadi pada Senin, 18 November 2024, di Cempaka Putih, Jakarta, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pemecatan tersebut.
Pada acara tersebut, Effendi Simbolon hadir sebagai salah satu pihak yang memberikan dukungan kepada pasangan calon Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
Dalam kesempatan itu, Riza Patria, Ketua Tim Kampanye RK-Suswono, menyebut Effendi sebagai kader PDIP yang mendukung Ridwan Kamil, yang juga mendapat dukungan dari Presiden Jokowi.
“Yang menjadi masalah utama adalah pertemuan tersebut, khususnya dengan Jokowi,” jelas Seno saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Seno lebih lanjut menjelaskan bahwa PDIP memiliki prinsip dan nilai yang harus dijaga oleh setiap kadernya.
Menurutnya, komunikasi dan pertemuan dengan tokoh politik harus didasarkan pada gagasan dan nilai yang sesuai dengan cita-cita partai.
Karena itu, pertemuan Effendi dengan Jokowi dianggap sebagai langkah politik yang tidak sejalan dengan PDIP.
“Jika pertemuan dengan tokoh lain, partai tidak akan terlalu mempermasalahkan. Tetapi dalam kasus Pak Effendi, dia bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini berbeda persoalan,” ujar Seno.
PDIP menyatakan bahwa sikap tegas harus diambil apabila ada keterkaitan dengan Jokowi, yang dinilai memiliki kebijakan yang sering kali mendapat kritik dari masyarakat.
Seno menegaskan bahwa PDIP tidak bisa mentolerir tindakan yang dianggap melibatkan kerja sama politik yang tidak sesuai dengan arah partai.
“Partai tidak bisa kompromi jika ada kader yang berkomunikasi atau bekerja sama dengan Jokowi dalam konteks yang bertentangan dengan prinsip-prinsip partai,” tegas Seno.
Dengan pemecatan ini, PDIP mengingatkan bahwa prinsip dan nilai partai harus tetap dijaga, dan tindakan tegas akan diambil kepada siapa pun yang bertindak di luar itu, terutama jika berhubungan dengan kebijakan atau tindakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.
