Nasib Tenaga PPPK Ciamis akhirnya mendapatkan titik terang di tengah santernya isu efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, secara tegas menjamin bahwa Pemkab Ciamis tidak memiliki niat sedikit pun untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pegawai berstatus PPPK.
Kepastian ini disampaikannya langsung usai membuka agenda Musrenbang RKPD Kabupaten Ciamis 2027 di Aula Adipati Angganaya Bapperinda, Senin (30/3/2026) siang.
Bupati Herdiat sama sekali tidak menampik fakta bahwa saat ini Pemkab Ciamis sedang menghadapi tekanan efisiensi yang cukup berat. Beban belanja pegawai di lingkup pemerintahan daerah diketahui masih berada di atas ambang batas ideal 30 persen.
Faktanya, persentase belanja pegawai tersebut kini menyentuh angka 37 persen dari total anggaran. Kendati beban anggaran membengkak, hal tersebut tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk melindungi hak-hak aparatur negaranya.
“Justru kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan Tenaga PPPK Ciamis. Mohon doanya, mari kita berjuang bersama-sama melewati tantangan ini,” ungkap Bupati Herdiat Sunarya dengan nada penuh keyakinan kepada para wartawan.
Ringkasan Berita
Mengapa Tenaga PPPK Ciamis Sangat Dipertahankan?
Keberadaan Tenaga PPPK Ciamis bukanlah sekadar pelengkap struktur birokrasi, melainkan urat nadi pelayanan publik.
Menurut Bupati Herdiat, kehadiran mereka merupakan solusi paling nyata di tengah kondisi krisis Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanda wilayahnya.
Krisis tenaga abdi negara ini sangat terasa dampaknya, khususnya di sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat.
Bidang pendidikan dan sektor kesehatan menjadi dua area krusial yang saat ini sangat bergantung pada dedikasi dan kinerja para tenaga PPPK.
Lebih lanjut, Herdiat memberikan potret riil kondisi di lapangan yang cukup memprihatinkan.
“Seperti di bidang pendidikan, ada beberapa sekolah yang jumlah guru PNS-nya hanya tersisa 2 orang saja. Kekurangannya diisi oleh siapa? Ya oleh mereka. Peran mereka sangat krusial dan penting bagi kemajuan daerah,” tegasnya.
Angka Pensiun PNS Jauh Lebih Tinggi
Jika ditelisik lebih jauh dari data kepegawaian, jumlah Tenaga PPPK Ciamis yang telah diangkat hingga saat ini ternyata masih berada jauh di bawah total jumlah PNS yang purna tugas maupun yang meninggal dunia.
Bupati memaparkan kilas balik ketika Kabupaten Pangandaran masih bergabung dengan Ciamis pada tahun 2012 silam.
Kala itu, total PNS mencapai 14.000 orang. Namun, angka tersebut terus mengalami penyusutan drastis dari tahun ke tahun.
Saat ini, jumlah abdi negara berstatus PNS di Kabupaten Ciamis hanya tersisa sekitar 10.000 orang saja.
Penyusutan masif ini terjadi akibat gelombang pensiun dan angka kematian yang terus bertambah setiap tahunnya, dengan rasio terbesar berada di bidang pendidikan dan kesehatan.
Karena jumlah pegawai yang keluar jauh lebih besar dibandingkan kuota pengangkatan Tenaga PPPK Ciamis, maka wacana pengurangan pegawai di tingkat daerah adalah hal yang tidak rasional.
“Jadi tidak mungkin Ciamis akan memberhentikan para PPPK,” janji Bupati.
Visi Generasi Emas dan Tanggung Jawab Kemanusiaan
Misi besar pemerintah untuk menciptakan Generasi Emas di masa mendatang mutlak membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak dapat diraih dengan langkah instan atau program yang serba mendadak.
“Bagaimana kita bisa bermimpi mencetak generasi emas kalau di sekolah PNS-nya hanya ada dua orang? Kita tetap sangat membutuhkan Tenaga PPPK Ciamis di garis depan pelayanan dasar,” jelas mantan Sekda Ciamis ini secara rinci.
Di sisi lain, pertimbangan kemanusiaan menjadi landasan kuat Pemkab Ciamis. Para aparatur ini telah mengabdi cukup lama untuk daerah.
Mereka memiliki keluarga, serta memikul tanggung jawab hidup sehari-hari yang harus dipenuhi.
“Mungkin saat ini ada di antara mereka yang dilanda kekhawatiran akibat isu efisiensi. Jangan lupa berdoa. Kalau dibilang berat, ya situasi ini pasti berat. Tapi, kami di pemerintahan wajib berangkat ke pusat untuk memperjuangkan nasib mereka,” tuturnya dengan penuh empati.
Musrenbang RKPD 2027: Waspada Geopolitik Global
Selain menegaskan perlindungan bagi Tenaga PPPK Ciamis, agenda Musrenbang yang dihadiri unsur Forkopimda, Ketua DPRD, BUMD, camat, hingga tokoh masyarakat ini juga menyoroti arah pembangunan daerah di tengah tantangan zaman.
Bupati Herdiat berharap, Musrenbang tidak hanya berakhir sebagai ajang seremonial tahunan belaka.
Rencana kerja yang disusun harus aplikatif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran saat ini.
Ia juga sangat mengapresiasi kemandirian warga Ciamis, seperti gerakan Jumat Bersih (Jumsih) dan pemilahan sampah dari rumah, yang terbukti menjadi solusi nyata tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Sementara itu, pandangan kritis datang dari kalangan akademisi.
Hendra Sukarman Ebo, S.E., S.H., M.H., seorang pakar dari Universitas Galuh (Unigal), mengingatkan agar para pemangku kebijakan di Pemkab Ciamis melek terhadap kondisi eksternal.
Menurut Hendra, pembuat kebijakan tidak boleh hanya fokus pada isu internal, tetapi juga harus merespons kondisi geopolitik global yang dinamis.
Gejolak dunia dipastikan akan membawa rantai dampak terhadap stabilitas ekonomi masyarakat dan kelancaran rencana pembangunan lokal.
“Oleh karena itu, sangat perlu ada langkah-langkah antisipatif yang strategis dari Pemkab Ciamis atas perkembangan geopolitik global akhir-akhir ini,” pungkas Hendra memberikan saran konstruktif penutup acara.
