Prosesi Pelantikan PWI Ciamis periode 2025–2028 yang berlangsung di Aula BKPSDM pada Sabtu (25/4/2026) rupanya menyisakan pesan mendalam dan teguran keras.
Acara ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial pergantian tampuk kepemimpinan organisasi kewartawanan semata.
Kehadiran Bupati Herdiat Sunarya justru menjadikan panggung tersebut sebagai momentum strategis untuk melontarkan ultimatum kepada jajaran birokrasinya, sekaligus menegaskan pentingnya integritas pers dalam mengawal pembangunan daerah.
Di hadapan puluhan kuli tinta dan pejabat eselon, transparansi informasi publik menjadi sorotan utama.
Dalam pidato sambutannya yang lugas, kepala daerah tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus baru yang telah resmi dikukuhkan.
Menurutnya, momentum Pelantikan PWI Ciamis ini harus menjadi titik tolak kebangkitan kualitas jurnalisme lokal.
Kendati demikian, ia langsung memberikan catatan kritis bahwa amanah yang diemban oleh para pewarta saat ini bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa dipandang sebelah mata.
“Atas nama pribadi dan jajaran Pemkab Ciamis, saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia mengingatkan bahwa amanah tersebut bukanlah tugas yang ringan.
“Hal pertama dan paling krusial, pengurus harus mampu menjaga marwah organisasi,” tambahnya.
Pesan ini mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset paling berharga bagi sebuah institusi media di tengah gempuran arus informasi yang tak terbendung.
Lebih lanjut, ia memberikan peringatan preventif agar tidak ada satupun anggota yang justru menjadi agen perusak citra profesi wartawan di lapangan.
Sebagai wadah resmi yang menaungi para pencari berita, organisasi profesi ini dituntut senantiasa menjadi garda terdepan dalam memberikan contoh nyata terkait penerapan kode etik jurnalistik yang disiplin.
“Jangan sampai ada anggota yang justru merusak nama baik organisasi. Hindari tindakan tidak profesional yang menyimpang dari kaidah jurnalistik,” tegasnya.
Meski demikian, ia tetap menaruh harapan besar terhadap kepengurusan yang baru.
“Saya yakin penuh dengan pengurus baru ini. Kualitas jurnalisme kita pasti bisa lebih terhormat, kritis, dan berimbang,” tambahnya optimis.
Sinergi Pemkab dalam Momentum Pelantikan PWI Ciamis
Selain memberikan pesan tajam yang membangun kepada pengurus baru, bupati juga menyempatkan diri untuk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran kepengurusan periode sebelumnya.
Menurutnya, dedikasi dan sinergi yang telah terbangun secara proporsional antara media massa dan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif. Roda pemerintahan dinilai dapat berjalan lebih transparan berkat pengawalan pers.
“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus sebelumnya atas pengabdian dan kerja sama yang sangat baik,” ungkapnya di tengah jalannya rangkaian Pelantikan PWI Ciamis tersebut.
Ia menambahkan, peran media selama ini sangat terasa sebagai mitra strategis pemerintah. Terutama, dalam hal diseminasi program dan kebijakan publik secara masif.
Menariknya, dalam kesempatan yang sama, pihak eksekutif secara terbuka menggarisbawahi bahwa institusi pemerintahan pantang menutup telinga terhadap kritik yang konstruktif.
Sebagai pilar keempat demokrasi, insan pers mutlak memiliki hak, ruang, dan kewajiban untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif tanpa tekanan dari pihak manapun.
Ultimatum Keterbukaan Informasi bagi Pimpinan OPD
Pernyataan yang paling memicu atensi sekaligus menjadi headline dalam agenda Pelantikan PWI Ciamis ini adalah instruksi langsung kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Secara terang-terangan, bupati mengultimatum para pejabat pembuat kebijakan agar membuang mentalitas tertutup dan mulai bersikap kooperatif ketika berhadapan dengan kerja-kerja jurnalistik.
“Saya minta dengan sangat agar para pimpinan OPD lebih responsif dan komunikatif. Jangan pernah menghindar, apalagi memblokir nomor telepon saat dihubungi wartawan,” instruksinya tegas.
Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi adalah kewajiban birokrasi.
“Media itu butuh data valid. Data tersebut sangat penting untuk segera disampaikan kepada masyarakat secara akuntabel,” tambahnya.
Sikap tegas ini sejalan dengan roh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap aparatur sipil negara.
Di sisi lain, tantangan masif di era disrupsi informasi juga tak luput dari sorotan utamanya.
Ia mengingatkan para jurnalis mengenai ancaman nyata degradasi kualitas pemberitaan seiring dengan pesatnya teknologi digital dan media sosial.
Di era yang serba instan ini, tuntutan kecepatan kerap kali menumbalkan akurasi, yang pada akhirnya berpotensi memicu hoaks atau misinformasi di kalangan masyarakat akar rumput.
“Berita yang disajikan harus mutlak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan sampai menyesatkan pembaca dengan judul clickbait yang manipulatif,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya ketelitian dalam proses editing dan kurasi. Hal ini tak lepas dari tantangan di era digital.
“Arus informasi menyebar secara eksponensial. Hanya dalam hitungan detik, sebuah berita sudah sampai ke layar ponsel masyarakat luas,” tambahnya.
Oleh karena itu, prinsip verifikasi fakta wajib menjadi pedoman utama dalam setiap meja redaksi.
Pada penghujung acara seremonial Pelantikan PWI Ciamis tersebut, pemerintah menitipkan harapan besar agar seluruh insan pers dapat terus memacu kualitas kompetensi profesionalnya, salah satunya melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara berkala.
Sinergi lintas sektoral harus terus direkatkan tanpa harus mengorbankan daya kritis jurnalisme itu sendiri.
“Pers kita harus semakin maju dan adaptif. Terutama, harus mampu mengikuti laju perkembangan teknologi dan platform digital,” harapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya merawat kolaborasi.
“Sinergi yang sehat ini harus terus kita jaga bersama. Tujuannya demi mewujudkan pembangunan daerah yang progresif, transparan, dan menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya menutup pidato.
