Cuaca panas ekstrem yang melanda Kabupaten Ciamis dalam beberapa pekan terakhir bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat secara umum, tetapi juga mengancam keamanan pangan di dapur penyedia makanan bergizi (SPPG).
Dalam situasi suhu tinggi seperti ini, risiko pertumbuhan bakteri berbahaya—terutama Escherichia coli (E. coli)—meningkat tajam, terlebih jika pengawasan higienitas dapur masih minim.
Sayangnya, hingga pertengahan Oktober 2025, belum satu pun dari 88 dapur SPPG yang aktif beroperasi di Ciamis memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Padahal, sertifikat tersebut menjadi indikator penting bahwa pengelolaan dapur telah memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Belum Ada Dapur Bersertifikat SLHS
Hal ini diungkapkan Ii Sumarli, SKM, MKM, Sanitarian Ahli Muda dari Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Ciamis, dalam kegiatan Ciamis Beri Kabar (Misbar) di Sekretariat PWI Ciamis, Kamis (16/10/2025) sore.
Menurutnya, ketiadaan sertifikat SLHS menjadi tantangan serius dalam memastikan makanan yang disajikan oleh dapur SPPG aman dikonsumsi, terutama bagi anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama program Makanan Bergizi (MBG).
“Dari 88 dapur SPPG yang beroperasi, belum ada satu pun yang memiliki sertifikat laik higienis sanitasi. Sebagian besar memang masih dalam proses, tetapi ini perlu percepatan, karena suhu panas ekstrem memperbesar risiko kontaminasi,” ujar Ii.
Risiko Bakteri di Tengah Cuaca Panas Ekstrem
Ii menjelaskan, cuaca panas yang terjadi beberapa hari terakhir menciptakan kondisi ideal bagi bakteri untuk berkembang biak.
Bakteri seperti E. coli dapat tumbuh cepat dalam suhu tinggi, terutama di lingkungan dapur yang tidak terjaga kebersihannya.
“Kami mengimbau seluruh pengelola jasa boga dan dapur SPPG agar waspada terhadap cuaca panas terik ini. Bila ada cemaran bakteri di dapur, mereka bisa berkembang biak dengan sangat cepat,” tegasnya.
BMKG memprediksi suhu panas di wilayah Jawa Barat, termasuk Ciamis, akan berlangsung hingga awal November 2025.
Kondisi ini menuntut para pengelola dapur untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan seluruh proses pengolahan makanan berlangsung higienis.
Kasus Keracunan Jadi Peringatan
Imbauan Dinkes ini bukan tanpa alasan. Beberapa minggu sebelumnya, dua kasus keracunan makanan terjadi di wilayah Ciamis.
Puluhan siswa SMPN 4 Pamarican dan belasan murid SD/MI di Kawali dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, penyebabnya terbukti berasal dari bakteri E. coli. Pada kasus di SMPN 4 Pamarican, bakteri tersebut ditemukan pada olahan ayam goreng, sedangkan di SD/MI Kawali, E. coli terdeteksi pada keju dari menu MBG yang terdiri atas bubur kacang hijau, roti tawar, dan keju.
“Seizin Kepala Dinas Kesehatan, kami sampaikan bahwa hasil laboratorium menunjukkan penyebab keracunan di dua lokasi itu positif E. coli,” jelas Ii Sumarli.
Temuan tersebut memperkuat urgensi penerapan standar higienitas yang ketat di dapur-dapur SPPG.
Tanpa pengawasan dan sertifikasi resmi, risiko kontaminasi dapat mengancam ribuan siswa penerima program makanan bergizi di Ciamis.
Pengawasan Masih Terbatas, Pelatihan Baru Sebagian
Meski belum bersertifikat, beberapa langkah pencegahan sebenarnya telah dilakukan Dinas Kesehatan Ciamis.
Dari 88 dapur SPPG yang aktif, 64 dapur sudah atau sedang mengikuti pelatihan penjamahan/usap makanan.
Dari jumlah itu, 60 dapur mengikuti pelatihan secara langsung melalui program jemput bola oleh tim Dinkes, sementara 4 dapur lainnya mengikuti pelatihan secara daring.
Pelatihan ini meliputi tata cara pengolahan bahan makanan yang higienis, pemeriksaan suhu dapur, serta penggunaan air bersih dalam proses memasak dan mencuci peralatan.
Selain itu, seluruh dapur yang telah mengikuti pelatihan juga menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) untuk menilai kondisi kebersihan dapur dan sekitarnya.
Dari hasil inspeksi, 35 dapur SPPG bahkan telah melakukan usap dubur terhadap dua pekerjanya sebagai bagian dari uji kebersihan personal.
Namun demikian, Ii mengakui bahwa pengawasan lapangan masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah yang harus dijangkau.
Perlu Standarisasi dan Penguatan Pengawasan
Ii menegaskan, agar program makanan bergizi bagi siswa bisa berjalan optimal, seluruh dapur SPPG harus memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi.
Dinas Kesehatan mendorong percepatan proses sertifikasi SLHS agar setiap dapur memiliki jaminan keamanan pangan.
“Tanpa sertifikat higienis, risiko kontaminasi akan selalu ada. Apalagi di tengah cuaca panas ekstrem, di mana bakteri bisa berkembang biak lebih cepat dari biasanya,” kata Ii.
Ia juga menyarankan agar pengelola dapur rutin memeriksa suhu ruang dapur, yang idealnya tidak melebihi 25 derajat Celsius, serta memastikan suhu freezer tidak di atas minus 6 derajat Celsius.
Makanan yang telah dimasak sebaiknya segera dikonsumsi dalam waktu empat hingga enam jam untuk menjaga kualitas dan mencegah keracunan.
Menuju 127 Dapur SPPG Aktif di Ciamis
Selain 88 dapur yang sudah beroperasi, Dinkes Ciamis mencatat masih ada 12 dapur yang baru selesai dibangun namun belum beroperasi karena belum memiliki kepala dapur atau chef.
Sementara 27 dapur lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Dengan demikian, ke depan Ciamis ditargetkan memiliki 127 dapur SPPG aktif yang melayani penyediaan makanan bergizi untuk anak sekolah.
Program ini diharapkan mampu mendukung pemerataan gizi, peningkatan kesehatan, dan kecerdasan anak-anak di daerah tersebut.
Namun keberhasilan program ini, menurut Ii, akan sangat bergantung pada sejauh mana pengawasan dan penerapan standar kebersihan bisa dijalankan secara konsisten.
Harapan untuk Dapur yang Lebih Aman dan Higienis
Ii berharap seluruh pihak, mulai dari pengelola dapur, tenaga kesehatan, hingga masyarakat, dapat bekerja sama menjaga keamanan pangan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Kami terus melakukan pendampingan dan edukasi. Tapi pada akhirnya, tanggung jawab kebersihan dan higienitas ada di tangan pengelola dapur masing-masing,” ujarnya.
Ia menegaskan kembali bahwa pengawasan yang kuat dan kepatuhan terhadap standar sanitasi menjadi kunci utama mencegah kasus serupa terulang.
“Keracunan bisa dicegah jika setiap dapur patuh terhadap standar kebersihan,” tutupnya.
