Tantangan polarisasi sosial, maraknya penyebaran berita bohong (hoaks), dan penurunan kesadaran ideologis di tengah masyarakat modern menuntut adanya langkah preventif yang nyata dari pembuat kebijakan.
Merespons kondisi geopolitik dan dinamika domestik tersebut, Badan Pengkajian MPR RI bergerak cepat menggelar forum strategis yang berfokus pada edukasi politik dan demokrasi Pancasila di Kabupaten Ciamis demi memperkuat kembali fondasi persatuan nasional yang mulai menghadapi tantangan zaman.
Agenda yang berlangsung interaktif dan dinamis ini dipimpin langsung oleh Wakil Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Agun Gunandjar Sudarsa, BC., IP., M.Si.
Kehadiran tokoh senior legislatif ini menjadi magnet bagi ratusan elemen masyarakat, pemuda, aktivis, dan tokoh penggerak lokal yang memadati ruang pertemuan di wilayah Priangan Timur tersebut.
Ringkasan Berita
Urgensi Membumikan Nilai Luhur di Akar Rumput
Dalam pemaparannya yang lugas dan berbasis data, Agun menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh terjebak sebagai konsep normatif yang hanya dihafalkan di atas kertas.
Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali wajib menghayati dan mengamalkannya dalam dinamika kehidupan sehari-hari demi terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan inklusif.
Menurutnya, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, serta semangat kesatuan NKRI adalah instrumen krusial dalam menjaga perdamaian horizontal.
Melalui momentum ini, upaya edukasi politik dan demokrasi Pancasila dirancang secara khusus agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai arah, hak, serta kewajiban konstitusional mereka sebagai warga negara yang cerdas.
Keberagaman suku, agama, dan ras yang dimiliki Indonesia harus dipandang sebagai kekayaan kodrati yang mempersatukan, bukan komoditas politik musiman yang memecah belah akar rumput.
Oleh karena itu, Badan Pengkajian MPR RI secara konsisten menggagas penguatan ideologi kebangsaan sebagai upaya strategis untuk memperkokoh kehidupan bermasyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang tidak ramah budaya lokal.
+-----------------------------------------------------------------+| STRUKTUR UTAMA DEMOKRASI YANG SEHAT |+----------------------+------------------------------------------+| Landasan Ideologis | Pancasila (Jiwa & Kepribadian Bangsa) || Landasan Konstitusi | UUD NRI Tahun 1945 (Rambu Hukum) || Wadah Negara | NKRI (Harga Mati & Final) || Pengikat Sosial | Bhinneka Tunggal Ika (Perekat Sosio-Kultural)|+----------------------+------------------------------------------+ Rambu-Rambu Politik Agar Tidak Menyimpang
Sebagai anggota DPR RI yang telah dipercaya rakyat selama tujuh periode berturut-turut, Agun Gunandjar Sudarsa memiliki rekam jejak panjang dalam mengamati pasang surut iklim politik tanah air.
Ia menilai bahwa tanpa adanya instrumen edukasi politik dan demokrasi Pancasila yang masif dan menyentuh sektor informal, masyarakat akan mudah terjebak dalam arus politik pragmatis, money politics, dan transaksional yang merusak esensi dasar pemilu.
Ia menyebutkan bahwa pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) berfungsi sebagai pedoman resmi atau rambu-rambu pengingat dalam kehidupan bernegara.
Jika rambu-rambu penting ini diabaikan oleh para pelaku politik maupun konstituen, dikhawatirkan praktik politik elektoral di tingkat daerah hingga pusat akan menyimpang jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa.
“Kami berharap, melalui gerakan edukasi politik dan demokrasi Pancasila yang terstruktur dan berkelanjutan, kualitas bernegara kita dapat terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Sistem politik kita harus bersih dari cara-cara kotor yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar,” ujar Agun dengan penuh penekanan.
Lebih lanjut, politisi senior ini menuturkan bahwa iklim politik yang berkualitas tinggi tidak hanya diukur dari suksesnya prosedur pemungutan suara atau tingginya angka partisipasi di TPS belaka.
Indikator utama keberhasilannya justru terletak pada kedewasaan ideologis, nalar kritis, dan moralitas luhur dari seluruh warga negara selaku pemilik sah kedaulatan tertinggi.
Memperkuat Ketahanan Ideologi Nasional di Era Digital
Menghadapi derasnya arus informasi global di media sosial, penguatan nilai dasar bangsa menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Oleh karena itu, pelaksanaan program edukasi politik dan demokrasi Pancasila dinilai sangat tepat sasaran untuk membangun imunitas publik (digital literacy) dari berbagai provokasi yang sengaja diembuskan pihak luar untuk memecah belah keutuhan kita.
Agun menambahkan, pemahaman yang matang mengenai esensi bernegara akan berdampak langsung pada ketahanan nasional di tingkat regional.
Ketika masyarakat Ciamis cerdas secara politik, mereka secara otomatis akan menjadi benteng pertama yang mempertahankan stabilitas keamanan, toleransi antarumat beragama, dan kedaulatan wilayahnya.
“Dengan menanamkan nilai edukasi politik dan demokrasi Pancasila, kita sebenarnya sedang berinvestasi membangun kesadaran bersama untuk menjaga keutuhan negara. Ini adalah fondasi jangka panjang yang akan dinikmati oleh generasi masa depan bangsa,” tuturnya menyimpulkan esensi materi.
Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan menyasar berbagai komunitas lokal ini, nilai luhur Pancasila diharapkan tetap hidup subur di tengah tantangan zaman yang kian kompetitif.
Dengan komitmen kolektif yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia dipastikan mampu membangun kehidupan politik yang sehat, beradab, berlandaskan nilai kebangsaan, serta tetap kokoh berpijak pada jati diri asli bangsa Indonesia.
