DP2KBP3A Ciamis terus menggencarkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Kepala DP2KBP3A Ciamis, Dr. Dian Budiana, M.Si., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan desa yang mendukung hak perempuan dan anak.
Dian menegaskan, program ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan perempuan dan anak di desa-desa memiliki perlindungan serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.
Menurut Dr. Dian, program ini tidak hanya fokus pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga pada perlindungan anak melalui penguatan regulasi di tingkat desa.
Kebijakan yang diadopsi mencakup pengintegrasian pendekatan berbasis gender dalam musyawarah desa serta pembangunan fasilitas yang ramah perempuan dan anak.
DP2KBP3A Ciamis, kata Dian, terus mendorong agar setiap desa memiliki forum perempuan dan anak.
Forum ini menjadi ruang partisipasi aktif masyarakat untuk menyuarakan aspirasi serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Selain itu, infrastruktur seperti taman bermain, pusat layanan terpadu, dan ruang belajar anak juga menjadi prioritas pembangunan.
Desa-desa yang berpartisipasi dalam program ini diwajibkan menyediakan fasilitas tersebut guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
Lebih lanjut, Dian menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di desa.
Ia menyebutkan bahwa DP2KBP3A bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan pelatihan keterampilan dan akses permodalan melalui UMKM.
“Melalui pemberdayaan ekonomi, perempuan di desa tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dapat mandiri secara finansial dan berkontribusi pada pembangunan desa,” ungkap Dian.
Ia juga menambahkan, program ini memiliki dampak positif dalam mengurangi angka kekerasan domestik, karena perempuan yang berdaya cenderung lebih mampu melindungi dirinya dan keluarganya.
Dian mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.
“Masih ada masyarakat yang menganggap isu perempuan dan anak bukan prioritas. Oleh karena itu, edukasi menjadi kunci untuk mengubah pola pikir ini,” ujarnya.
Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk membangun fasilitas dan menjalankan program.
Dian berharap, program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di setiap desa.
Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mendukung program ini.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari kepala desa, lembaga adat, hingga masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi perempuan dan anak,” pungkasnya.
