Sebanyak 119 penyuluh pertanian di Kabupaten Ciamis bersiap menghadapi babak baru dalam perjalanan karier mereka.
Jika selama ini mereka berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam waktu dekat para tenaga fungsional pertanian ini akan resmi beralih menjadi pegawai di bawah naungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, yang menegaskan bahwa seluruh penyuluh pertanian di daerah akan ditarik ke pusat.
Pemerintah memberikan tenggat waktu hingga 1 Januari 2026 bagi seluruh daerah untuk menyelesaikan proses transisi kepegawaian ini.
Proses Peralihan Status Sudah Dimulai
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Ciamis, Ape Ruswandana, SP, melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Novi Nuryanti, SE, M.P, menyebutkan bahwa proses peralihan status kepegawaian penyuluh pertanian kini sudah berjalan.
“Di Kabupaten Ciamis terdapat 119 tenaga fungsional penyuluh pertanian ASN yang akan dialihkan statusnya menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Sesuai arahan pusat, seluruh proses ini harus rampung sebelum 1 Januari 2026,” ujar Novi, Rabu (22/10).
Menurut Novi, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyatukan koordinasi penyuluhan pertanian di bawah satu komando nasional, agar pelaksanaan program pertanian berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Tujuan Pengalihan: Wujud Modernisasi dan Swasembada Pangan
Novi menjelaskan, Inpres Nomor 3 Tahun 2025 mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat fungsi penyuluhan sebagai bagian dari strategi besar percepatan swasembada pangan nasional.
“Penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam mengawal modernisasi pertanian. Dengan status sebagai pegawai kementerian, diharapkan mereka bisa mendapatkan akses lebih luas terhadap program, pelatihan, serta teknologi pertanian mutakhir,” katanya.
Ia menambahkan, transformasi status kepegawaian ini bukan semata urusan administratif, melainkan langkah strategis untuk membangun sistem penyuluhan pertanian yang profesional, kuat, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.
Sebaran Penyuluh dan Komposisi Kepegawaian
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis, total terdapat 172 penyuluh pertanian yang aktif bertugas di berbagai wilayah kabupaten.
Dari jumlah tersebut, 119 orang berstatus ASN dan akan beralih menjadi pegawai Kementerian Pertanian, sementara sisanya merupakan tenaga harian lepas (THL) yang terdiri atas penyuluh THL kabupaten dan penyuluh THL provinsi.
“Jadi, memang sebagian besar penyuluh kita ASN. Namun ada juga tenaga non-ASN yang tetap menjalankan perannya di lapangan mendampingi petani,” ungkap Novi.
Balai Penyuluh Pertanian Tetap Beroperasi
Menyikapi kekhawatiran sebagian pihak, Novi memastikan bahwa perubahan status kepegawaian tersebut tidak akan menghapus keberadaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis.
“BPP tetap beroperasi seperti biasa. Bahkan keberadaannya semakin diperkuat melalui sejumlah regulasi yang memperjelas fungsi dan perannya,” tutur Novi.
Ia menjelaskan, penguatan kelembagaan BPP tersebut berlandaskan beberapa regulasi penting, antara lain:
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian,
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 27 Tahun 2023 yang menjadi turunan Perpres tersebut dan mempertegas peran penyuluhan di tingkat lapangan, serta
- Permentan Nomor 49 Tahun 2019 yang menetapkan BPP sebagai basis Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani).
“Dengan dasar hukum yang kuat itu, BPP tidak hanya tetap ada, tetapi justru berperan lebih strategis dalam mendukung pengembangan pertanian di tingkat kecamatan,” jelasnya.
Penyuluh sebagai Garda Depan Pertanian
Lebih lanjut, Novi menegaskan bahwa penyuluh pertanian merupakan ujung tombak keberhasilan program pemerintah di sektor pertanian.
Mereka tidak hanya bertugas memberikan pendampingan teknis kepada petani, tetapi juga menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat tani di lapangan.
“Modernisasi pertanian tidak bisa berjalan tanpa dukungan penyuluh yang kompeten. Karena itu, dengan peralihan status ini, diharapkan para penyuluh semakin termotivasi dan memiliki ruang yang lebih besar untuk berinovasi,” ujar Novi.
Ia juga menambahkan bahwa pengalihan ini akan membuka peluang bagi penyuluh untuk memperoleh pembinaan karier, peningkatan kompetensi, serta kesejahteraan yang lebih baik di bawah struktur kelembagaan Kementerian Pertanian.
Transisi Kepegawaian Dikebut Hingga Awal 2026
Untuk memastikan kelancaran proses, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis kini tengah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Proses administrasi dan pemetaan sudah mulai dilakukan. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar transisi ini berjalan tanpa hambatan,” jelas Novi.
Ia optimistis seluruh proses akan selesai tepat waktu. “Target kami, semua tahapan sudah beres sebelum 1 Januari 2026. Dengan begitu, para penyuluh bisa langsung menjalankan peran barunya di bawah Kementerian Pertanian secara penuh,” tambahnya.
Novi menutup dengan harapan besar bahwa kebijakan ini akan membawa angin segar bagi dunia pertanian di Ciamis.
Dengan dukungan penyuluh yang lebih profesional dan terkoordinasi secara nasional, sektor pertanian diharapkan semakin kuat, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Pada kesempatan itu, Novi yakin, langkah ini akan berdampak positif bagi petani dan pembangunan pertanian di Ciamis.
“Penyuluh yang dulu bekerja untuk daerah, kini akan menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern,” pungkasnya.
