29 C
Indonesia
Rabu, November 20, 2019
No menu items!

Perludem Nilai KPU Tidak Tegas Soal Ini

Wajib Baca

Kesenjangan Sosial di Indonesia

Reportasee.com - Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun kecil. Indonesia juga merupakan...

Beginilah Spesifikasi VIVO S5 dengan Snapdragon 712

Reportasee.com - Model smartphone dengan merek VIVO S5 dengan snapdragon 712 kembali menampilkan fitur menariknya seperti layar...

Ivan Rakitic Inginkan Pergi Dari Barcelona

Reportasee.com,- Ivan Rakitic ingin segera pergi dari FC Barcelona dalam waktu dekat. Sejatinya, pemain berusia 31 tahun...

JAKARTA, – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai bahwa surat edaran Komisi Pemilihan Umum (SE KPU) soal tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilih yang pindah memilih tidak memuat aturan yang tegas.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatakan bahwa pemilih yang ingin pindah memilih dapat mengajukannya paling lambat tujuh hari sebelum hari pencoblosan.

Mekanisme ini dapat ditempuh pemilih dengan kondisi tertentu, seperti halnya mereka yang sakit, berada di lapas, serta sedang dalam tugas. Namun demikian, dalam surat edaran yang disusun KPU, tidak dijabarkan kondisi seseorang yang dinyatakan “sedang dalam tugas”.

“Semestinya KPU bisa membuat keputusan yang lebih teknis. Lebih detail mengkategorisasi apa pekerjaan yang dimaksud dengan ‘melaksanakan tugas’ pada hari pemungutan suara,” kata Direktur Perludem, di kantor Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2019).

Perludem; SE KPU Duplikasi Putusan MK

Titi mengungkapkan, bunyi surat edaran yang ditulis KPU hanya menduplikasi putusan MK. Padahal, seharusnya KPU menjadi penerjemah dari keputusan MK serta menuangkannya menjadi aturan teknis.

Harus ada limitasi tentang frasa “sedang dalam tugas” sebagaimana yang disebutkan oleh MK. Jika tak ada aturan teknis tersebut, dikhawatirkan akan terjadi mekanisme yang tidak seragam antar KPU daerah.

“Dari surat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang dikirimkan oleh KPU RI kepada jajaran di bawah, dalam praktik di lapangan, kami masih menemukan kebingungan menerjemahkan melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara,” ungkap Titi, Direktur Perludem.

Titi mengungkapkan, tidak boleh terjadi ketidakseragaman pada pelaksanaan mekanisme ‘pindah memilih’ di lapangan. Sebab, asas dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah berkepastian hukum serta tertib.

Sehingga, tidak boleh ada ruang multiinterpretasi atau multipersepsi dalam pelaksanaan di lapangan. Langkah yang tidak seragam ini sangat mungkin nantinya akan disengketakan ke lembaga peradilan hukum.

“Menurut saya harus ada surat edaran yang lebih jelas, karena kan ini kan surat tindak lanjut putusan MK, walaupun di situ disebutkan (pindah memilih) bisa sampai tanggal 10 April, nanti kemudian dilakukan langkah-langkah seperti apa,” ujar Titi.

SE KPU menyoal Tindak Lanjut Putusan MK RI yang bernomor 20/PUU-XVII/2019 Nomor 1. Disebutkan bahwa, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat pengumuman serta sosialisasi terkait pengurusan pindah memilih dengan keadaan tertentu.

Yaitu keadaan tidak terduga diluar kemampuan serta kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana atau menjelaskan tugas. Surat edaran ini diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2019.

MK Kabulkan Uji Materi Pasal 210 UU No 7/ 2017

Sebelumnya, Mahkamah Konsititusi (MK) telah mengabulkan uji materi terhadap Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terkait pemilih yang ingin pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MK memutuskan bahwa pemilih yang ingin pindah memilih dapat mengajukannya paling lambat tujuh hari sebelum hari pencoblosan. Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti halnya sakit hingga menjalankan tugas.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi pada uji materi terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan nomor perkara yaitu 20/PUU-XVII/2019. ***

- Advertisement -
Loading...

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Berita Terbaru

Kesenjangan Sosial di Indonesia

Reportasee.com - Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun kecil. Indonesia juga merupakan...

Beginilah Spesifikasi VIVO S5 dengan Snapdragon 712

Reportasee.com - Model smartphone dengan merek VIVO S5 dengan snapdragon 712 kembali menampilkan fitur menariknya seperti layar Amoled 4 kamera yang ada...

Ivan Rakitic Inginkan Pergi Dari Barcelona

Reportasee.com,- Ivan Rakitic ingin segera pergi dari FC Barcelona dalam waktu dekat. Sejatinya, pemain berusia 31 tahun itu bukan merupakan pilar utama...

NASA Merubah Nama Batu Es Akibat Dituduh Berkonotasi Nazi

Reportasee.com, - NASA Merubah Nama Batu Es Akibat Dituduh Berkonotasi Nazi. NASA secara resmi menamai sebuah batu es kecil di luar Pluto....

Hisense Siapkan Baterai Jumbo Kapasitas 10.010 mAh

Reportasee.com, - Hisense Siapkan Baterai Jumbo Berkapasitas 10.010 mAh. Hisense memang nyaris tidak terdengar lagi gaungnya di Indonesia, meskipun ponsel besutannya tampak...
- Advertisement -

Artikel Serupa

- Advertisement -