Musrenbang Desa sebagai Wujud Aksiologi Hukum dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan

Artikel ini mendeskripsikan tentang musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai wujud dari aksiologi hukum dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Musrenbang desa merupakan sebuah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan dan mensejahterakan desa. Sebagai salah satu upaya dalam pembangunan yang berkelanjutan, musrenbang adalah sebuah wadah yang mampu mengangkat berbagai persoalan desa yang sedang dihadapi. Pada kenyataanya pelaksanaan musrenbang seringkali diwarnai beragam hal yang menimbulkan paradigma kurang adil dalam mencapai keputusannya. Hal ini kurangnya pengetahuan setiap sumber daya dalam menjalin komunikasi yang baik. Hukum yang baik haruslah memiliki tujuan dan hukum yang baik seharusnya pantas diterapkan. Terlebih bahwa musyawarah sebagai kearifan lokal dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan di desa sebagai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan. Di dalam pengolahan datanya metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Rahmawati Dian Eka (2014:13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif bisa berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati di lapangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Latar Belakang Pembahasan terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam setiap perbuatan hukum akan selalu dikaitkan dengan terbentuknya hukum. Seperti halnya filsafat yang mengaitkan hal baik dan hal buruk dalam kenyataan tindakan dengan ajaran moral yang berlaku dalam masyarakat. Praktik hukum saat ini merupakan kegiatan formal yang lebih mementingkan proses administrasi dalam upaya penyelesaian perkaranya, daripada memberikan sebuah keadilan. Akibatnya, masyarakat digiring untuk berpikir formal dalam segala hal tentang hukum dan hal yang nonformal ditiadakan dan dipandang tidak bernilai. Dengan demikian praktik hukum tersebut hanya akan mematikan peran kearifan lokal. Pada akhirnya kearifan lokal terdegradasi kepada konsep-konsep formal. Kearifan lokal ini sering digambarkan sebagai bentuk dari perilaku, Tindakan atau kegiatan tertentu yang dilakukan secara rutin oleh kelompok masyarakat tertentu. Kearifan lokal hendaknya dipahami sebagai sebuah pencapaian berpikir manusia dalam mencapai derajat tertentu. Kearifan lokal meliputi dan mencakup pilihan-pilihan masyarakat tentang apa yang dipandang baik dari aspek, materil, ideal dan hyperreal. Aksiologi menentukan nilai apa yang ingin dicapai dalam suatu peraturan atau sebaliknya, nilai apa yang mendasari terbitnya suatu ketetapan hukum. Keberadaan musrenbang secara resmi dalam perencanaan adalah satu kesempatan untuk menerapkan prinsip bottom-up. Jika dikaitkan dengan proses pembangunan, musrenbang merupakan salah satu tahapan dimana permasalahan masyarakat juga desa bisa diidentifikasi. Musrenbang adalah forum perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh lembaga public yaitu pemerintahan desa. Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara menelaah potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila komponen tata pemerintahan desa tidak berperan dengan baik. Proses musrenbang desa adalah sebuah forum dialogis antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Konsep musyawarah menunjukan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan forum untuk merembugkan sesuatu yang berakhir pada pengambilan suatu keputusan atau kesepakatan bersama. Aksiologi hukum dalam kaitannya dengan musrenbang desa dalam upaya mencapai pembangunan desa berkelanjutan bila dikaitkan dengan hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam kaitannya dengan masyarakat. Erlich dalam bukunya yang berjudul Grundlegung Sociological Rechts mengatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial. Seperti keluarga, desa, Lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi, maupun sistem hukum dan sebagainya. Hukum modern merupakan produk dari suatu era yang dinamakan modernisme. Karakteristik pandangan modernisme dapat dilihat dari cita-cita Francois Bacon yang menginginkan manusia harus menggunakan kekuasaannya atas alam, yaitu dengan menyibak rahasia alam semesta sebanyak mungkin. Ini berarti mengangkat manusia menjadi pusat dan tolok ukur segala sesuatu atau subjektivitas individu menjadi pusat dunia. Rene Descartes dapat dicatat sebagai peletak dasar filsafat modernisme dengan menekankan konsep keraguan sehingga manusia harus menggunakan pikiran untuk menjawab keraguannya. Isaac Newton merupakan perumus kerangka pikir sains untuk modernisme. Ia menggambarkan alam semesta sebagai sebuah mesin yang mempunyai hukum-hukum dan keteraturan, yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Berdasarkan Rene Descartes dan Newton, dapat disimpulkan bahwa manusia modern adalah makhluk otonom dan rasional yang hidup dalam dunia mekanis Permasalahan Tulisan ini hendak bermaksud untuk menjelaskan bahwa hukum yang baik haruslah memiliki tujuan dan hukum yang baik seharusnya pantas diterapkan. Terlebih bahwa musyawarah sebagai kearifan lokal dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan di desa sebagai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan. Metode Penelitian Di dalam pengolahan datanya metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Rahmawati Dian Eka (2014:13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif bisa berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati di lapangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Ulber Silalahi (2009: 280) berpendapat bahwa pengumpulan data merupakan suatu langkah yang harus dilalui guna mendapatkan semua data empiris dengan metode. Maka dalam penelitian kali ini dilakukan dengan teknik literatur review. Pembahasan Berpedoman pada implementasi undang-undang desa Nomor.6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa setiap pembangunan haruslah bermuara pada peningkatan ekonomi desa. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki harus menjadi sumber kekuatan ekonomi berbasis desa untuk mendorong potensi yang dimiliki. Untuk mewujudkan desa berkelanjutan maka dalam perspektif yang lebih luas harus dapat memaknai secara dalam terkait proses perencanaan pembuatan peraturannya. Desa sebagai imajinasi kehidupan yang penuh harapan dan cita-cita harus mampu mewujudkan tujuan penghidupan yang diharapkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Sebagai salah satu upaya dalam pembangunan yang berkelanjutan, musrenbang adalah sebuah wadah yang mampu mengangkat berbagai persoalan desa yang sedang dihadapi. Pada kenyataanya pelaksanaan musrenbang seringkali diwarnai beragam hal yang menimbulkan paradigma kurang adil dalam mencapai keputusannya. Hal ini kurangnya pengetahuan setiap sumber daya dalam menjalin komunikasi yang baik. Stamford dalam teorinya bahwa hukum itu tidak selalu didasarkan pada teori sistem (mengenai) hukum, karena pada dasarnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menunjukan adanya hubungan yang tidak simetris. Prinsip negara dan prinsip pasar berpadu menjadi satu sehingga mereka yang memiliki kekuasaan (dalam hal ini penguasa atau pejabat) juga terjun ke dalam bisnis. Dua prinsip itu maju ke depan, sedangkan prinsip komunitas ditinggalkan sehingga masyarakat sering menjadi korban dari kredo modernitas, yaitu pembangunan. Saat ini hukum telah gagal memberikan penjelasan mengenai realitas yang terjadi sesungguhnya. Kehidupan praktik hukum sangat ditentukan oleh logika aturan di dunia professional hukum. Titik terjauh yang dicapai suatu aturan hanyalah kepastian hukum. Praktik hukum yang terjadi sekarang ini hanyalah merupakan kegiatan formal yang lebih mementingkan proses administrasi dalam upaya penyelesaian perkara. Fakta di depan mata menunjukan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih carut-marut tentunya hal ini sudah diketahui dan diakui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia juga komunitas masyarakat internasional. Banyak pendapat menyatakan bahwa penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Proses penegakan hukum seringkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Padahal seharusnya penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat (Munir Fuady, 2003). Sebagaimana pendapat dari Roscoe Pound bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Atau, hukum sebagai sarana pembangunan (law as a tool of development) sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 88). Lahir dan berkembangnya hukum progresif tidak terlepas dari adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori dengan hukum dalam kenyataan. Adanya kegagalan dari hukum memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Bentuk kegagalan hukum dapat dilihat pada proses pencarian masalah desa dalam kegiatan musrenbang. Selain itu usulan hasil musrenbang pun seringkali tidak komprehensif dan hanya menguntungkan beberapa pihak. Oleh karena itu untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan. Melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan dari kaidah hukum dalam praktik hukum, yaitu adanya jaminan penegakan hukum yang baik (Munir Fuady, 2003: 40). Adapun jika kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum yang progresif ini juga dekat dengan sociological jurisprudence, yang dikembangkan oleh eugen ehrlich dan Roscoe Pond. Tujuan utama realisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jerome Frank dan Oliver Wendel Holmes adalah untuk membuat hukum menjadi lebih mendengar akan kebutuhan sosial. Dengan memberikan dorongan pada perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi aparat hukum (Rafael edy Bosco, 2003:59-60). Konsep hukum adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat dan hukum sebagai alat rekayasa sosial diharapkan dapat terjadinya perubahan-perubahan yang mengarah pada kebaikan bagi masyarakat luas. Seperti adanya persamaan hak, terciptanya kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan, alam sekitar dan lain sebagainya (Achmad Ali, 1993:100-105). Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sebagai konstruksi sosial di mana hukum mengabdi kepada manusia atau hukum untuk manusia di mana hukum dibuat berlandaskan etika dan moral kemanusiaan yang baik. Hukum progresif bertujuan mengembalikan makna hukum bahwa hukum selalu berada pada statusnya sebagai law in the making dan tidak pernah bersifat final. Lahir dan berkembangnya hukum progresif tidak lepas dari adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (law in books) dengan hukum dalam kenyataan (law in action). Serta adanya kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Pembentukan hukum semestinya merespon hal-hal lain di luar diri hukum itu sendiri misalnya aspek sosial. Hukum harus menyesuaikan perkembangan kebutuhan- kebutuhan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia. Menurut eugen ehrlich, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Musrenbang sebagai bentuk wujud dan tujuan dari hukum seharusnya memiliki karakteristik sebagai hukum progresif yang dapat ditandai bahwa hukum ada untuk mengabdi kepada manusia, hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak pernah bersifat final. Hukum progresif selalu melekat dengan etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdi kepada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya. Penulis : Hendi Budiaman