Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi XI DPR RI bersinergi menggelar diskusi publik di Aula Hotel Mandiri, Kota Banjar, guna memperkuat literasi keuangan digital masyarakat.
Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk mendongkrak roda perekonomian daerah melalui pemahaman literasi keuangan digital yang matang, sekaligus membentengi warga dari ancaman kejahatan siber.
Peningkatan pemahaman finansial dan inklusi ini dinilai memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan fondasi ekonomi nasional yang lebih tangguh.
Oleh sebab itu, peranan OJK selaku otoritas tertinggi pengawas sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mengedukasi publik terkait pentingnya literasi keuangan digital secara masif.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, saat hadir sebagai pemateri utama dalam diskusi publik tersebut.
Tokoh yang juga dikenal sebagai bidan pemekaran Kota Banjar pada tahun 2002 ini memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun literasi keuangan digital di era modern.
Sinergi OJK dan DPR RI Hadapi Tantangan Finansial
Diskusi publik yang berlangsung interaktif ini mengusung tema “Tantangan Ekonomi dan Politik di Era Digital”.
Agenda ini dapat terlaksana berkat adanya kemitraan solid antara Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan bersama pihak OJK untuk mengampanyekan literasi keuangan digital.
Dalam pemaparannya, OJK diminta untuk tidak kendur dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya literasi keuangan digital bagi masyarakat luas.
Hal ini krusial agar masyarakat dapat mendeteksi, mewaspadai, sekaligus mengantisipasi maraknya modus kejahatan keuangan berbasis siber yang polanya terus berubah hingga saat ini.
“Masyarakat harus cerdas memilah platform keuangan. Tanpa adanya literasi keuangan digital yang mumpuni, masyarakat kita akan sangat rentan menjadi korban penipuan daring, pinjol ilegal, hingga investasi bodong,” ujar Agun di hadapan peserta diskusi.
Peluang Inklusi Politik dan Demokrasi di Era Siber
Di sisi lain, era disrupsi teknologi ini tidak hanya membawa tantangan, melainkan juga membuka peluang lebar dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
Namun, di samping fokus pada edukasi literasi keuangan digital, kemajuan teknologi informasi dan konektivitas internet yang semakin luas kini memungkinkan terciptanya partisipasi politik yang jauh lebih inklusif serta partisipatif.
Melalui kehadiran media sosial dan berbagai platform digital, warga negara sekarang dapat dengan mudah memperoleh informasi rekam jejak calon pemimpin, sekaligus memperdebatkan berbagai isu politik secara terbuka.
Berbagai inovasi ruang publik digital seperti debat daring, forum diskusi online, hingga kampanye digital yang sehat diyakini mampu meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat.
Pemanfaatan ruang digital yang sehat ini tentu harus ditopang oleh kesadaran literasi keuangan digital agar masyarakat tidak mudah terjebak oleh politik uang berbasis transaksi elektronik.
Komitmen Menyerap Aspirasi Lewat Agenda Reses
Kehadiran legislator asal Jawa Barat ini di Kota Banjar juga merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusionalnya sebagai anggota parlemen.
Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai momen kunjungan reses ke daerah pemilihan (dapil) untuk bertatap muka langsung dengan konstituen, sekaligus menyosialisasikan pentingnya program literasi keuangan digital.
Tujuan utama dari agenda reses ini adalah menjalankan fungsi keterwakilan rakyat secara optimal.
Melalui forum ini, seluruh aspirasi, keluhan, serta masukan dari masyarakat bawah dapat diserap, ditampung, dan nantinya diperjuangkan dalam rapat kerja di tingkat pusat.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa globalisasi merupakan proses keniscayaan di mana seluruh manusia di dunia dapat saling terhubung tanpa sekat.
Baik dari aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan sosial, hingga aktivitas roda ekonomi.
Transformasi Menuju Era Ekonomi Digital dan Ancaman Hoaks
Perkembangan teknologi mutakhir saat ini dinilai membuat segala urusan manusia menjadi jauh lebih praktis.
Pola kebutuhan komunikasi publik saat ini sudah tidak dapat dibandingkan lagi dengan kondisi teknologi pada lima dekade yang lalu.
Saat ini, komunikasi antarindividu berjalan sangat cepat dan instan. Jarak geografis maupun perbedaan waktu bukan lagi menjadi penghalang besar bagi setiap orang untuk tetap saling terhubung berkat kecanggihan infrastruktur telekomunikasi seluler.
Kondisi ini memicu lahirnya ekosistem ekonomi baru. Ekonomi digital sendiri merupakan seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang memanfaatkan bantuan jaringan internet serta adopsi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Sektor ekonomi baru ini terbukti mampu membawa perubahan drastis pada lanskap bisnis dan aktivitas transaksi masyarakat, dari yang semula berbasis manual kini bertransformasi menjadi serba otomatis.
Namun, lompatan teknologi ini wajib diimbangi dengan literasi keuangan digital agar pemanfaatannya bernilai positif dan tidak merugikan finansial warga.
Kendati menawarkan efisiensi tinggi, kemajuan teknologi digital ini tetap menyimpan tantangan yang cukup berat jika tidak diiringi dengan literasi keuangan digital.
Salah satu residu negatif yang paling mencolok di era digital saat ini adalah masifnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan berita bohong (hoaks).
Dalam ekosistem media sosial yang penuh dengan konten viral, nilai kebenaran seringkali terabaikan demi mengejar traksi.
Hoaks dan berita palsu tersebut dinilai dapat dengan mudah memanipulasi persepsi masyarakat, bahkan berpotensi besar memengaruhi hasil pemilihan umum jika tidak diantisipasi dengan bijak.
