Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan setelah laporan dari AmCham Indonesia dan US Chamber of Commerce menempatkannya sebagai salah satu hambatan bagi investasi perusahaan Amerika Serikat di Indonesia.
Managing Director AmCham Indonesia, Lydia Ruddy, menyampaikan bahwa aturan ini menjadi tantangan khususnya bagi perusahaan dalam rantai pasok global.
Mereka kerap menghadapi kendala ketika tidak dapat memenuhi kebutuhan komponen dengan kualitas tertentu yang belum tersedia secara lokal.
Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan TKDN dirancang dengan prinsip fleksibilitas dan keberimbangan.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa aturan tersebut masih memberikan ruang bagi impor bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
Menurutnya, penentuan nilai TKDN atas produk berbahan baku impor dilakukan secara adil dan transparan, memastikan regulasi ini tidak menghambat potensi investasi.
Memanfaatkan Potensi Pasar Domestik
Febri menyoroti pentingnya kebijakan TKDN untuk menjaga daya saing pasar domestik, yang menjadi salah satu keunggulan utama Indonesia.
Dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pasar Indonesia memiliki daya tarik signifikan bagi investor asing.
Kebijakan TKDN bertujuan mendorong partisipasi mereka dalam memperkuat industri lokal, baik melalui pembangunan fasilitas produksi maupun pemenuhan kebutuhan pasar.
“Ini bukan soal hambatan, melainkan soal kemauan dari perusahaan global berteknologi tinggi untuk berinvestasi di Indonesia. Pasar domestik yang besar dan kebijakan TKDN justru menjadi peluang,” ujar Febri pada Sabtu (30/11/2024).
Ia menambahkan bahwa aturan TKDN memberikan keuntungan strategis, termasuk memperdalam struktur industri nasional dan meningkatkan serapan tenaga kerja.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan efek berkelanjutan di sektor ekonomi domestik, baik melalui penguatan industri hulu maupun hilir.
Karpet Merah Bagi Investor Asing
Febri menyebut kebijakan TKDN sebagai “karpet merah” bagi investor luar negeri yang ingin membangun basis produksi di Indonesia.
Dengan memenuhi aturan TKDN, perusahaan asing tidak hanya dapat mengakses pasar domestik yang besar, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekosistem industri lokal.
“Kebijakan ini berlaku tanpa diskriminasi terhadap asal negara investor. Semua pihak, mulai dari industri kecil hingga perusahaan global, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan sertifikasi TKDN sesuai regulasi,” tegasnya.
Dampak Positif yang Luas
Lebih jauh, kewajiban penggunaan produk dalam negeri diyakini menciptakan dampak positif yang signifikan, termasuk penguatan rantai pasok nasional.
Efek ini tidak hanya dirasakan oleh sektor manufaktur, tetapi juga sektor pendukung seperti industri komponen dan mesin.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.
“Belanja produk dalam negeri menciptakan backward linkage dan forward linkage yang mendukung keberlanjutan perekonomian Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional,” pungkas Febri.
Dengan pendekatan ini, pemerintah optimis kebijakan TKDN tidak hanya melindungi investasi dalam negeri, tetapi juga menarik lebih banyak investor asing untuk turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
