
Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) mendorong penguatan kembali Ekonomi Pancasila sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan Ekonomi Pancasila Forum 2026 (EPF 2026).
Forum yang digelar di Assembly Hall, Menara Mandiri, Jakarta, ini mengusung tema “Reaktualisasi Ekonomi Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045” dan menjadi ruang dialog strategis lintas sektor dalam merespons dinamika ekonomi global dan tantangan pembangunan nasional.
Ketua Umum IKA UNPAD yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa EPF 2026 merupakan bagian dari komitmen IKA UNPAD untuk mendorong diskursus kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, Ekonomi Pancasila perlu terus direaktualisasikan agar tidak berhenti sebagai konsep normatif, melainkan menjadi kerangka kebijakan yang relevan dan aplikatif dalam pembangunan nasional jangka panjang.
Penyelenggaraan forum ini mendapat dukungan penuh dari Universitas Padjadjaran (UNPAD).
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Wakil Rektor UNPAD, Maman Setiawan, universitas menekankan pentingnya peran alumni dan perguruan tinggi dalam memperkaya perumusan kebijakan publik nasional.
Ia menilai sinergi antara dunia akademik dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan ekonomi yang berbasis nilai, ilmu pengetahuan, dan kepentingan masyarakat luas.
Dukungan terhadap reaktualisasi Ekonomi Pancasila juga disampaikan oleh sektor perbankan. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, yang merupakan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD Angkatan 1987, menyatakan apresiasinya atas inisiatif IKA UNPAD dalam menyelenggarakan EPF 2026.
Ia menilai forum ini penting sebagai wadah dialog kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional dan keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Dewan Penasihat IKA UNPAD, Omay K. Wiraatmadja, menekankan bahwa Ekonomi Pancasila harus diposisikan sebagai kerangka kebijakan yang konsisten dan terukur.
Menurutnya, prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila perlu diterjemahkan secara konkret dalam praktik pembangunan agar mampu menjawab tantangan struktural ekonomi nasional dan mewujudkan keadilan sosial.
EPF 2026 menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan tokoh nasional, antara lain Pengamat Politik Rocky Gerung, Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari, Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-Koperasi Yones William.
Senior Vice President Bank Mandiri Bayu Trisno Arief S., Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, serta Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza.
Diskusi dipandu oleh Executive Director Indonesian Diaspora Network United (IDNU) Nuning P. Hallet dan Dewan Penasihat IKA UNPAD Krishna Amir Hamzah.
Diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif dari para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk profesional, akademisi, alumni, dan pelaku usaha.
Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi ruang penting untuk memperkaya perspektif mengenai arah kebijakan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Pancasila.
Melalui EPF 2026, IKA UNPAD berharap dapat memperkuat kontribusi alumni dalam mendorong perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Ketua Pelaksana EPF 2026, Adriastama N. Priajati, menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang dialog yang mengedepankan kedalaman substansi dan kualitas pembahasan agar menghasilkan gagasan strategis bagi pembangunan ekonomi nasional.





