Anggota DPR RI berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) menggelar diskusi publik di Aula Desa Salareuma, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Langkah strategis ini diambil guna memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan di tingkat fundamental melalui program edukasi keuangan digital.
Kegiatan yang berlangsung dinamis tersebut dihadiri oleh ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta jajaran tokoh masyarakat setempat.
Mengusung tema besar “Ekonomi Kerakyatan dan Inflasi Daerah”, forum ini mengupas tuntas tantangan sekaligus peluang besar bagi ekonomi desa di era modern.
Membangun literasi di tingkat akar rumput saat ini menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda lagi.
Oleh karena itu, sinergi antara regulator bank sentral dan legislatif ini diarahkan langsung untuk menyentuh sektor-sektor produktif yang ada di perdesaan.
Ringkasan Berita
Urgensi Edukasi Keuangan Digital di Era Cashless
Perkembangan teknologi yang masif menuntut masyarakat perdesaan untuk cepat beradaptasi agar tidak tergilas oleh perubahan zaman yang serba cepat.
Transformasi ke arah modernisasi ini bukan lagi sebuah pilihan opsional, melainkan sebuah keharusan demi menjaga keberlanjutan usaha masyarakat.
“Edukasi keuangan digital sangat penting kita sampaikan pada masyarakat, karena hari ini kita sudah masuk pada dunia digitalisasi,” ujar Anggota DPR RI yang hadir dalam acara tersebut.
Masyarakat diajak untuk memanfaatkan seluruh kemudahan era digital, salah satunya melalui sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Pendekatan melalui edukasi keuangan digital bagi pelaku UMKM ini menjadi pilar utama menuju terbentuknya masyarakat tanpa tunai (cashless society) di masa yang akan datang.
Lebih lanjut, forum tersebut menekankan pentingnya membangun literasi keuangan yang sehat dari tingkat desa.
Salah satu strategi yang paling konkret adalah dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai motor penggerak utama ekonomi lokal.
Strategi Membendung Inflasi dari Level Desa
Penguatan ekonomi kerakyatan dan pengendalian inflasi daerah, khususnya di kawasan perdesaan, harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ketahanan pangan dan ekonomi desa terbukti menjadi bantalan yang sangat kuat ketika krisis ekonomi melanda skala nasional.
“Membangun ekonomi kerakyatan ini sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya inflasi. Dengan begitu, perekonomian pada level desa akan tumbuh,” tuturnya menjelaskan dampak positif dari edukasi keuangan digital.
Para pelaku usaha dan UMKM di Kabupaten Kuningan didorong untuk segera memiliki QRIS mandiri yang terintegrasi langsung dengan profil usaha mereka.
Mengingat pentingnya integrasi teknologi ini, akselerasi adopsi transaksi digital bagi pelaku usaha mikro harus segera diselesaikan secara merata.
Saat ini, zaman sudah semakin maju dan menuntut segala lini menjadi lebih praktis. Segala bentuk transaksi kini sudah mulai beralih menggunakan sistem pemindaian kode batang (barcode).
Mulai dari aktivitas belanja harian di warung, menyalurkan sedekah, hingga pembayaran SPP sekolah kini jauh lebih aman dan cepat menggunakan platform digital.
Komitmen Bank Indonesia Dorong Keuangan Inklusif
Pada kesempatan yang sama, Deputi BI Kantor Perwakilan Cirebon, Gatot Kurniawan, memaparkan peran krusial Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi.
Hal ini sejalan dengan visi BI untuk menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap stabilitas perekonomian nasional.
“Kami terus berbenah melakukan berbagai upaya membangun perekonomian nasional yang maju dan terdepan,” jelas Gatot di hadapan para peserta diskusi.
Gatot melanjutkan, Bank Indonesia saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi keuangan digital berbasis QRIS.
Program ini dirancang khusus untuk mempermudah masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam mempercepat sekaligus mengamankan proses transaksi keuangan harian.
Berdasarkan data indikator makroekonomi, sektor usaha mikro memiliki peran yang sangat strategis terhadap pertumbuhan domestik bruto Indonesia.
Sektor ini juga terbukti menjadi penyerap tenaga kerja terbesar yang menyelamatkan masyarakat dari pengangguran.
“Sumbangan kontribusinya sangat besar, mencapai 57 persen lebih dari total jumlah UMKM Indonesia yang saat ini mencapai lebih dari 64 juta,” ungkap Gatot secara rinci.
Melihat besarnya potensi tersebut, Kantor Perwakilan BI Cirebon bersama DPR RI dan para pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk terus menggulirkan program edukasi keuangan digital.
Sinergi berkelanjutan ini diharapkan mampu meningkatkan kelas UMKM daerah sekaligus menciptakan ekosistem keuangan desa yang mandiri, modern, dan kebal terhadap guncangan inflasi global.
