Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Karom, SPd.I, MM, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah kabupaten/kota yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy.
Ia menilai, hingga kini belum ada keseriusan yang nyata dari pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sampah yang mencemari aliran sungai tersebut.
Menurut Karom, pengelolaan sampah di DAS Citanduy masih jauh dari kata memadai.
Padahal, aliran sungai yang melintasi delapan kabupaten/kota dan dua provinsi, yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah, memiliki peran vital sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya.
“Pengolahan sampah di DAS Citanduy masih sangat memprihatinkan. Sampah masih berserakan di sungai, sementara langkah nyata dari pemerintah belum terlihat signifikan,” ujar Karom, Kamis (31/07/2025).
Karom menilai buruknya kondisi ini dipicu oleh dua hal utama: rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengelola sampah, serta keterbatasan fasilitas yang disediakan pemerintah.
“Fasilitas pengolahan sampah sangat minim. Padahal DAS Citanduy adalah salah satu aliran sungai terpanjang yang melintasi dua provinsi,” tegasnya.
Menurut Karom, hingga kini belum ada satu pun kabupaten atau kota di sepanjang aliran sungai ini yang tuntas menangani masalah sampah.
Ia juga mengungkapkan bahwa konsep pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah daerah masih sebatas open dumping atau pembuangan terbuka.
Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, kata Karom, layanan pengangkutan sampah baru mencakup sekitar 10 persen wilayah.
“Sampah yang diangkut pun hanya ditumpuk di tempat pembuangan tanpa diolah. Jika dibiarkan, ini akan menjadi bom waktu, seperti tragedi TPA Sarimukti beberapa waktu lalu,” jelas Karom.
Lebih jauh, Karom menekankan pentingnya gerakan bersama untuk menyelesaikan persoalan sampah.
Menurutnya, penanganan masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan perlu keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat.
“Kunci penyelesaian sampah adalah gerakan bersama. Semua pemangku kepentingan harus terlibat, mulai dari pemerintah, sekolah, lembaga keagamaan, hingga masyarakat umum,” ujarnya.
Karom juga menegaskan perlunya kesadaran individu untuk mengelola sampah mulai dari rumah.
“Sampah harus dipilih dan dipilah sejak dari rumah. Jika ini dilakukan, tidak akan ada lagi sampah yang mencemari sungai,” katanya.
Sebagai bagian dari solusi, Karom mendorong adanya edukasi lingkungan sejak dini melalui sekolah.
“Siswa perlu dibiasakan untuk mengurangi sampah. Selain itu, di forum pengajian maupun kantor, harus ada pembiasaan yang mendorong perilaku ramah lingkungan,” tambahnya.
Ia juga menilai pentingnya menata ulang permukiman di bantaran sungai. “Sungai tidak boleh lagi dianggap sebagai tempat pembuangan sampah.
Rumah-rumah di pinggir sungai seharusnya menghadap ke sungai seperti konsep yang ada di Yogyakarta, agar masyarakat terdorong menjaga kebersihan sungai di depan rumah mereka,” tuturnya.
Karom, yang dikenal sebagai pegiat lingkungan sebelum menjabat anggota DPRD, juga mengingatkan tentang gerakan Ecovillage, yaitu desa berbudaya lingkungan yang pernah populer di Tasikmalaya.
“Gerakan ini perlu dihidupkan kembali karena efektif membangun kesadaran lingkungan di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Ia pun menyambut baik program Tasik Hejo yang diinisiasi pimpinan baru Kabupaten Tasikmalaya.
Gerakan ini membawa harapan baru, karena di dalamnya terdapat semangat Ecovillage dengan tagline ‘Jaga Lembur, Jaga Lewi, Jaga Gunung’.
“Ini adalah langkah nyata menuju pengelolaan lingkungan yang lebih baik,” pungkas Karom.
