Komisi D DPRD Ciamis menemukan sejumlah pelanggaran standar kelayakan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 102 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Kamis (26/2/2026).
Temuan paling krusial meliputi pembagian makanan tanpa label kedaluwarsa serta buruknya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di mayoritas dapur penyedia.
Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Zaenal Arifin, mengungkapkan bahwa monitoring yang dilakukan secara maraton sejak Desember 2025 ini bertujuan untuk memastikan higienitas makanan dan kelayakan fasilitas.
Terlebih, pada bulan Ramadan ini, menu basah bagi para siswa diganti menjadi penganan ringan atau menu kering.
“Kami menemukan roti yang dibagikan kepada siswa hanya dikemas dalam plastik sederhana. Tidak ada cantuman masa kedaluwarsa, tidak dilengkapi label halal, dan tanpa keterangan pabrik atau UMKM yang memproduksinya,” tegas Zaenal kepada Reportasee.com, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, ketiadaan label tersebut sangat berisiko bagi kesehatan ribuan siswa penerima manfaat, mulai dari tingkat TK/PAUD hingga SMA sederajat yang tersebar di wilayah Ciamis.
Mayoritas Dapur Belum Memiliki IPAL Standar
Selain menyoroti keamanan pangan, tim legislatif juga menemukan masalah serius terkait pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah cair dapur massal tersebut.
Saat meninjau enam lokasi dapur MBG di Kecamatan Cikoneng—yang meliputi Desa Cimari, Cikoneng, dan Gegempalan—Zaenal membeberkan bahwa hanya satu fasilitas yang memiliki IPAL representatif dan mampu menghasilkan air buangan jernih.
“Sementara lima dapur lainnya hanya memiliki IPAL konvensional berupa bak penampungan sederhana. Kami mengingatkan agar pengelola ekstra waspada jangan sampai terjadi kebocoran yang bisa mencemari lingkungan dan mengganggu sanitasi masyarakat sekitar,” ingatnya.
Meski demikian, untuk urusan penanganan limbah padat organik, pihak dewan memberikan apresiasi karena warga setempat telah memanfaatkannya secara swadaya untuk pakan ternak dan ikan.
Evaluasi Total Ratusan Dapur di Kabupaten Ciamis
Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Ciamis ditargetkan memiliki 205 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, sudah ada 136 dapur MBG yang beroperasi aktif melayani para siswa.
Dari total dapur yang beroperasi tersebut, Komisi D telah merampungkan kunjungan pemantauan ke 102 dapur yang tersebar di 20 kecamatan.
Oleh karena itu, bagi fasilitas yang belum memenuhi standar kelayakan, pihak Komisi D DPRD Ciamis mendesak para pengelola untuk segera membenahi sistem pembuangan limbah dan memastikan standar kualitas kemasan makanan terpenuhi sesuai ketentuan gizi nasional.
