DPMD Kota Banjar menyoroti aspek kesiapan anggaran sebagai salah satu faktor penting dalam wacana pemekaran Dusun Sindangmulya dari Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari.
Plt Kepala DPMD Kota Banjar, Eddy Nurjaman, menegaskan bahwa pemekaran wilayah desa bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga terkait kemampuan keuangan desa baru dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurut Eddy, desa hasil pemekaran harus memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk membiayai kebutuhan operasional dan pelayanan publik.
Tanpa perhitungan matang, pemekaran berisiko menimbulkan beban baru, baik bagi desa induk maupun desa yang dimekarkan.
“Selain persyaratan regulasi seperti jumlah penduduk dan batas wilayah, faktor anggaran juga sangat krusial. Kita harus memastikan desa baru mampu membiayai operasionalnya sendiri,” jelas Eddy, Senin (28/7/2025).
Ia menambahkan, sebelum pemekaran disetujui, perlu dilakukan kajian komprehensif yang melibatkan tim pengkaji.
Proses tersebut mencakup verifikasi potensi desa, proyeksi pendapatan, serta kemampuan mengelola keuangan secara mandiri.
Eddy mengungkapkan bahwa pemekaran desa tidak bisa dilakukan secara instan.
Selain memenuhi persyaratan teknis dan administratif, harus ada musyawarah tingkat desa serta pembentukan tim khusus yang bertugas mengkaji seluruh aspek, termasuk anggaran.
“Proses pemekaran ini panjang dan harus mengikuti mekanisme. Mulai dari menampung aspirasi masyarakat, melakukan kajian, hingga memastikan anggaran desa baru mencukupi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPD Kujangsari, Muflihun, mengungkapkan bahwa wacana pemekaran Dusun Sindangmulya masih sebatas aspirasi sebagian tokoh masyarakat.
Hingga kini, BPD belum menerima surat resmi dari pemerintah desa untuk membahas rencana tersebut.
“Kami belum menerima surat resmi. Belum ada pembahasan di tingkat desa, apalagi pembentukan tim atau sosialisasi kepada warga,” kata Muflihun.
Meski begitu, ia menyatakan dukungan secara pribadi apabila pemekaran tersebut memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses ini harus sesuai ketentuan hukum dan melibatkan pemerintah kota.
“Kalau tujuannya demi kesejahteraan warga, kami siap membantu administrasi. Tapi mekanismenya panjang dan tidak bisa dilewati begitu saja,” ujarnya menegaskan.
Dengan sorotan terhadap kesiapan anggaran, pemerintah daerah menekankan pentingnya kajian yang holistik sebelum pemekaran dilakukan.
Proses ini memerlukan koordinasi erat antara masyarakat, pemerintah desa, BPD, dan DPMD agar hasil pemekaran tidak menimbulkan persoalan baru.
Wacana pemekaran Dusun Sindangmulya kini masih berada pada tahap awal.
Keputusan final bergantung pada hasil kajian teknis, kesepakatan warga, serta analisis kemampuan keuangan desa baru untuk mandiri.
