Bupati Ciamis Herdiat Sunarya secara resmi menghadiri agenda strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Pertemuan krusial yang menjadi kompas arah kebijakan ekonomi dan pembangunan wilayah ini diselenggarakan langsung di Gedung Pakuan, Bandung, pada hari Rabu (15/04/2026).
Kehadiran pimpinan daerah dalam forum Musrenbang RKPD Jabar 2027 ini menjadi langkah penting untuk memastikan aspirasi masyarakat daerah terakomodasi di tingkat provinsi.
Selain Bupati Ciamis, forum tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar, serta seluruh kepala daerah bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Ringkasan Berita
Tema Sentral Musrenbang RKPD Jabar 2027
Dalam forum tata ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan tema pembangunan RKPD tahun 2027 yang mengusung “Pengembangan Produktivitas Perekonomian Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pembangunan.”
Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan strategis yang diamanatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Transformasi ekonomi di Jawa Barat diharapkan dapat berjalan merata, menyentuh seluruh lapisan wilayah, dengan menjadikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahan yang transparan sebagai fondasi utamanya.
Instruksi Wamendagri Terkait Sinkronisasi Kebijakan
Sejalan dengan tema tersebut, Wamendagri Akhmad Wiyagus dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Oleh karena itu, ia menekankan urgensi kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
“Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dokumen ini juga harus disusun berdasarkan analisis kondisi faktual, potensi wilayah, serta dinamika perkembangan daerah maupun nasional,” tegas Akhmad Wiyagus.
Lebih lanjut, Wamendagri menambahkan bahwa sinkronisasi antara perencanaan tingkat daerah dan pusat menjadi kunci keberhasilan.
Penyelarasan kebijakan strategis ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Konsistensi antar dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga implementasi program tahunan, merupakan syarat mutlak dalam mencapai target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Fokus Konektivitas dan Pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaparkan cetak biru pembangunan provinsi yang akan dieksekusi dari hasil Musrenbang RKPD Jabar 2027. Salah satu fokus utamanya menitikberatkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah secara masif.
Pembangunan infrastruktur tersebut dirancang sangat komprehensif, meliputi pengaspalan jalan, pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk menekan angka kriminalitas, instalasi CCTV, perbaikan drainase guna mencegah banjir, pembaruan marka jalan, hingga penataan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi.
Menurut Dedi Mulyadi, pembangunan konektivitas ini menempati urutan prioritas utama.
Langkah ini dinilai vital untuk membuka akses wilayah-wilayah pelosok yang selama ini masih terisolir, melalui skema percepatan pengembangan jalan kewenangan provinsi yang akan mendongkrak roda perputaran ekonomi lokal.
Di sisi lain, sektor pendidikan juga mendapat perhatian khusus. Dedi Mulyadi menegaskan komitmen kuatnya untuk mempercepat eskalasi kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Rencana taktisnya mencakup pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) di berbagai kabupaten/kota.
Meskipun demikian, Gubernur tidak menampik adanya tantangan struktural yang cukup berat.
Ia menyoroti fenomena kesenjangan antara pengangkatan tenaga guru baru dengan rasio jumlah pendidik yang telah memasuki masa purnabakti (pensiun).
“Ke depan, kita harus jauh lebih konsisten dalam merumuskan kebijakan pengangkatan guru agar kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah tetap terpenuhi secara proporsional,” ungkapnya.
Komitmen Pelayanan Dasar dan Kepentingan Ciamis
Mengakhiri arahan strategisnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa instrumen Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berporos pada pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
Pemerataan pembangunan harus terus digalakkan tanpa mengesampingkan pelestarian nilai-nilai ideologis, historis, dan filosofis luhur dalam setiap rumusan kebijakan.
Ia juga menitipkan pesan khusus kepada seluruh bupati dan wali kota yang hadir untuk senantiasa membangun komunikasi yang proaktif dan efektif dengan warganya.
Komunikasi tersebut harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, merakyat, dan mudah dipahami oleh semua kalangan.
Keikutsertaan Bupati Herdiat Sunarya dalam pusaran Musrenbang RKPD Jabar 2027 ini memegang peranan krusial bagi Kabupaten Ciamis.
Sinergi yang terjalin erat antara pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan mampu melahirkan rumusan arah pembangunan yang jauh lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak penuh pada kesejahteraan masyarakat menyongsong tahun 2027 mendatang.
