Pelaksanaan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dinilai belum mampu terwujud secara baik dan benar akibat pincangnya tata kelola partai politik saat ini.
Kondisi tersebut mendorong politisi senior, Agun Gunandjar Sudarsa, mengoreksi total fungsi representasi Partai Golkar melalui penelitian akademik mendalam.
Langkah strategis ini berhasil membawanya meraih gelar Doktor bidang Ilmu Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan IPK sangat memuaskan (3,69).
Dalam sidang terbuka yang digelar, Agun memaparkan disertasi bertajuk ‘Tata Kelola Fungsi Representasi dan Rekrutmen Partai Golkar dalam Mewujudkan Good Governance di Era Reformasi’.
Penelitian ini hadir sebagai respons konkret terhadap keresahan publik mengenai performa institusi politik yang kian merosot di mata masyarakat.
Fenomena ini tentu memerlukan penanganan serius dari tingkat akar rumput partai itu sendiri.
Ringkasan Berita
Mengapa Fungsi Representasi Partai Golkar Menjadi Lokus Utama?
Menurut Agun, landasan tata kelola pemerintahan yang bersih sebenarnya telah dirumuskan sejak lama melalui TAP MPR No XI/MPR/1998.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partai politik belum mampu menjalankan tugasnya secara optimal dalam penyelenggaraan negara.
Masalah utama kerap berakar dari internal partai yang kurang adaptif dengan tuntutan transparansi modern.
Ada alasan filosofis kuat mengapa dirinya memilih fungsi representasi Partai Golkar sebagai lokus utama penelitian ilmiah tersebut.
“Partai Golkar secara filosofis, ideologis, dan sosiologis sudah selesai dengan urusan Keindonesiaan, Kepancasilaan, dan Keislamannya,” ujar Agun dengan tegas saat persidangan.
Ia juga menyitir pemikiran almarhum Prof. Dr. Azyumardi Azra yang menyebut Golkar sebagai partai yang tidak lagi mempersoalkan keberagaman bangsa, jati diri nasional, maupun kehidupan beragama.
Partai beringin ini sejak awal berorientasi pada pembangunan melalui doktrin karya kekaryaan, yaitu Karya Siaga Gatra Praja.
Berdasarkan kekuatan doktrin tersebut, perbaikan internal pada fungsi representasi Partai Golkar diharapkan mampu menjadi rujukan nasional bagi pembenahan partai politik lainnya di Indonesia.
Anjloknya Indeks Korupsi dan Solusi Lembaga Aspirasi
Agun tidak menampik adanya realitas pahit yang mencoreng wajah perpolitikan tanah air dalam beberapa tahun terakhir.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sempat mengalami penurunan drastis, sementara partai politik kerap nangkring di urutan terbawah dalam pemeringkatan tingkat kepercayaan publik.
Ketika kepercayaan publik berada di titik nadir, partai harus segera melakukan introspeksi struktural.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, riset ini menawarkan rekonstruksi pada fungsi representasi Partai Golkar melalui pembentukan model lembaga aspirasi baru yang bersifat fungsional, aspiratif, responsif, serta bervisi kerakyatan dan kesejahteraan.
Nantinya, wadah inovatif ini tidak hanya sekadar menampung keluhan masyarakat, melainkan dioptimalkan sebagai:
- Pusat penelitian, pengkajian, dan perumusan kebijakan publik yang berbasis data akurat.
- Rumah pemberdayaan sekaligus pengabdian masyarakat secara nyata di berbagai daerah.
- Ruang akuntabilitas publik parpol yang dibentuk secara institusional oleh individu wakil rakyat.
Melalui penguatan fungsi representasi Partai Golkar yang terukur, pola rekrutmen kader untuk mengisi jabatan strategis di sektor legislatif maupun eksekutif dijamin akan jauh lebih bersih dan kompeten.
Transformasi ini dinilai mampu mengikis pragmatisme politik yang selama ini menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di birokrasi pemerintahan.
Mewujudkan Tata Kelola Parpol yang Akuntabel
Disertasi administrasi pembangunan negara dari perspektif politik ini menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih mustahil lahir tanpa adanya partai politik yang sehat.
Pasalnya, parpol merupakan satu-satunya institusi publik yang mengantongi mandat konstitusional dari rakyat untuk melahirkan pemimpin bangsa melalui mekanisme Pemilu yang demokratis.
Pembenahan pada fungsi representasi Partai Golkar diharapkan mampu mengembalikan marwah demokrasi yang sesungguhnya ke jalur yang tepat.
Ketika tata kelola internal partai berjalan transparan, maka aktor politik yang dihasilkan melalui instrumen pemilu otomatis memiliki integritas tinggi saat memegang kekuasaan.
“Pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan oleh tata kelola partai politik yang baik. Di mana good governance membutuhkan aktor politik tangguh untuk menjalankan kekuasaan politik secara amanah,” pungkasnya menutup paparan sidang.
Melalui pembaruan sistemik pada fungsi representasi Partai Golkar ini, publik kini menanti langkah nyata partai beringin untuk memelopori era baru politik Indonesia.
Diharapkan, konsep ini tidak mandek di atas kertas, melainkan segera diimplementasikan demi mewujudkan sistem politik yang bersih, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak.
