Isu tak sedap tengah menerpa jalannya program prioritas pemerintah di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Koalisi Rakjat Bantoe Rakjat (KRBR) resmi mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ciamis pada Kamis (2/4/2026) siang.
Tujuan utama mereka adalah untuk membongkar secara terang-benderang kasus dugaan pungli dapur MBG Ciamis.
Skandal panas ini diduga kuat melibatkan sejumlah oknum anggota dewan saat melakukan agenda kunjungan kerja, sehingga seketika memicu kemarahan publik.
Kehadiran para aktivis KRBR ini tentu saja bukan tanpa alasan yang kuat.
Mereka membawa sejumlah temuan mencengangkan terkait dugaan pelanggaran etika oleh oknum komisi B dan D DPRD Ciamis.
Lembaga legislatif yang seharusnya bertugas mengawasi, kini justru dituding memanfaatkan wewenang tersebut sebagai ajang mencari keuntungan pribadi.
Tak heran, kabar ini langsung viral dan menjadi sorotan tajam di berbagai media lokal hingga platform media sosial.
Ringkasan Berita
Modus Operandi Dugaan Pungli Dapur MBG Ciamis: Dari “Uang Persiapan” Hingga “Jatah Rokok”
Sekretaris KRBR Ciamis, Gian Ferdyana Henukh atau yang akrab disapa Barmex, membeberkan kronologi dan modus operandi kejadian tersebut secara gamblang.
Berdasarkan hasil kajian dan laporan pekerja di lapangan, dugaan pungli dapur MBG Ciamis ini terjadi ketika komisi B dan D menggelar kunjungan kerja (kunker) ke berbagai titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk oknum dari komisi B, pihak KRBR menemukan adanya instruksi pengondisian dana yang kerap disebut sebagai “uang mentahan” atau biaya persiapan.
Nominalnya dipatok sekitar Rp250 ribu untuk setiap dapur yang dikunjungi oleh rombongan dewan.
Mirisnya lagi, instruksi bernada tekanan tersebut diduga disampaikan secara langsung melalui pesan singkat kepada para pekerja SPPI di tingkat kecamatan sebelum kunker berlangsung.
Di sisi lain, temuan dugaan pelanggaran untuk komisi D tak kalah mengejutkan publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul permintaan dana yang menyentuh angka Rp1 juta dengan dalih sekadar untuk “jatah rokok”.
Penyerahan uang tersebut kabarnya diatur melalui perantara sopir.
Meskipun Barmex mengakui bahwa bukti spesifik untuk komisi D masih terus didalami, indikasi awal ini sudah dinilai cukup untuk mencederai muruah lembaga legislatif.
Oleh karena itu, Barmex menegaskan bahwa praktik meminta-minta semacam ini tidak bisa dibenarkan sama sekali.
Sekecil apa pun nominal barang atau uang yang diminta, apabila hal itu dilakukan dalam kapasitas jabatan dan dilakukan secara berulang, maka perbuatan tersebut berpotensi besar masuk ke dalam ranah tindak pidana gratifikasi.
Respons Ketua DPRD dan Bantahan Tegas Koordinator BGN
Menghadapi bola panas dugaan pungli dapur MBG Ciamis yang makin liar, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, tidak tinggal diam.
Ia berjanji akan segera mengusut tuntas kebenaran informasi yang telah beredar luas, termasuk narasi yang sempat ramai diperbincangkan di platform TikTok.
Sebagai langkah awal yang konkret, Nanang berencana untuk segera memanggil Koordinator SPPG tingkat kabupaten guna melakukan klarifikasi menyeluruh.
Ia memberikan kepastian terkait langkah penanganan isu tersebut.
Apabila oknum anggota dewan terbukti meminta fasilitas ke pihak dapur MBG, DPRD melalui Badan Kehormatan (BK) akan menjatuhkan sanksi tegas.
Pasalnya, tindakan memalukan itu merupakan pelanggaran tata tertib yang sangat fatal.
Namun demikian, Nanang juga memberikan peringatan keras kepada pihak pelapor.
Ia menuntut agar KRBR segera membuka identitas oknum yang dituduhkan beserta bukti-bukti autentik.
Namun, ada konsekuensi berat jika tudingan tersebut pada akhirnya tidak terbukti.
Institusi DPRD siap mengambil langkah hukum tegas terhadap sang penebar fitnah.
Ancaman pidana ini dilakukan semata-mata demi menjaga nama baik lembaga.
Lebih lanjut, dalam laporan terpisah yang dihimpun, nama Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Ciamis, Eggy, sempat terseret dalam pusaran isu kontroversial ini.
Akan tetapi, Gian menyebutkan bahwa Eggy telah menampik keras keterlibatannya.
Eggy bahkan merasa heran dan mempertanyakan bagaimana isu internal yang sensitif ini bisa bocor hingga mencuat ke ranah publik.
Transparansi dan Pengawasan Ekstra Demi Muruah Program MBG
Mencuatnya kasus dugaan pungli dapur MBG Ciamis ini jelas menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya dirancang dengan sistem yang ketat oleh pemerintah pusat untuk memastikan seluruh asupan gizi anak-anak terpenuhi dengan baik, tanpa adanya pemotongan biaya dari pungutan liar.
Kunjungan kerja anggota dewan semestinya berfungsi murni sebagai instrumen pengawasan yang objektif dan evaluatif.
Apabila kunker tersebut justru melenceng dan berubah wujud menjadi ajang pemerasan, maka tujuan mulia dari program MBG akan terancam gagal total.
Skandal dugaan pungli dapur MBG Ciamis ini seharusnya bisa menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperketat sistem pengawasan.
Keberadaan sistem pengaduan atau pelaporan (whistleblowing system) yang aman, anonim, dan responsif kini menjadi sangat mendesak untuk segera diimplementasikan di lapangan.
Dengan sistem pelaporan yang baik, para pekerja di dapur tidak perlu merasa takut atau terintimidasi apabila mereka menemui kejanggalan dari oknum pejabat.
Pada akhirnya, kesuksesan program ini amat bergantung pada sinergi, transparansi, serta komitmen kuat dari semua pihak untuk memberantas segala bentuk praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.
