Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali memanas saat Anggota DPR dari Partai Demokrat, Benny K. Harman, bersitegang dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengenai status Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.
Perdebatan terjadi saat Benny mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mendorong RUU ini, yang dinilai penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan bersih.
Benny: “Di Mana Komitmen Pemerintah?”
Benny K. Harman menyoroti absennya RUU Perampasan Aset dalam daftar RUU Prolegnas yang diusulkan pemerintah.
Ia bahkan merujuk pada buku Paradoks Indonesia karya Presiden Prabowo Subianto, yang memuat gagasan tentang pentingnya menciptakan pemerintahan bersih dan bebas korupsi.
“Apa yang menjadi kegelisahan beliau (Prabowo) soal pemerintahan bersih tidak terlihat di agenda Prolegnas ini,” tegas Benny dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Ia mendesak penjelasan dari pemerintah mengenai nasib RUU Perampasan Aset tersebut.
Menteri Hukum: “Pemerintah Berkomitmen, Tapi Ada Dinamika”
Menanggapi kritikan Benny, Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mendorong RUU Perampasan Aset.
Menurutnya, dinamika di parlemen menjadi salah satu alasan keterlambatan pengajuan RUU ini.
“RUU ini tetap menjadi bagian dari Prolegnas 2025-2029. Namun, kami perlu mendalami lebih lanjut karena ada perdebatan di parlemen, termasuk perubahan nomenklatur dari ‘Perampasan Aset’ menjadi ‘Pemulihan Aset’ atau Asset Recovery,” ungkap Supratman.
Ia menambahkan, pembahasan RUU Perampasan Aset harus melibatkan kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPR agar menghasilkan regulasi yang benar-benar bermanfaat. “Daripada kita sekadar menggugurkan kewajiban dengan mengajukan satu RUU tanpa hasil konkret, lebih baik kita diskusikan bersama untuk menghasilkan regulasi yang efektif,” katanya.
Benny: “Pemerintah Jangan Cawe-Cawe”
Tidak puas dengan penjelasan tersebut, Benny menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak mencampuri dinamika internal DPR. “Pemerintah tidak perlu ikut-ikutan mengurusi soal teknis di parlemen. Itu urusan kami. Yang kami tanya adalah, apa langkah pemerintah? Jangan sampai DPR dituduh tidak mau membahas RUU ini, sementara pemerintah belum mengajukan apa pun,” tegas Benny.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah transparan dalam menyampaikan usulannya. “Kalau memang RUU ini sudah diajukan, kapan diajukan? Kalau ada, tunjukkan. Jangan main cilukba. Jangan DPR disalahkan, padahal barangnya belum ada,” sindirnya.
Pemerintah Klaim RUU Sudah Diusulkan
Merespons desakan Benny, Supratman akhirnya mengonfirmasi bahwa RUU Perampasan Aset telah masuk dalam daftar usulan pemerintah. “Silakan dicek. RUU Perampasan Aset ada di urutan kelima dari 40 RUU yang kami ajukan dalam Prolegnas. Pemerintah komitmen penuh untuk ini, jangan sampai informasi yang beredar menjadi liar,” katanya.
Penegasan Komitmen dan Harapan
Meski perdebatan cukup sengit, baik Benny maupun Supratman sepakat bahwa RUU Perampasan Aset adalah kebutuhan mendesak.
RUU ini dianggap penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan aset hasil kejahatan dapat segera dikembalikan kepada negara.
Ke depan, dialog intensif antara pemerintah dan DPR diperlukan untuk menyelesaikan perdebatan terkait nomenklatur dan substansi RUU ini.
Harapannya, pembahasan RUU Perampasan Aset dapat segera dimulai agar memenuhi ekspektasi publik akan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Eksplorasi konten lain dari Reportasee.com™
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
