Mahasiswa PGMI PTKIN/ PTKI se-Indonesia melayangkan 10 poin tuntutan kepada pemerintah Republik Indonesia.
10 poin tuntutan tersebut merupakan hasil Temu Rembuk pada event Pekan Ilmiah Antar Mahasiswa PGMI (PINTARMI), di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/12/22).
Event PINTARMI yang diprakarsai HMJ PGMI UIN Alauddin Makassar ini menghadirkan 11 perwakilan PTKIN/ PTKI di Indonesia.
Pada Temu Rembuk PINTARMI, mahasiswa PGMI menyoroti soal internalisasi PGMI se-Indonesia dan kesetaraan PGMI dan PGSD.
Ketua Panitia PINTARMI, Fachri Fauzi, membenarkan 10 poin tuntutan hasil temu rembuk mahasiswa PGMI.
Fachri menegaskan, tutuntan tersebut mahasiswa layangkan kepada pemerintah, yakni Komisi VIII DPR RI, Kemenag RI dan Kemendikbud Ristek RI.
Menurut Fachri, 10 point tuntutan hasil temu rembuk antaralain; Pembukaan Prodi S2 PGMI di Indonesia timur.
Penerbitan SK Pemerintah terkait pemerataan pengangkatan CPNS dan PPPK antara PGMI dengan PGSD.
Penerbitan SK Pemerintah terkait Pemerataan Kuota Pendidik antara PGMI dan PGSD di SD/MI.
Penyelenggaraan beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu di luar beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah.
Program Pengawasan oleh Pemerintah Pusat terkait kesetaraan PGMI dan PGSD.
Kejelasan anggaran otonom daerah antara Kemenag dan Dikti. Pemerataan beasiswa Kementrian Agama.
Pengawasan bantuan terhadap PTKI/ PTKIN se-Indonesia secara merata tanpa membeda-bedakan.
Program Pemerintah Pusat yang memfasilitasi Event Nasional PGMI. Penyetaraan kesejahteraan guru honorer PGMI dan PGSD.
Fachri mengungkapkan, 10 poin tuntutan atau aspirasi tersebut merupakan hasil dari kesepakatan dari Temu Rumbuk berdasarkan problematika di lapangan.
Senada dengan itu, Rahmat Hidayat, mahasiswa PGMI, menegaskan bahwa tuntutanatau aspirasi tersebut merupakan kesepakatan bersama peserta Temu Rembuk.
Rahmat berharap, pemerintah agar segera merealisasikan tuntutan atau aspirasi mahasiwa PGMI seluruh Indonesia tersebut. (Ramandha Fitrah)
